PIDANAKAN NII DAN NYATAKAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG: KEDAULATAN NKRI ADALAH HARGA MATI!

Gerakan radikalis Negara Islam Indonesia (NII) yang mendirikan Negara dalam Negara, tidak dapat ditolerir dalam bentuk apapun di atas kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Tindakan NII yang tidak mengakui pemerintahan Republik Indonesia yang sah, bertujuan untuk merubah ideologi Negara, memiliki sruktur, tujuan, lambang dan garis haluan sendiri, dalam artian tindak pidana formil sudah merupakan kejahatan makar dan terorisme. Keberadaan NII adalah ancaman nyata bagi kehidupan bernegara.

NII sudah sangat meresahkan masyarakat. Dalam merekrut anggota dan mencapai tujuannya kerap menggunakan cara-cara yang melanggar hukum seperti : melakukan penculikan, penghilangan, penipuan dan mencari dana dengan cara-cara yang tidak halal.

Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar, Pepi Fernando, Tersangka otak pelaku bom buku dan Serpong, pernah bergabung dengan gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Mabes Polri menduga Pepi sebagai otak pelaku rencana aksi teror peledakan bom di dekat Gereja Christ Chatedral, Summarecon Gading Serpong, Tangerang, Banten. “Pepi mahir merakit bom,”. Polisi menangkap Pepi di Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Kamis (21/4), serta tersangka dua termasuk jaringan teroris yakni Hendi Suhartono dan Muhammad Fadil.

Bahwa keterlibatan Pepi Fernando dalam NII membuktikan bahwa NII adalah organisasi yang berbahaya dan berpotensi melakukan tindakan subversive dan terorisme yang merong-rong kedaulatan Negara. Dahulu di era pemerintahan Soekarno, pemerintah bersikap tegas dalam memberantas DI/TII atau NII pimpinan Kartosoewirjo. Tertangkapnya SM Kartosoewirjo selaku Imam Besar (presiden) NII di wilayah Gunung Geber pada 4 Juni 1962, diakhiri dengan Mahkamah militer menyatakan Kartosoewirjo bersalah dan menjatuhkan hukuman mati di hadapan regu tembak pada September 1962. Pergolakan politik dan rongrongan terhadap pemerintah pada era Soekarno, memicu dikeluarkannya Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Akan tetapi Undang-Undang Subversi di era Pemerintahan Soeharto justru dipergunakan untuk meredam suara-suara masyarakat dan memberangus lawan-lawan politik yang berani melawan rezim. Namun pada akhirnya di era reformasi ini Undang-Undang Subversi tersebut dinilai bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sehingga dihapuskan. Dengan ketiadaan undang-undang subversi, bukan berarti tindakan  makar terhadap pemerintah tidak dapat diseret ke pengadilan. Masih terdapat delik-delik/kejahatan makar yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tindakan NII memang belum tampak nyata melanggar hukum telah melakukan kejahatan makar  sebagaimana menurut Pasal 104 KUHP (makar untuk membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden untuk tidak mampu memerintah), Pasal 106 KUHP (makar untuk menyerahkan wilayah Negara ke tangan musuh), Pasal 107 (makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah), Pasal 108 KUHP (makar tentang pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah), Pasal 111 KUHP (makar tentang mengadakan hubungan dengan Negara lain untuk mengadakan permusuhan dengan Negara), akan tetapi melihat gelagat dan gerak-gerik perjuangan NII KW 9 kini, bukan mustahil NII KW 9 kembali melakukan tindakan makar seperti para pendahulunya sehingga ditumpas oleh rezim Soekarno dan Soeharto.

Organisasi Advokat Indonesia (OAI) tidak sependapat dengan pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali yang menyatakan kelompok NII tidak bisa dibubarkan dengan alasan NII KW 9 merupakan gerakan bawah tanah, tidak  jelas bentuknya, dan tidak terdaftar di kementrian Agama. Menurut OAI, perlu diketahui berbeda pengertian badan hukum (korporasi) dalam lapangan Perdata, dengan korporasi dalam pidana. Di dalam perdata memang mensyaratkan adanya badan hukum yang jelas dan terdaftar. Akan tetapi korporasi menurut hukum pidana, tidaklah harus meliputi badan hukum,  tetapi korporasi yang bukan badan hukum juga dapat dipidana. Di dalam hukum pidana, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut telah cukup unsurnya bila dilakukan oleh orang-orang yang saling memiliki hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun secara bersama-sama. Terkait NII, dapat saja dipidana  jika salah seorang anggota NII baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang melakukan tindak pidana korporasi yang diatur oleh undang-undang secara khusus, maka dapat dinyatakan terlarang dan dibubarkan.

Dalam kasus yang masih kita ingat pada persidangan kasus Pidana Terorisme Terdakwa Zarkasih alias Zuhroni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan April 2008 yang lalu, yang divonis bersalah telah melakukan aktivitas terorisme karena sebagai pimpinan/Amir organisasi LILA yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah (JI), dalam putusan secara tegas disebutkan bahwa Pengadilan menyatakan JI selaku korporasi yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan terorisme sehingga dinyatakan sebagai korporasi terlarang dan dihukum denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang berkembang, NII memiliki struktur organisasi yang teratur, ada presiden sebagai pimpinan, menteri, maupun pejabat-pejabat setingkat gubernurnya, memiliki garis-garis haluan negara semacam anggaran dasar/UUD, melakukan suatu persekutuan atau permufakatan untuk mencapai tujuannya, memiliki harta kekayaan, maka tidak pelak lagi bahwa NII dapat dikatakan suatu Korporasi. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah NII dapat dikatakan sebagai korporasi yang telah melakukan tindakan pidana korporasi sehingga dapat dinyatakan terlarang dan dibubarkan? Hal tersebut memang harus dibuktikan terlebih dahulu oleh pengadilan. Sejauh ini, tindak pidana yang dilakukan oleh NII adalah melakukan delik-delik umum seperti melakukan penipuan, perampasan kemerdekaan, dan kejahatan umum yang terdapat di dalam KUHP namun masih di luar dari kejahatan makar dalam KUHP yang disebutkan di atas. Namun yang paling memungkinkan di mana keresahannya tampak nyata dan menimbulkan teror di masyarakat, bahwa NII dapat dijerat atas dugaan keterlibatannya dalam kegiatan terorisme, sehingga dapat dinyatakan korporasi terlarang dan harus dibubarkan.

Melihat fenomena NII yang telah meresahkan masyarakat, maka Organisasi Advokat Indonesia mendesak agar:

–          Majelis Ulama Indonesia segera mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa NII beraliran sesat.

–          Jika terbukti Pepi Fernando bersalah melakukan tindak pidana terorisme dan keterlibatannya dalam jaringan NII, maka serta merta dijatuhkan amar putusan yang menyatakan bahwa organisasi Negara Islam Indonesia (NII) dinyatakan sebagai ORGANISASI TERLARANG.

–          Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa agung segera mengeluarkan SKB 3 menteri yang menyatakan bahwa NII sebagai organisasi terlarang.

–          Kepolisian RI meneruskan proses laporan adanya sanak keluarga yang hilang/laporan orang hilang yang diduga karena diculik atau dicuci otak oleh NII.

–          Kepolisian menindak tegas anggota NII dan segala macam aktivitasnya yang melanggar hukum baik delik-delik umum seperti melakukan pencurian dan penggalangan dana dengan cara-cara yang tidak halal, perampasan kemerdekaan yang dilakukan oleh NII;

–          Kepolisian RI mengeluarkan pernyataan yang tegas bahwa NII terlibat dalam terorisme.

Jakarta, 30 April 2011

ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA

 

Satu Tanggapan to “PIDANAKAN NII DAN NYATAKAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG: KEDAULATAN NKRI ADALAH HARGA MATI!”

  1. DI ATUR AJA DAH GIMANA BAIKNYA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: