Permohonan Uji Materil UU Perlindungan Konsumen terkait Perkara iPad

Jakarta,  3 Oktober 2011

 

Yang terhormat

Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Di –

Jakarta

 

 

Hal:    Permohonan Uji Materil terhadap Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

 

 

Bersama ini kami :

 


Frans Asido Tobing, S.H., M.H.

M. Fadli Nasution, S.H., M.H.

RM. Joko Purboyo, S.H.            

Andi Mamora Siregar, S.H.

Yuda Sanjaya, S.H.

Vera Samosir, S.H.

Zenuri Makhrodji, S.H.

Totok Yuli Yanto, S.H.

Abdul Haris, S.H.

Syamsul Munir, S.HI.

Afriady Putra, S.H., S.Sos

Adi Partogi Singal Simbolon, S.H.

Suartini, S.H., M.H.

Jansen Sitindaon, S.H., M.H.

Hadi Syaroni, S.H.

Ruth Yosephine, S.H.

Vicktor Dedy Sukma, S.H.

Johannes Sihombing, S.H.

Kristoper Tambunan, S.H.

Rr. Wahyu Murni Yulianti, S.H.

Eka Rahmawati, S.H.

Ahmad Fauzi, S.H.

Nasib Bima Wijaya, S.H., S.Fil.I

Benny Batubara, S.H.


 

Kesemuanya adalah Advokat dan Pembela Umum (Public Defender) yang tergabung dalam “Tim Advokasi Perkara iPad”, sepakat memilih domisili hukum di Apartemen Sudirman Park A 23 CC, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta Pusat – 10220, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2011 untuk dan atas nama :

 

ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA (OAI) beralamat di Apartemen Sudirman Park A 23 CC, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta Pusat – 10220, Telp (021) 83600007, Fax (021) 8445331, dalam hal ini diwakili oleh Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., lahir di Pangkalan Brandan, 7 November 1978, Islam, WNI, Ketua Umum Organisasi Advokat Indonesia (OAI) untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

 

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materil atas Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

 

Adapun alasan-alasan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut :

 

I.     PENDAHULUAN

 

 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia……”

 

 

Begitulah bunyi Pembukaan (Preambule) dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang meletakkan tugas, fungsi dan tanggung jawab kepada Pemerintah untuk melindungi segenap warga negara Indonesia.

 

Hal ini dipertegas pula melalui Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan :

 

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.”

 

The founding father ketika mendirikan Negara Republik Indonesia, merumuskan bahwa Negara kita adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan sebagai Negara yang berdasarkan atas kekuasaan semata (machstaat). Oleh karena itu, hukum hendaknya dijadikan sebagai panglima tertinggi, sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 

Di sinilah kemudian konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi Negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil “government by laws, not by men” (pemerintah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia). Hal ini dipertegas pula melalui wakil rakyat kita yang telah berhasil mengamandemen UUD 1945 melalui amandemen ketiga pada tanggal 10 oktober 2001, bahwa Pasal 1 ayat (3) dengan tegas menyatakan:

 

“Negara Indonesia adalah Negara hukum.”

 

Negara hukum merupakan suatu dimensi dari Negara demokratis dan memuat subtansi hak asasi manusia, bila tidak dikuatirkan akan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyatnya, juga sebagai instrument untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar.

 

Suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin adanya penghormatan, perlindungan, penegakan hukum dan pemenuhan keadilan setiap warga Negara. Hal ini merupakan condition sine quanon, mengingat bahwa Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itu rezim penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat/individu dan kekuasaannya harus dibatasi berdasarkan hukum. Baik Negara maupun individu adalah subyek hukum dalam Negara hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu dalam suatu Negara hukum, kedudukan masyarakat/individu dengan Negara senantiasa dalam suasana keseimbangan yang dilindungi oleh hukum.

 

Salah satu bagian dari hukum yang selalu menjadi ukuran untuk efektifitas hukum dalam masyarakat adalah “hukum pidana”, yang merupakan bagian dari hukum publik. Sebagai bagian dari hukum publik, maka Negara dengan tangan penguasa yang berdaulat akan diberikan kekuasaan untuk mengatur dan membatasi hak-hak dan kebebasan setiap individu dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban hidup bermasyarakat dalam suatu bangsa dan Negara yang merupakan tujuan utama dari hukum pidana.

 

Akan tetapi, adanya campur tangan Negara dalam fungsi penegakan hukum pidana (in casu oleh aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) rentan berbenturan dengan hak-hak dan kebebasan kehidupan individu dalam hidup bermasyarakat, dan sering melakukan pelanggaran serta penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dalam menjalankan tugasnya. Penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran tersebut tidak dapat dipisahkan akibat adanya suatu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang tidak sesuai dengan amanat UUD 1945, karena bisa saja undang-undang tersebut berbenturan dengan UUD 1945 dan kaidah hukum pidana sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang abuse of power bagi aparat penegak hukum dalam penerapannya.

 

Oleh karenanya peraturan-peraturan yang memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum (due proccess of law) melalui sarana penal yang sanksinya adalah pidana, haruslah diatur secara ketat dan sedemikian rupa sesuai dengan teori-teori ilmu hukum pidana serta UUD 1945. Sedangkan aturan berisi sanksi pidana yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu hukum pidana dan UUD 1945, maka sudah selayaknya dihapuskan.

 

Bahwa akhir-akhir ini marak terjadinya  penangkapan oleh oknum Kepolisian terhadap anggota masyarakat yang menjual barang berupa iPad tanpa disertai petunjuk penggunaan (manual) Bahasa Indonesia. Penangkapan tersebut telah menimbulkan keresahan dan penurunan aktifitas perdagangan elektronik/telematika di masyarakat. Tindakan aparat tersebut tidak sesuai dengan filosofi yang terkandung dalam Penjelasan Umum alinea delapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”) yang menyebutkan: “Undang-undang ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional,….”.

 

Bahwa penangkapan-penangkapan tersebut dilakukan dengan cara yang janggal dan melanggar hukum. Yakni oknum kepolisian berpura-pura sebagai pembeli untuk menjebak pelaku. Diantaranya dilakukan melalui media internet online, ataupun aparat mendatangi toko-toko yang tersebar di mall-mall Jakarta dengan menyamar sebagai pembeli untuk kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan.

 

Padahal metode penyamaran dan penjebakan  lazimnya digunakan terhadap pelaku kejahatan terorganisir seperti pengedar narkotika. Metode tersebut tidak layak digunakan terhadap para penjual iPad yang merupakan perorangan ataupun pedagang biasa dan bukan menjual barang haram seperti narkotika, karena dalam beberapa kasus faktanya iPad tersebut diperoleh secara legal dan memiliki garansi resmi.

 

Bahwa tindakan tersebut melanggar hukum, karena faktanya Pasal yang kerapkali dipakai penyidik  untuk menjerat tersangka adalah Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, padahal pasal tersebut masih harus merefer aturan perundang-undang yang lebih khusus yakni Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika (”Permendag 19/2009”), yang nyatanya menurut peraturan tersebut iPad belum termasuk barang yang diwajibkan menggunakan manual book dalam Bahasa Indonesia ketika diperdagangkan. Inilah yang selalu dikesampingkan dan terus-menerus dilakukan dalam beberapa kasus oleh penegak hukum, padahal penegak hukum seharusnya tahu hukum (ius curia novit).

 

Bahwa dari beberapa kasus, proses penyidikan kepolisian ditindaklanjuti pula oleh kejaksaan untuk dilakukan penuntutan terhadap para tersangka/terdakwa dengan memakai pasal a quo. Bahkan salah satu perkara yang Pemohon ketahui, seorang yang bernama Wiwi telah divonis bersalah menjadi Terpidana atas dakwaan yang memakai Pasal a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

 

Berikut ini kasus-kasus  yang santer terdengar di media, beberapa anggota masyarakat yang telah “termakan” akibat penyalahgunaan Pasal a quo oleh oknum penegak hukum untuk menjeratnya, antara lain:

 

  1. 1.   Kasus Dian Yudha Negara dan Randy Lester Samu-Samu

 

Kasus Dian dan Randy bermula ketika Dian menawarkan 2 buah Ipad di forum jual beli situs http://www.kaskus.us. Lantas, seorang anggota polisi dari Polda Metro Jaya berpura-pura/menyamar sebagai pembeli dengan cara berkomunikasi lewat handphone, sms dan black berry messenger. Pada saat itu polisi yang menyamar meminta agar disediakan 10 (sepuluh) unit iPad. Namun Dian hanya menyanggupi 8 (delapan) unit itupun karena ada penambahan 6 (enam) unit lagi dari milik Randy. Transaksi dilakukan Dian dan Randy dengan polisi yang menyamar, pada tanggal 24 November 2010 di City Walk, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya langsung ditangkap oleh polisi dan ke delapan unit tersebut langsung disita dengan memakai Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) Huruf j UU 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena Dian dan Randy menjual iPad tanpa disertai manual book berbahasa Indonesia. Ketika proses pelimpahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian ke kejaksaan, Dian dan Randy ditahan. Akibat penahanan tersebut, perkara ini menjadi ramai diberitakan di media. Banyak tokoh dan ahli yang berpendapat bahwa perkara Dian dan Randy tidak layak untuk diajukan. Bahkan dari institusi Kementerian Perdagangan sendiri, menyatakan dengan tegas bahwa “saat ini untuk produk iPad belum termasuk produk yang wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia”. Pernyataan tersebut telah dikemukakan melalui konferensi Pers pada tanggal 5 Juli 2011 yang dilakukan di kementerian perdagangan, Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.  Melalui persidangan akhirnya majelis hakim Jakarta Pusat menangguhkan penahanan Dian dan Randy. Selama penahanan, Dian dan Randy telah mendekam di ruang penjara selama 65 (enam puluh) lima hari lamanya. Saat permohonan uji materil ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, persidangan Dian dan Randy masih belum selesai dan diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

 

 

  1. 2.   Kasus Charlie Mangapul Sianipar

 

Pada tanggal 2 November 2010, Charlie ditangkap karena menjual iPad tanpa dilengkapi buku manual dalam bahasa Indonesia. Saat itu, Charlie menjual iPad dengan harga bervariasi sebanyak 14 (empat belas) unit melalui tokonya di Mal Ambasador Jl. Prof. Dr. Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan. Tokonya didatangi dua perempuan yang berpura-pura mengaku sebagai calon pembeli iPad untuk anaknya. Charlie pun melayani mereka dan memberikan penjelasan atas produk iPad tersebut secara detail. Belakangan, ternyata kedua perempuan tersebut adalah polisi dari Polda Metro jaya yang sedang menyamar dan menjebaknya. Tak lama, polisi lainnya berdatangan. 14 (empat belas) unit iPad yang dijual di tokonya lalu disita dan Charlie langsung ditangkap. Saat permohonan uji materil ini didaftarkan, perkara charlie masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan belum diputus. Proses pidana terhadap Charlie memakai Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

 

  1. 3.   Kasus Wiwi Siswanto

 

Kasus Wiwi bermula saat ia membantu menjual iPad milik temannya. Penjualan ditawarkan melalui forum jual beli http://www.kaskus.us, dan ada pembeli yang menawar lewat telepon. Namun, saat barang diantarkan pada 7 Juni 2010, oleh Wiwi dan temannya, Kenward Suwandi dalam pertemuan (Cash On Delivery) di Hotel Mulia, keduanya malah ditangkap karena pembeli adalah polisi. Sang pembeli yang menyamar adalah penyidik anggota Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya. Wiwi ditahan sejak Februari 2011 saat berkas dilimpahkan ke Kejaksaan. Selanjutnya, kasus ini bergulir ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Wiwi divonis 6 (enam) bulan penjara pada akhir Mei 2011 lalu oleh ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim menyatakan Wiwi bersalah atas dakwaan primair penuntut umum dikenai Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) Huruf j UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  Menurut hakim, Ipad yang dijual terbukti tidak memiliki manual berbahasa Indonesia.

 

 

  1. 4.   Kasus Calvin

 

Calvin alias Winoto, ditangkap oleh Direskrimsus Polda Metro Jaya dengan cara menjebak dan berpura-pura menyamar sebagai pembeli. Sebelumnya Calvin menawarkan iPad tersebut di forum jual beli internet kaskus. Sebelum pertemuan untuk bertransaksi, polisi yang menyamar menghubungi Calvin lewat handphone. Polisi hendak membeli 8 unit iPad dari Calvin. Awalnya ketika bertemu di lobi Hotel Grand tropic, Calvin hanya membawa 1 unit iPad sebagai contoh. Setelah ada persetujuan, polisi meminta 7 (tujuh) unit lagi agar disediakan, jadi total ada 8 (delapan) unit. Setelah polisi meyakini iPad tersebut tidak disertai petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia, Calvin langsung ditangkap. Ketika proses penyidikan di kepolisian Calvin tidak ditahan, tetapi begitu berkas dilimpahkan ke kejaksaan, jaksa langsung melakukan penahanan terhadap Calvin sejak Juni 2011 hingga saat permohonan ini diajukan Calvin masih ditahan di rumah tahanan salemba dan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Calvin dijerat dengan pasal yang sama dengan Dian dan Randy, Charlie, dan Wiwi dengan menggunakan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK.

 

Selain kasus-kasus tersebut di atas, ternyata masih banyak lagi anggota masyarakat yang tersangkut proses hukum pidana akibat Pasal a quo, yang tidak diketahui oleh umum. Sebagaimana pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya kepada media http://www.kompas.com pada tanggal 4 Juli 2011, yang menyatakan bahwa: “Kasus Randy hanyalah salah satu yang Polda tangani. Pada 2010, ada lima kasus serupa. Dari situ, polisi mengamankan 61 barang bukti berupa iPad berbagai kapasitas. Polda Metro Jaya juga meringkus beberapa tersangka, antara lain WS, MM, CM, F, dan Randy. Adapun pada 2011, hingga bulan Juni, tercatat ada enam kasus penjualan iPad bermasalah. Polisi pun mengamankan 71 barang bukti berupa iPad dari tiga tersangka yakni BF, W alias C, dan RH. Sisanya masih dalam pengembangan, ada 36 iPad yang dalam pengembangan. Jadi, sebelum kasus Randy, ada kasus yang sudah diproses. Setelah dia pun ada lagi kasus seperti ini. Ada juga yang P21 (berkas perkara telah lengkap).”

 

Bahwa perbuatan penegak hukum yang telah salah menerapkan pasal a quo terus-menerus dilakukan. Padahal faktanya terdapat Permendag 19/2009 yang merupakan aturan khusus yang tidak mewajibkan penjual iPad menyertai manual book Bahasa Indonesia ketika diperdagangkan. Terhadap seluruh rangkaian proses penyidikan, penuntutuan, dan penjatuhan putusan  pidana bagi penjual iPad a quo oleh aparat penegak hukum, adalah  didasari  “peradilan sesat” atas penyalahgunaan dan penerapan  hukum yang salah, serta merupakan tindakan sewenang-wenang (abuse of power) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

 

Bahwa selain itu, Pasal a quo kerapkali digunakan bagi oknum penegak hukum untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa, karena pasal tersebut ancaman pidananya maksimum 5 (lima) tahun sehingga aparat memakainya sebagai alasan untuk menahan. Padahal dengan melakukan penahanan didasari kesalahan penerapan hukum dan penyalahgunaan pasal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berarti telah melakukan penahanan sewenang-wenang dan merupakan pelanggaran HAM.

 

Bahwa fenomena sebagaimana diuraikan di atas dapat terjadi akibat adanya sanksi pidana sebagaimana Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang telah memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk mempergunakan Pasal tersebut dalam memproses pidana/sarana penal.

 

Bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum akibat keberadaan Pasal a quo. Pasal a quo mendasari penafsiran dan penerapan hukum yang salah oleh penegak hukum, serta membuat Aparat Penegak Hukum dapat bertindak sewenang-wenang. Padahal jika ditafsirkan dan diterapkan secara benar, masih ada Permendag 19/2009 yang secara khusus mengatur sebagai hukum positif yang berlaku berdasarkan asas lex specialis de rogat lex generalie.

 

Bahwa selain itu, sanksi pidana maksimum 5 (lima) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang tanpa disertai petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana Pasal a quo, adalah tidak sesuai dengan asas-asas dan kaidah hukum pidana, yang mana hukum pidana mensyaratkan aturan ketat dalam pengkategorian suatu pasal pidana (lex certa), yang juga harus mengutamakan prinsip-prinsip ultimum remidium.

 

Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam alinea kelima Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka segala bentuk ketidakadilan di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. UUD 1945 sebagai konstitusi yang menjamin perlindungan bagi seluruh Warga Negara Indonesia harus dapat menjamin agar Pemerintah dan aparat penegak hukum bekerja sesuai fungsi dan kewenangannya dengan baik dalam menegakkan UU No. 8 Tahun 1999.

 

 

II.    KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

 

1.    Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya  dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

 

2.    Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”.

 

3.    Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”.

 

4.    Bahwa oleh karena objek permohonan Hak Uji ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka berdasarkan peraturan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

 

 

  1. III.  LEGAL STANDING PEMOHON

 

 

  1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan : “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan   konstitusionalnya   dirugikan   oleh   berlakunya    undang-undang,   yaitu : (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”;

 

  1. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:

 

1)    adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

2)    bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

3)    bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

4)    adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;

5)    adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

 

PEMOHON  BADAN HUKUM PRIVAT

 

  1. Bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum Privat yang memiliki legal standing dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur organization standing (legal standing);

 

4.    Bahwa doktrin organization standing atau legal standing merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

 

5.    Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, legal standing telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain :

 

a.   Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan terhadap UUD 1945;

 

b.   Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap UUD 1945;

 

c.    Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;

 

d.   Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.  060/PUU-II/2004 tentang Pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;

 

e.   Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran terhadap UUD 1945;

 

f.     Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 tentang UU No. 22 TAHUN 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945;

 

g.    Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945;

 

6.    Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu :

 

a.   Berbentuk badan hukum atau yayasan.

b.   Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut.

c.    Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

 

7.    Bahwa  Pemohon adalah organisasi yang bernama Organisasi Advokat Indonesia (OAI) dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2011, oleh para Advokat muda yang memilih berjuang menegakkan keadilan sebagai jalan utama, demi terpenuhinya keadilan bagi semua para pencari keadilan (justiabellen);

 

8.    Bahwa OAI berjuang berdasarkan motto dharma samsthāpanarthāya sambavāmi yuge yuge” yang artinyaDemi Menegakkan Keadilan, Aku Terlahir dari Masa ke Masa;

 

9.    Bahwa dalam menjalankan misinya, OAI diharapkan mampu menghancurkan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan dengan tidak memandang orang besar sekalipun, serta akan memerangi siapa saja yang menjadikan hukum sebagai alat penindas demi kekuasaan semata;

 

10. Bahwa Pemohon telah terusik rasa keadilannya akibat fenomena penangkapan, penahanan, proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan yang cacat hukum, sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum akibat adanya Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang multitafsir dan longgar, sebagaimana akan diuraikan pada pokok permohonan ini;

 

11. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar Organisasi;

 

12. Bahwa Pemohon sebagai suatu organisasi non pemerintah yang concern bergerak di bidang hukum, yang tujuannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar adalah:

 

  1. 1.    Menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan serta meningkatkan kesadaran anggota masyarakat dalam Negara Hukum Indonesia.
  2. 2.    Menegakkan hak-hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan

 

Pasal 6 Anggaran Dasar-nya menyebutkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

 

  1. 1.    Kritis dan selalu berperan serta dalam setiap momentum, isu-isu dan perkembangan hukum yang terjadi di tengah masyarakat demi tegaknya hukum.
  2. 2.    Menggunakan langkah-langkah advokasi, non litigasi maupun litigasi yang berkaitan dengan persoalan hukum Negara serta demi kepentingan publik.

 

13.     Maka berdasarkan tujuan dan usaha-usahanya yang dituangkan dalam Anggaran Dasar a quo, Pemohon memiliki legal standing untuk mewakili masyarakat yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat adanya Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut dalam permohonan ini;

 

14.     Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia telah secara terus-menerus mendayagunakan organisasinya sebagai sarana untuk memperjuangkan keadilan;

 

15.     Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan, perlindungan, pembelaan hukum dan keadilan, dalam hal ini mendayagunakan organisasinya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan hukum dan keadilan terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dll. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon;

 

16.     Bahwa Pemohon dalam mencapai maksud dan tujuannya telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya tersebut. Hal mana yang telah menjadi pengetahuan umum (notoire feiten) bahwa dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya, PEMOHON telah : (i) melakukan advokasi hukum, secara non litigasi maupun litigasi yang berkaitan dengan persoalan hukum Negara serta demi kepentingan publik; (ii) mengadakan pelatihan dan penyuluhan hukum; (iii) Memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu; (iv) melakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan dan aturan hukum, penerapannya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat; (iv) mengadakan penerbitan dan riset dalam bidang hukum.

 

17.     Bahwa Organisasi Kemasyarakatan, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan, adalah :

 

“Dalam undang-undang ini yang dimasksud dengan Organisasi Kemasyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”

 

18.     Bahwa Pemohon adalah wadah para Advokat Indonesia yang merupakan organisasi profesi dan perjuangan, mengemban misi luhur para advokat Indonesia untuk membangun hukum nasional. Pemohon sebagai organisasi kemasyarakatan maka dilindungi hak konstitusionalnya dalam berorganisasi, berserikat dan berkumpul sesuai Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan yang menyebutkan: “Organisasi Kemasyarakatan berhak: a. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, b. mempertahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi”;

 

19.     Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan keadilan dan penegakan hukum yang dilakukan  oleh Pemohon telah dicantumkan  di dalam  UUD 1945, terutama Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal  28 D ayat (1), Pasal 28 G, Pasal 28 I ayat (1), Pasal 28 I ayat (4) dan pasal 28 I ayat (5);

 

20.     Bahwa selain itu Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan  haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Menurut Pasal 28 C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”.

 

21.     Sementara itu, persoalan adanya sanksi pidana sebagaimana Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 yang inkonstitusional, yang seharusnya tidak perlu ada, karena bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip-prinsip hukum pidana, yang mana Pasal tersebut membuka ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan kesewenang-wenangan (abuse of power) dan melakukan kesalahan penafsiran dalam due process of law, mengakibat terciptanya kondisi ketidakpastian hukum. Hal ini sudah merupakan persoalan setiap warga Negara sehingga persoalan ini tidak hanya menjadi urusan Pemohon yang notabene langsung bersentuhan dengan persoalan pemenuhan keadilan dan penegakan hukum, namun juga menjadi persoalan setiap masyarakat Indonesia;

 

22.     Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 merupakan wujud dari kepedulian dan upaya Pemohon untuk perlindungan, pemajuan, pemenuhan serta penegakan hukum dan keadilan di Indonesia;

 

23.     Bahwa dengan demikian, adanya Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 berpotensi melanggar hak konstitusi dari Pemohon, dengan cara langsung maupun tidak langsung, merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, termasuk mendampingi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang selama ini dirugikan dengan adanya sanksi pidana dalam Pasal a quo. 

 

 

IV.    POKOK PERMOHONANUJI

                                                                                     

                                                                            

  1. A.   Hak Atas Informasi Bersifat Hubungan Privat rtabat Manusia

 

  1. Barangkali kita semua baru mengetahui adanya aturan yang dapat berakibat pidana terhadap seseorang yang memperdagangkan barang tanpa disertai buku petunjuk dalam bahasa Indonesia, semenjak mencuatnya kasus iPad Dian dan Randy di media.

 

  1. Semenjak kasus tersebut masyarakat mulai berhati-hati ketika melakukan transaksi jual-beli barang, terutama barang elektronik. Jangan-jangan pembelinya adalah polisi yang menyamar. Padahal sangat lazim di masyarakat, transaksi jual beli barang tidak perlu menyertai manual bahasa Indonesia. Apalagi barang yang dijual adalah barang pribadi seperti yang akhir-akhir ini marak dipasarkan melalui forum jual beli media internet online. Karena yang diutamakan oleh konsumen/pembeli bukanlah adanya manual bahasa, akan tetapi kualitas dan kegunaan barang itu yang terpenting;

 

  1. Sanksi pidana tersebut memberikan ancaman kepada Pelaku Usaha sebagaimana menurut Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

 

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

 

Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi:

 

(1)  Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

  1. Kita semua sepakat bahwa semangat UUPK adalah untuk menyeimbangkan kedudukan konsumen yang lemah terhadap pelaku usaha, agar konsumen terlindungi dan terhindar dari kerugian-kerugian yang mungkin timbul atas kedudukan tersebut. Sehingga salah satu hak konsumen berupa “hak atas informasi” menjadi penting. Akan tetapi, memaksakan suatu jenis perbuatan hukum yang lazim dalam ranah keperdataan menjadi pidana, hal tersebut merupakan langkah yang salah. In casu meletakkan pelanggaran hak konsumen atas petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia ke dalam sarana penal yang sanksinya adalah pidana penjara dan denda, tidak sesuai dengan ius constitutum maupun ius constituendum UUPK itu sendiri;

 

  1. Pemberian informasi atas suatu barang/jasa tidak hanya dapat dilakukan dengan cara tertulis, namun dapat pula dengan cara lisan. Dalam proses penawaran barang/jasa, pastilah tercipta kondisi di mana konsumen berhak menanyakan informasi atas barang/jasa yang kelak akan dipakainya. Pada kondisi tersebut, sudah merupakan tugas dari Pelaku Usaha untuk menjawab dengan memberikan informasi atas kegunaan dan keadaan barang/jasa tersebut;

 

  1. Selanjutnya jika akses “hak atas informasi” atas barang yang akan dibeli oleh konsumen tersebut tidak dihalangi oleh Pelaku Usaha, bahkan telah terpenuhi dengan cara lisan atau cara lain, apakah masih diperlukan buku manual dalam bahasa Indonesia? -quod none-. Lagipula, seorang calon konsumen tidak akan membeli barang/jasa jika dia belum megetahui keadaan dan kegunaan barang tersebut secara mendetail. Ketidaktahuan tersebut dapat berakibat transaksi tidak jadi dilakukan.

 

  1. Sarana penal tidak tepat diberlakukan terhadap suatu perbuatan yang sesungguhnya dibenarkan oleh norma dan peraturan lain yang tidak bertentangan dengan kesusilaan. Dalam hal ini prinsip jual beli telah diatur dalam Buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana melekat unsur perikatan sehingga tidak perlu ada pemidaan terhadap para pihak yang mengingkarinya. Jikapun upaya-upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap kerugian konsumen akibat tidak diberikannya informasi atas barang/jasa tidak disertai petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia, dapat mempergunakan sanksi di luar sarana penal seperti sanksi administratif, gugatan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji.

 

  1. Sanksi pidana jika adanya pelanggaran hak konsumen atas informasi, hanya pantas diberlakukan terhadap Pelaku Usaha yang melakukan penawaran dan promosi barang/jasa ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia tawarkan/perjanjikan. Hal tersebut tentunya merupakan ranah pidana karena ada unsur penipuan di sana. Mengenai jenis perbuatan ini telah tercover melalui Pasal 8 ayat (1) huruf f, Pasal  9 dan Pasal 10 UUPK;

 

  1. Bahwa dengan adanya Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK, ternyata tidak sejalan dengan asas manfaat yang tercantum dalam Pasal 2 UUPK itu sendiri. Karena faktanya dengan teknologi yang semakin mudah dan dengan adanya media penawaran bagi konsumen untuk mendapatkan informasi secara lisan, software (perangkat lunak), atau cara lainnya, maka tidak perlu ada penghamburan kertas/buku petunjuk penggunaan yang harus tercantum dalam bahasa Indonesia. Sesuai dengan penggalangan go green dan cinta lingkungan yang digalakkan oleh pemerintah;

 

10. Bahwa Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j yang bersifat premium remidium, menegasikan (meniadakan) penggunaan mekanisme complain yang lazim dalam hubungan keperdataan bagi seorang yang merasa dirugikan;

 

11. Dalam kasus Randy & Dian, Charlie, Wiwi, maupun Calvin, tidak terdapat konsumen sebenarnya. Proses pidana terjadi  akibat polisi yang menyamar sebagai konsumen. Padahal, jika pembeli adalah konsumen yang benar, proses pidana tidak mungkin langsung terjadi. Konsumen masih dapat menuntut diserahkannya informasi mengenai petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia tersebut dari pelaku usaha, sehingga sarana non penal masih terbuka;

 

12. Bahwa Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j membuka ruang bagi polisi bertindak terlampau jauh tanpa mengindahkan saranan non penal yang dapat ditempuh antara pelaku usaha dan konsumen seperti: mengadakan musyawarah, mekanisme complain, somasi/teguran dan sanksi administrative. Penegasian terhadap sarana-sarana non penal ini tidak sesuai dengan asas keseimbangan dan keadilan, sebagaimana seharusnya pelaku usaha juga diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya sehingga tidak harus dipidana. Sebagaimana Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 6 UUPK juga memiliki hak:

 

“Hak pelaku usaha adalah:

  1. b.   hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
  2. c.    hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.”

 

13. Bahwa sanksi pidana  dalam Pasal a quo hanya menjadi ketakutan masyarakat untuk melakukan aktifitas perdagangan sehingga tidak sejalan dengan filosofi pembangunan nasional dalam UUPK;

 

14. Bahwa setiap orang berhak meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, maka dengan keberadaan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK telah bertentangan dengan Pasal 28 C UUD RI 1945;

 

15. Selain itu, dengan menempatkan sanksi bagi pelaku usaha yang memproduksi/ memperdagangkan barang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia ke dalam ranah pidana (yang seharusnya adalah ranah perdata/privat), maka Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana menurut Pasal 28 D UUD Republik Indonesia 1945.

 

 

  1. B.   Ketidakpastian Hukum pada Pasal a quo Penyebab Terjadinya Kriminalisasi

 

  1. Bahwa Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merupakan suatu bentuk kriminalisasi yang dilegalkan melalui undang-undang. Pasal a quo telah membuka ruang bagi aparat untuk menangkapi pedagang iPad namun sarat terjadi pelanggaran hukum;

 

  1. Bahwa asas lex certa merupakan asas hukum yang menghendaki agar hukum itu haruslah bersifat tegas dan jelas. Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j bersifat kabur (tidak pasti) sehingga berpotensi multitafsir. Dalam ranah hukum, rumusan-rumusan hukum seharusnya pasti dan jelas agar orang juga memperoleh kepastian hukum, bukannya kebingungan tanpa jaminan kepastian hukum karena rumusan pasal-pasalnya yang multitafsir;

 

  1. Bahwa berdasarkan asas lex certa dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, crimes). Hal inilah yang disebut dengan asas lex certa atau bestimmtheitsgebot. Pembuat Undang-Undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (nullum crimen sine lege stricta), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum;

 

  1. Bahwa metode yang digunakan Penyidik Kepolisian dalam menangkapi para penjual iPad tanpa disertai manual bahasa Indonesia memiliki pola yang sama. Yakni dengan cara menyamar dan berpura-pura sebagai calon pembeli;

 

  1. Pada kasus Dian & Randy, Wiwi, dan Calvin, penyidik kepolisian berpura-pura sebagai pembeli lewat forum jual beli internet kaskus, lalu mengadakan perjanjian untuk bertransaksi. Selanjutnya saat bertransaksi mereka langsung ditangkap ketika iPad yang ditawarkan tidak disertai buku petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan pada kasus Charlie, penyidik polisi langsung mendatangi tokonya di mall ambassador dengan cara berpura-pura sebagai pembeli dan menanyakan cara-cara penggunaan iPad. Selanjutnya ketika tidak ada manual bahasa Indonesia, Charlie pun digeledah dan ditangkap;

 

  1. Bahwa metode yang diterapkan kepolisian dalam melakukan penangkapan dengan cara penyamaran tersebut tidak ada dasar hukumnya. Lain hal jika menangkap pengedar/bandar narkotika penyidik memiliki dasar karena disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika tentang “teknik penyelidikan terselubung”. Di mana cara-cara menyamar dengan “delivery order” diperkenankan.

 

  1. Bahwa dalam setiap kasus penangkapan a quo, laporan kepolisian yang dibuat terjadi kecacatan. Laporan merupakan dasar/pijakan polisi untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Namun dalam kasus Dian & Randy, Charlie, Wiwi, dan Calvin, laporan baru dibuat setelah terjadinya penangkapan. Selain itu pada laporan tertera  “laporan berdasarkan dari informasi masyarakat”. Masyarakat yang mana? Sedangkan sebelumnya polisi melakukan pengintaian melalui media internet Kaskus secara acak kepada target. Beberapa minggu sebelumnya polisi sudah melakukan penyelidikan. Jelas mereka ditangkap bukan karena tertangkap tangan. Sebagaimana pengakuan Penyidik Randy dan Dian yang hadir dalam persidangan mengakui bahwa beberapa minggu sebelumnya penyidik telah melakukan pengintaian di media internet dan sehari sebelum dibuatnya laporan, surat tugas sudah dibuat. Sedangkan dalam surat tugas dasarnya adalah laporan yang tanggal esok. Terhadap proses ini, penyidik tidak profesional. Karena antara laporan dengan surat tugas dan tindakan penangkapan tidak berkesesuaian. Selain itu Penyidik kerapkali membuat laporan belakangan setelah menangkap. Cara-cara seperti ini bertentangan dengan hukum acara pidana;

 

  1. Selain hal di atas, yang sangat bertentangan dengan “due proccess of law” pada tiap perkara iPad selama ini adalah, penyidik yang memeriksa para tersangka menjadi saksi yang memberatkan (a charge). Seharusnya penyidik yang menjadi saksi, tidak dapat dikualifikasikan sebagai saksi dan atau dianggap sebagai keterangan saksi yang dapat dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti dan berkualitas hanya sebagai “verbalisan” (vide Pasal 1 butir (1) jo. Butir (2) jo. Butir 26 jo. Butir 27 jo. Pasal 185 ayat (6) huruf c dan d KUHAP);

 

  1. Selain itu, penyidik saling bertukar peran untuk melakukan pemeriksaan terhadap rekannya yang lain dan atau saksi lain yang mengakibatkan kualitas dari kesaksiannya tersebut sangatlah tidak valid sebagaimana yang dimaksud Pasal 185 ayat (6) huruf c dan d KUHAP : “alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu” dan “…serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”. Karena peran sebagai penyidik jelas memiliki “kepentingan” yang berbeda dibandingkan dengan peran sebagai “saksi murni”. Terhadap tindakan penyidik seperti ini, Dr. Arbijoto SH MH LLM (mantan hakim agung) ketika dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan Terdakwa Dian dan Randy di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juli 2011 menyatakan:

 

“Bahwa penyidik yang bertukar tempat menjadi saksi demikian selanjutnya saksi tersebut menjadi penyidik untuk saksi yang lain maka penyidik tersebut sudah masuk ke dalam terjadinya abuse of power. Hal tersebut sebagai penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang telah dilakukan oleh penguasa, dalam hal ini penyidik.”

 

10. Selain terjadinya abuse of power dalam kerangka hukum acara pidana sebagaimana diutarakan di atas, ternyata dalam tataran normatif, terjadi penyimpangan penafsiran/salah tafsir yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK dalam perkara iPad. Hal ini berakibat terjadinya kriminalisasi terhadap penjual iPad yang tidak disertai manual bahasa Indonesia;

 

11. Penegak hukum dalam melakukan proses hukum pidana terhadap Dian & Randi, Charlie, Wiwi dan Calvin tidak mengindahkan frasa ”sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Selengkapnya Pasal 8 ayat (1) huruf j UU No.8 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

 

“(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

 

12. Dengan demikian, Pasal 8 ayat (1) huruf j UU Perlindungan Konsumen merupakan ketentuan bersyarat. Artinya, untuk ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j hanya akan mempunyai daya laku (binding power) bila peraturan perundang-undangan yang dimaksud diundangkan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Permendag 19/2009;

 

13. Bukti bahwa Permendag No. 19/2009 merupakan peraturan perundang-undangan lebih lanjut dari UUPK, adalah disebutkannya UU Perlindungan Konsumen dalam konsiderans Permendag 19/2009. Berikut kutipannya:

 

“Mengingat:……5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)dst…”

 

14. Bahwa dalam Lampiran I Permendag 19/2009 iPad tidak tercantum. Sehingga jelas iPad bukan merupakan produk yang diwajibkan untuk dilengkapi dengan manual dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia di antara 45 kategori yang dienumerasikan. Hal ini mengacu bunyi Pasal 4 Permendag 19/2009 isinya menegaskan bahwa:

 

“Produk telematika dan elektronika yang wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.”

 

15. Bahwa  iPad tidak termasuk barang yang wajib disertai manual dalam bahasa Indonesia ketika diperdagangkan sudah merupakan norma yang berlaku (hukum positif), namun faktanya penegak hukum masih saja salah menafsirkan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK dengan melakukan proses pidana terhadap tersangka/terdakwa menggunakan Pasal a quo;

 

16. Secara faktual dan aktual, Kementerian perdagangan memberikan respon kepada masyarakat atas terjadinya kasus kriminalisasi Dian dan Randy. Kementerian Perdagangan mengeluarkan pernyataan melalui konfrensi pers bahwa iPad tidak termasuk ke dalam 45 jenis barang yang wajib disertai manual berbahasa Indonesia pada tanggal 5 Juli 2011, serta telah memberikan surat otentik kepada penasihat hukum Dian & Randy, penasihat hukum Charlie Sianipar, namun faktanya terhadap Calvin masih dilakukan penahanan oleh kejaksaan sejak Juni 2011 hingga permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

 

17. Bahwa kementerian perdagangan adalah satu-satunya lembaga yang secara khusus diberikan kewenangan dan pemegang amanat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK untuk mengeluarkan kebijakan sebagai aturan pelaksanaan UUPK terkait petunjuk penggunaan (manual) produk telematika dan elektronika dalam Bahasa Indonesia. Lalu kenapa para penegak hukum masih mengingkarinya dan berbeda penafsiran?

 

18. Terhadap fakta ini telah terjadi ketidakpastian hukum akibat tindakan penegak hukum yang menegasikan frasa “sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

 

19. Maka dapat ditarik hubungan sebab akibat atau akar permasalahan terjadinya ketidakpastian hukum dan perbedaan penafsiran yang menyebabkan kesewenang-wenangan dan kriminalisasi terhadap perkara penjual iPad adalah akibat adanya Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK yang essensinya tidak memiliki kepastian hukum untuk diterapkan;

 

20. Bahwa keberadaan Pasal a quo tidak relevan dengan tujuan pembangunan nasional. Sehingga dengan sendirinya telah bertentangan dengan lima asas perlindungan konsumen yang dituangkan dalam Pasal 2 UUPK dan penjelasannya yang meliputi:

 

  1. 1.    Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
  2. 2.    Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
  3. 3.    Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
  4. 4.    Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
  5. 5.    Asas kepastian hukum dimaksud agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

 

21. Bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan secara adil (fair). Rumusan delik pemidanaan dalam pasal a quo adalah rumusan yang tidak jelas dan berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang. Ketentuan dalam Pasal a quo yang tidak jelas dan sumir tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas negara hukum (the rule of law) dimana hukum harus jelas, mudah dipahami, dan dapat menegakan keadilan;

 

22. Bahwa menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo dikarenakan Indonesia adalah negara hukum, maka segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara harus pula berdasarkan dan diatur oleh hukum. Penguasa bukanlah pembentuk hukum, melainkan pembentuk aturan-aturan hukum, oleh sebab itu hukum berlaku bukan karena ditetapkan oleh penguasa, akan tetapi karena hukum itu sendiri. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa penguasa pun dapat dimintai pertanggungjawaban jika dalam menjalankan kekuasaannya melampaui batas-batas yang telah diatur oleh hukum, atau melakukan perbuatan melawan hukum. Kewenangan penguasa dan organ-organ negara sangat dibatasi kewenangan perseorangan dalam negara, yang berupa hak asasi manusia;

 

23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta melanggar hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi dan harta benda yang di bawah kekuasaannya sebagaimana Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

 

 

  1. C.   Pasal a quo Tidak Sesuai Dengan Teori-Teori Hukum Pidana

 

 

  1. Bahwa pembuat Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah merumuskan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j, terkesan mengambil langkah pragmatis dengan melakukan kriminalisasi melalui Pasal a quo. Padahal dalam hukum pidana, terdapat asas bahwa sanksi pidana harus digunakan sehemat mungkin oleh masyarakat. Penggunaan sanksi pidana hanya sebagai langkah terakhir (ultimum remidium);

 

  1. Bahwa berdasarkan prinsip “nullum crimen, noella poena sine lege certa” artinya “tidak ada perbuatan pidana tanpa adanya aturan undang-undang yang jelas”. Maka konsekwensinya adalah setiap rumusan perbuatan pidana harus jelas undang-undangnya, tidak multitafsir sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum;

 

  1. Bahwa Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK bertentangan dengan asas lex certa. Pasal tersebut menimbulkan ketidakjelasan, ketidak pastian, dan keraguan, atas terjadinya pembedaan (disparitas) antara penegak hukum kepolisian/kejaksaan dengan Kementerian Perdagangan untuk menentukan apakah objek yang dapat dikenakan larangan dijual tanpa manual bahasa Indonesia tersebut adalah seluruh barang, ataukah hanya barang-barang yang diwajibkan ketika diatur kemudian oleh peraturan perundang-undangan yang lain?

 

  1. Bahwa bila kita baca dengan seksama lampiran Permendag 19/2009, telah jelas barang jenis iPad tidak terdapat dalam 45 jenis barang yang tertera. Akan tetapi penyidik tetap saja melakukan penangkapan terhadap penjual iPad yang tidak menyertai manual berbahasa Indonesia. Ini artinya penyidik memakai dasar penafsiran bahwa objek barang sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK adalah bersifat menyeluruh (generalisir). Maka jika penyidik konsisten terhadap kasus-kasus iPad yang ditangkapnya dan ada persamaan hukum, seharusnya tidak hanya iPad yang wajib disertai bahasa Indonesia ketika diperdagangkan, akan tetapi seluruh barang yang ada beredar di masyarakat, harus pula memiliki manual bahasa Indonesia ketika dijual. Dan semua penjual barang harus ditangkap jika tidak menyertakan manual bahasa Indonesia. Sungguh penafsiran penyidik yang seperti ini bertentangan dengan nalar dan akal sehat kita;

 

  1. Bahwa Kementerian Perdagangan sebagai institusi yang diberikan amanat dan wewenang untuk mengeluarkan suatu aturan mengenai petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia, maka peraturan yang dikeluarkannya menjadi hukum positif yang berlaku dan harus ditaati oleh penegak hukum. Akan tetapi patut disayangkan penegak hukum melakukan penangkapan, penahanan, penyidikan, persidangan bahkan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penjual iPad tanpa manual bahasa Indonesia, masih saja tidak menyesuaikan dengan Permendag 19/2009;

 

  1. Bahwa atas adanya disparitas tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir undang-undang dapat memberikan tafsir yang benar dan jelas sehingga menyadarkan Penegak Hukum agar tidak melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya;

 

  1. Bahwa jikapun frasa “sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK diartikan bahwa sanksi pidana diberlakukan setelah peraturan perundang-undangan yang berlaku itu ada, pengertiannya begini: ”Pelaku usaha dilarang memproduksi/ memperdagangkan jenis-jenis barang yang akan ditentukan kemudian”, terhadap argumentasi ini bukankan berarti sanksi pidana sebagaimana Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK telah melanggar asas legalitas? Terhadap seluruh barang yang ada dijual di pasaran, namun belum ada aturan yang mengkategorikan wajib disertai manual bahasa Indonesia, bagaimana mungkin sanksi pidana dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK sudah diberlakukan, sementara aturan tersebut masih harus diperbaharui dengan aturan-aturan lain yang dibuat kemudian. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas non retroaktif di mana peraturan pidana tidak boleh berlaku surut. Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK sangat membingungkan dan membuka ruang penafsiran yang sangat luas;

 

  1. Argumentasi ini ingin memperlihatkan bahwa sesungguhnya sanksi pidana sebagaimana Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK menimbulkan kekacauan sehingga tidak sesuai dengan prinsip lex certa dalam membuat suatu peraturan pidana. Terhadap kondisi ini tentunya mengakibatkan ketidakpastian hukum. Sehingga sebaiknya sanksi pidana dalam Pasal a quo ditiadakan sebelum adanya aturan lain yang lebih kompleks mengenai kewajiban pendaftaran penggunaan petunjuk penggunaan bahasa Indonesia ketika diperdagangkan.

 

  1. Bahwa terhadap subjek yang dilarang menurut Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j juga tidak jelas sehingga menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum. Apakah sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang menjual iPad tanpa manual bahasa Indonesia dapat dikenakan kepada perorangan? –quod none-. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK memang menggunakan istilah “pelaku usaha”. Namun pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga penafsirannya bertambah luas dan berbeda-beda di antara penegak hukum maupun para pakar;

 

10. Bahwa Permendag 19/2009 merupakan peraturan khusus/spesifik berupa penjelasan lebih lanjut tentang larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (1) UUPK. Dengan kata lain, Permendag 19/2009 merupakan pengaturan ‘larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan’ khusus untuk produk telematika dan elektronika. Kesimpulan ini sesuai dengan judul Permendag 19/2009 yaitu “… tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika dan Elektronika”. Sedangkan pengaturan untuk barang lain (selain produk telematika dan elektronika) tidak diatur dalam Permendag 19/2009;

 

11. Bahwa Permendag 19/2009 mengatur bahwa ‘subyek’ yang diatur dalam Permendag 19/2009 adalah badan hukum (rechtpersoon) bukan orang-perseorangan (natuurlijke persoon). Kesimpulan ini dapat dicapai dengan pendekatan interpretasi sistematik, artinya, memahami suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan konteks dan keseluruhan pasal di dalamnya. Berikut adalah beberapa contoh pasal dalam Permendag 19/2009 yang bila dibaca secara sistematik membuktikan bahwa Permendag 19/2009 mengatur ‘subyek’ badan hukum dan bukan orang-perseorangan. Dalam Pasal 1 ayat (5),  Pasal 1 ayat (6), Pasal 3 ayat (1) huruf (a), Pasal 3 ayat (3), Pasal 7 Permendag 19/2009 hanya menyebutkan : “Importir adalah perusahaan….”,  Produsen adalah perusahaan….”, ”Produsen atau importir produk telematika dan elektronika wajib……”.

 

12. Pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa ‘subyek’ yang diatur dalam Permendag 19/2009 adalah badan hukum, bukan orang-perseorangan. Bila ditilik dari segi addressat atau ‘subyek’, maka kutipan-kutipan pasal diatas hanya dapat diberlakukan kepada badan hukum dan tidak mungkin diberlakukan kepada orang-perseorangan.

 

13. Bahwa oleh karena Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK membuka ruang penafsiran yang sangat luas mengenai subjek hukumnya maupun objek hukumnya yang masih menimbulkan perdebatan, penafsiran yang berbeda-beda, maka pasal ini telah bertentangan dengan asas lex certa di dalam hukum pidana, dan asas kepastian hukum;

 

14. Bahwa selain itu, Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK hanya menyebutkan omisi atau larangan bagi pelaku usaha yang memproduksi/memperdagangkan barang/jasa tanpa petunjuk penggunaan bahasa Indonesia dengan tidak melihat keharusan adanya pihak yang dirugikan dalam rumusan pasal tersebut. Dalam pasal a quo tidak menyebutkan konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Sehingga rumusan dalam pasal a quo kabur (obscure) mengenai siapa yang menjadi korban yang dirugikan;

 

15. Bahwa Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK tidak sesuai dengan asas “relevansi“ dalam hukum pidana. Dari sudut pandang hukum pidana, bagi seorang yang memperdagangkan barang tanpa disertai petunjuk penggunaan tidak relevan dengan suatu pasal yang mensyaratkan adanya unsur niat jahat (mens rea) dalam suatu perbuatan tindak pidana (actus reus). Perbuatan “tidak memberikan informasi dalam bahasa Indonesia” tidak ada relevansinya dengan persoalan penyimpangan perilaku sosial yang patut mendapat reaksi, sanksi dan koreksi dari sudut pandang hukum pidana, serta tidak ada unsur niat jahat dan perbuatan jahatnya. Asas ini mendasari pada fungsi umum hukum pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Vos “….hukum pidana adalah untuk melawan kelakuan-kelakuan yang tidak   normal (…het strafrecht zicht tegen min of meer abnormal gedragingen)”;

 

16. Bahwa Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK tidak sesuai dengan “asas kepatutan”. Asas yang dalam hal menguji logika yuridis lebih mengedepankan rasa kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam perkara iPad tidak patut seseorang dipenjara cuma lantaran tidak menyertai buku petunjuk bahasa Indonesia ketika menjual iPad. Sungguh tidak patut timbul keresahan dan ancaman bagi masyarakat akibat tindakan represif aparat yang mempergunakan pasal yang sebenarnya masih perlu diuji karena bertentangan dengan konstitusi dan norma-norma masyarakat. Sungguh fenomena penangkapan terhadap para penjual iPad tanpa manual bahasa Indonesia, tidak masuk akal sehat kita semua dan bertentangan dengan nurani keadilan;

 

17. Bahwa jika diilihat dalam sudut pandang “ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negatif”, yang menurut pandangan hidup masyarakat perbuatan itu bukan merupakan perbuatan tercela berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Maka perbuatan pelaku usaha menjual barang tanpa disertai petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia tidak dapat dijatuhi pidana, sebagai contoh putusan Mahkamah Agung RI No: 42 K / Kr / 1965 tanggal 8 Januari 1966 dalam kasus penyalah gunaan DO Gula di PN Singkawang. Selanjutnya buat apa sanksi pidana diadakan sebagaimana pasal a quo? Pasal a quo tidak efektif jika diberlakukan. Pelanggaran terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang/jasa tanpa manual bahasa Indonesia dapat menggunakan mekanisme di luar pidana yakni dengan sanksi administrative atau gugatan perdata perbuatan melawan hukum;

 

18. Bahwa syarat-syarat membuat suatu aturan yang dapat dipidana/kriminalisasi (limiting principles) harus memperhatikan:

  1. menghindari penggunaan hukum pidana untuk pembalasan semata-mata,
  2. menghindari korbannya yang tidak jelas,
  3. menghindari jika diberlakukan diperkirakan tidak berjalan efektif (unforceable),
  4. perumusan tindak pidana harus dilakukan secara teliti dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang (precision principle).

 

19. Selain itu, juga diperhatikan beberapa hal diantaranya:

  1. keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan dan keadilan,
  2. keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan universal,
  3. aspirasi universal masyarakat beradab;

 

20. Bahwa pencantuman sanksi pidana sebagaimana Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK dalam perspektif hukum pidana yang humanistis, adalah tidak tepat dan tidak proporsional. Hal demikian ini dapat kita simak dari pendapat pakar hukum pidana Prof. Muladi dan Prof. Barda Nawawi Arif di dalam bukunya yang berjudul Bunga Rampai Hukum Pidana pada halaman 73, menegaskan:

 

  1. a.    Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional untuk melakukan pembalasan semata-mata;
  2. b.   Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;
  3. c.    Hukum pidana jangan dipakai guna mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan dan kerugian yang lebih sedikit;
  4. d.   Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan oleh pemidanaan akan lebih besar daripada kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;
  5. e.   Hukum pidana jangan digunakan apabila hasil sampingan (side effect) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasikan;
  6. f.    Jangan menggunakan hukum pidana, apabila tidak dibandingkan oleh masyarakat secara kuat;
  7. g.    Jangan menggunakan hukum pidana, apabila penggunaannya tidak dapat efektif (unenforcetable);
  8. h.   Hukum pidana harus uniform, unverying, dan universalistic;
  9. i.     Hukum pidana harus rasional;
  10. j.    Hukum pidana harus menjaga keserasian antara order, legitimation and competence;
  11. k.    Hukum pidana harus menjaga keselarasan antara social defence, procedural fairness and substantive justice;
  12. l.     Hukum pidana harus menjaga keserasian antara moralitas komunal, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil;
  13. m.  Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan korban kejahatan;
  14. n.   Dalam hal-hal tertentu hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;
  15. o.   Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang besifat non-penal (prevention without punisment);
  16. p.   Penggunaan hukum pidana sebaiknya diarahkan pula untuk meredam faktor kriminogen yang menjadi kausa utama tindak pidana.

 

21. Jika dilihat dari perumusan unsur-unsur delik dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK yang ancaman pidananya maksimal 5 (lima) tahun penjara, bahwa perumusan larangan dalam Pasal a quo tidak memenuhi syarat-syarat pemidanaan antara lain:

 

Pertama, dari segi efektifitas, tidak efektif jika membuat aturan pidana yang sebenarnya tidak layak dikategorikan perbuatan yang harus dipidana. Tidak efektif jika terlalu banyak membuat aturan yang melarang yang sebenarnya tidak layak untuk dilarang. In casu Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK yang dilarang adalah “perbuatan tidak memberikan informasi”, sedangkan hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan perikatan yang terdapat kebebasan berkontrak di sana. Sehingga resiko yang akan terjadi sudah dapat diketahui sejak awal oleh konsumen sebelum terjadinya transaksi. Jadi atau tidaknya transaksi adalah hak sepenuhnya dari konsumen sebagai pembeli. Hubungan tersebut adalah hubungan keperdataan yang tidak layak untuk dilarang apalagi dipidana;

 

Kedua, perumusannya juga sangat sumir karena masih harus mengacu pada frasa “sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Frasa ini menimbulkan sesuatu yang tidak pasti. Ketentuan perundang-undangan yang mana tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda  sedangkan ancaman pidananya sebagaimana Pasal 62 ayat (1) telah berlaku. Faktanya penegak hukum terlebih dahulu menggunakan ancaman pidananya ketimbang harus menelusuri dengan cermat dan tepat frasa “sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut”.

 

22. Berdasarkan uraian di atas bahwa Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK sangat sumir dan melanggar asas lex certa karena tidak merumuskan secara jelas dan rinci uraian perbuatan pidananya berikut bentuk kesalahannya. Maka Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945.

 

 

 

 

 

  1. D.   Pasal a quo Bertentangan Dengan Asas Persamaan di Muka Hukum

 

  1. Bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UPK adalah tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”;

 

  1. Bahwa hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen adalah bersifat privat (hubungan pribadi), bukan layaknya warga Negara dengan instansi pemerintahan yang merupakan badan hukum publik. Maka “informasi atas petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia” yang wajib diserahkan kepada konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK, adalah informasi yang bersifat privat (pribadi), bukan “informasi publik”.

 

  1. Bahwa berkaitan dengan hak seseorang untuk mendapatkan informasi bersifat pribadi, memang merupakan hal yang penting dalam segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat. Namun di beberapa undang-undang yang Pemohon sebutkan di bawah ini mengenai hak memperoleh informasi yang bersifat pribadi, tidak diatur sanksi pidana terhadap pelanggaran atas tidak diberikannya hak untuk memperoleh informasi tersebut. Diantaranya:

 

 

Hak Pasien memperoleh informasi atas tindakan medis dan isi rekam medis

 

 

 

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran:

“Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

  1. a.    Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
    1. Mendapatkan isi rekam medis.”

 

Keterangan: tidak ada sanksi pidana jika dilanggar

 

 

Hak Advokat untuk memperoleh informasi dalam menjalankan profesinya

 

 

 

Pasal 17 Undang-Udang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat:

“Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

 

Keterangan: tidak ada sanksi pidana jika dilanggar

 

 

Hak nasabah perbankan atas informasi kemungkinan timbulnya risiko kerugian

 

 

 

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan:

Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

 

Keterangan: tidak ada sanksi pidana jika dilanggar

 

 

Hak setiap orang atas informasi kesehatan dan tindakan pengobatan

 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.”

 

Keterangan: tidak ada sanksi pidana jika dilanggar

 

 

  1. Bahwa benar hak atas informasi merupakan sesuatu yang sangat penting. Akan tetapi jika diukur dari skala priorotas mana yang lebih penting dari keempat undang-undang di atas dengan kepentingan kewajiban pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK, maka jawabannya: yang paling tidak penting adalah kewajiban pelaku usaha memberikan informasi petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia kepada konsumen sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK. Apalagi sampai harus dikenakan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar karena tidak memberikan hak informasi petunjuk penggunaan bahasa Indonesia kepada konsumen. Sedangkan keempat hak informasi di atas yang jauh lebih penting, tidak dikenakan sanksi pidana;

 

  1. Bahkan hak informasi yang begitu penting bagi pasien karena menyangkut nyawa dan keselamatan dirinya, yakni hak pasien atas rekam medis, informasi atas tindakan medis, informasi kesehatan dan informasi tindakan pengobatan, ternyata tidak diatur dan tidak dikenakan sanksi pidana bagi para dokter, rumah sakit atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan hak tersebut kepada pasien;

 

  1. Bahwa Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK yang membedakan sanksi antara pelaku usaha dengan: dokter atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan informasi medis; intansi pemerintah maupun pihak lain yang tidak memberikan informasi kepada advokat; bank yang tidak memberikan informasi mengenai risiko kerugian yang timbul kepada nasabah, maka  Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK telah melanggar asas persamaan di muka hukum sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

 

 

  1. E.   Pasal a quo Menegasikan Asas Kebebasan Berkontrak

 

  1. Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat  (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

 

  1. Bahwa sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik  tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak;

 

  1. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah Contradictio interminis. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (take it or leave it);

 

  1. Bahwa dalam setiap transaksi perdagangan atau jual beli, pasti terjadi hubungan perikatan antara pelaku usaha dengan konsumen bila si calon konsumen setuju untuk membeli barang/jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha tersebut;

 

  1. Dalam kasus penjualan iPad tanpa manual bahasa Indonesia, bagaimana jika si konsumen sudah tahu bahwa sebenarnya di dalam dus (box) iPad yang ditawarkan tersebut tidak dilampirkan buku petunjuk penggunaan dalam bahasia Indonesia, lalu si calon konsumen tetap saja setuju dan membeli iPad tersebut? Apakah Negara harus mempidana pelaku usaha tersebut sendirian, padahal dalam kondisi terjadinya transaksi tersebut ada tindakan dan keturutsertaan, serta didasari atas keinginan si konsumen? –quod none

 

  1. Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

 

  1. Di era globalisasi dan perdagangan bebas, persoalan bahasa asing bukan suatu yang menjadi penghalang untuk dilakukannya aktivitas perdagangan. Kemajuan teknologi membuat segala sesuatunya menjadi mudah. Barang/produk yang sekalipun tidak memiliki petunjuk penggunaan, dengan mudah dan cukup dimengerti dapat dipergunakan dengan hanya melihat wujud fisiknya dan selanjutnya mencobanya. Pada keadaan tersebut, penjual/pelaku usaha dapat menjelaskan kegunaan dan keadaan barang yang dia tawarkan guna meyakinkan calon pembeli/konsumen;

 

  1. Selanjutnya jika si calon konsumen tersebut merasa yakin dengan produk yang akan dibelinya, maka pilihan/keputusan akhir untuk jadi membeli atau tidak merupakan hak dari si konsumen. Artinya, terjadinya transaksi jual beli merupakan pilihan bagi si konsumen. Dalam keadaan seperti ini, maka yang berlaku adalah hubungan perikatan sebagaimana syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUH perdata;

 

  1. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana sebagaimana Pasal a quo telah melakukan intervensi kepada hak privasi seseorang, dalam hal ini telah menegasikan asas kebebasan berkontrak yang seharusnya diserahkan kepada para pihak yang membuatnya;

 

10. Bahwa Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK yang telah menghilangkan kesempatan dan kebebasan berkontrak antara pelaku usaha dan konsumen dalam membuat perikatan, yang telah memaksakan aturan bersifat perdata masuk ke dalam ranah publik (pidana) dengan ancaman sanksi penjara, maka Pasal a quo telah melanggar hak setiap orang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya, sebagaimana Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945, serta melanggar hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi dan harta benda yang di bawah kekuasaannya sebagaimana Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

 

 

V.   PROVISI

 

1.    Bahwa pada akhir Juni 2011, masyarakat dihebohkan atas pemberitaan kasus iPad Terdakwa Dian dan Randy yang ditahan cuma gara-gara menjual iPad tanpa disertai petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia. Dalam persidangan majelis hakim Terdakwa Dian dan Randy memberikan respon positif dengan mengeluarkan penetapan penangguhan penahanan, melalui penetapan No. 906/Pen.Pid/2011/PN Jkt Pst, pada tanggal 5 Juli 2011. Akan tetapi berbeda dengan kasus Calvin alias Winoto yang saat ini masih mendekam di rutan Salemba, yang kasusnya hampir sama dengan Dian dan Randy;

 

2.    Bahwa saat permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 3 Oktober 2011, Terdakwa kasus iPad Dian dan Randy di PN Jakarta Pusat, Charlie Mangapul di PN Jakarta Selatan dan Calvin alias Winoto di PN Jakarta Barat, masih menjalani persidangan dan belum sampai pada tahap putusan;

 

3.    Bahwa selain orang-orang yang disebutkan di atas yang tersangkut kasus iPad dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK, ternyata masih banyak lagi anggota masyarakat lain yang masih dalam proses penyidikan atau pra penuntutan sebagaimana inisial-inisial yang diucapkan oleh humas Polda Metro jaya melalui media, belum lagi orang-orang yang tidak diketahui oleh Pemohon dan umum;

 

4.    Selain itu, masyarakat yang belum tersangkut masalah pidana akibat Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK, juga berpotensi/terancam dengan keberadaan pasal tersebut yang digunakan polisi secara represif menangkapi para penjual iPad dengan cara menyamar dan penjebakan baik melalui forum jual beli internet, di toko-toko dan di mana saja, hal ini menimbulkan ketakutan dan keresahan di masyarakat baik pedagang maupun bukan pedagang yang lazim menjual barang-barang pribadi;

 

5.    Bila melihat tindakan penyidik kepolisian yang tidak mengindahkan bahwa objek barang telematika dan elektronika yang diwajibkan disertai manual bahasa Indonesia hanya 45 jenis barang sesuai lampiran permendag 19/2009, maka objek yang terancam pasal a quo tidak hanya terhadap iPad. Namun terhadap barang-barang lain juga dapat ditindak hal yang sama.  Misalnya saja terhadap barang-barang elektronik lain dan barang-barang keperluan rumah tangga maupun pribadi;

 

6.    Padahal berdasarkan pernyataan sikap Kementerian Perdagangan sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan peraturan terkait perdagangan barang yang disertai dengan manual bahasa Indonesia, bahwa saat ini iPad bukan merupakan barang yang wajib disertai petunjuk penggunaan bahasa Indonesia ketika diperdagangkan, maka terhadap fakta-fakta di atas telah terjadi penyimpangan hukum dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum;

 

7.    Bahwa kegiatan perdagangan menyentuh dan dijalani dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga keberadaan pasal a quo yang multi tafsir dan dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum dengan sewenang-wenang sangat berbahaya;

 

8.    Bahwa atas terjadinya kesimpangsiuran dan penafsiran yang salah oleh penegak hukum terkait perkara iPad, yang menimbulkan terjadinya penyalahgunaan wewenang, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, proses peradilan yang tidak sejalan dengan prinsip “fair trial” terhadap anggota masyarakat, maka diperlukan adanya suatu putusan mendesak oleh Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang mengawal konstitusi (guardian constitution)  dan menafsirkan undang-undang agar sesuai dengan aturan yang ada (rule of law), maka kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan suatu putusan sementara yang menegaskan bahwa Permendag 19/2009 adalah aturan khusus sebagaimana dimaksud frasa “sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK. Serta menegaskan kaitannya Pasal a quo dengan perkara iPAd, bahwa iPad tidak termasuk ke dalam 45 jenis barang yang diwajibkan disertai petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK jo. Pasal 4 Permendag 19/2019;

 

9.    Bahwa diperlukan adanya suatu putusan mendesak oleh Mahkamah Konstitusi, setidaknya dapat mengikat  untuk sementara waktu agar penegak hukum tidak salah melakukan penafsiran terhadap undang-undang dan tidak salah langkah melakukan tindakan hukum, bahwa semenjak putusan provisi dibacakan agar Kepolisian RI dan Kejaksaan RI tidak lagi melakukan penangkapan-penangkapan, penahanan, melakukan proses penyidikan dan penuntutan, yang didasari sangkaan atau dakwaan dengan mempergunakan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUP, agar kesemuanya ditangguhkan, dan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu, sebelum adanya putusan akhir yang akan memberikan kepastian hukum terhadap Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK.

 

 

VI.  PETITUM

 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materil Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terhadap UUD 1945, sebagai berikut :

 

Dalam Provisi:

 

1.   Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan provisi Pemohon.

2.   Menyatakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika adalah aturan khusus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana dimaksud frasa “sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK.

3.   Menyatakan barang berupa iPad-Apple tidak termasuk jenis barang yang wajib disertai petunjuk penggunaan (manual) dalam bahasa Indonesia ketika diperdagangkan sebagaimana menurut Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika.

 

4.   Menyatakan Pasal 62 ayat (1) sepanjang berkaitan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak berlaku dan tidak mengikat untuk sementara waktu sampai adanya putusan akhir terhadap permohonan ini.

5.   Memerintahkan Penegak Hukum Kepolisian RI dan Kejaksaan RI yang melakukan proses penyidikan atau penuntutan agar menghentikan penangkapan, mengeluarkan surat penangguhan penahanan, serta menangguhkan penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka/terdakwa yang dijerat dan/atau ditahan menggunakan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sampai adanya putusan akhir terhadap permohonan ini.

 

 

Dalam Pokok Permohonan:

 

  1. 1.   Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon.
  2. 2.   Menyatakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) sepanjang berkaitan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 C, Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 1945.
  3. 3.   Menyatakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) sepanjang berkaitan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf j  Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
  4. 4.   Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

 

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeque et bono)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormat kami,

Tim Advokasi Perkara iPad

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: