PERLINDUNGAN HUKUM DALAM AKTIVITAS PENCARIAN CAGAR BUDAYA

 

“Legal Memorandum”

Oleh: Virza Roy Hizzal, S.H., M.H.[1]

A. LATAR BELAKANG

Yayasan Turangga Seta (“TS”) adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang pelestarian budaya, serta mempelajari dan memetakan kembali kebesaran Nusantara. Dalam perjalanannya, TS menyatakan banyak menemukan benda-benda  peninggalan purbakala, menemukan aplikasi kearifan lokal yang sanggup digunakan untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan bencana alam, menemukan bahwa sejarah  Nusantara tidak sekerdil sejarah yang tertulis di buku-buku pelajaran sejarah sekolah resmi atau literasi sejarah yang ada, menemukan bukti tentang kebesaran leluhur Nusantara di masa lalu, memetakan dan mendokumentasikan lebih dari 20 jenis aksara purba asli Nusantara yang dapat dipakai untuk membaca prasasti dan rontal-rontal kuno, menemukan bukti bahwa beberapa cerita mitos itu adalah benar adanya, dan memetakan periodesasi terciptanya bumi.

TS beranggapan kebesaran tradisi bangsa telah dihilangkan dengan masuknya ajaran-ajaran baru. Ajaran-ajaran baru cenderung mem-vonis tradisi kuno menjadi animisme, dinamisme dan politeisme. Padahal ada beberapa teknologi terapan masa lalu yang sangat efektif dan menjadi kekuatan kehormatan dari kebesaran leluhur, yang sebetulnya masih sangat relevan untuk digunakan oleh generasi kini. Menurut TS, ada tekanan dari beberapa negara besar yang mendorong supaya bangsa Indonesia melupakan dan menyepelekan tradisi asli. Hanya dengan tradisi warisan leluhur, maka nusantara bisa bangkit dari keterpurukan, juga semangat nasionalisme generasi muda akan menjadi bangkit lagi jika bangsa berhasil menunjukkan ke mata dunia bahwa Indonesia bukanlah Negara kecil.

Selain kegiatan-kegiatan dan pemikiran TS di atas, yang melatarbelakangi penulisan Legal Memorandum ini adalah kegiatan TS bersama warga ketika melakukan penggalian di puncak Gunung Lalakon, Soreang – Bandung untuk mencari keberadaan Piramida di dalam gunung. Namun dalam aktivitas mencari cagar budaya tersebut, terdapat beberapa hambatan dan kebutuhan-kebutuhan. Diantara hambatan tersebut yakni kurang perduli/responsifnya pejabat yang berwenang untuk mendukung kegiatan TS. Namun hal tersebut tidak menyurutkan langkah TS dalam mengungkap kebesaran dan peninggalan-peninggalan leluhur. Aktivitas-aktivitas TS seperti melakukan penggalian, memasuki wilayah-wilayah tertentu, dan meneliti atau mengambil sample benda, rentan terjadinya dispute/perselisihan hukum. Sehingga dirasakan penting sejak awal adanya perlindungan hukum, kebutuhan informasi, wawasan, pengetahuan dan peraturan-peraturan hukum lebih jauh seputar cagar budaya. Perlunya mengetahui prosedur dan tindakan hukum yang benar dalam melakukan pencarian cagar budaya. Serta mengetahui apa peranan, fungsi, wewenang, tugas, hak dan kewajiban pihak-pihak terkait cagar budaya.

Berdasarkan latar belakang di atas, Legal Memorandum ini penting sebagai dasar dan pijakan hukum bagi TS guna melakukan aktivitas pencarian cagar budaya, dan untuk mengantisipasi serta menghindari resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam pencarian tersebut. Selanjutnya Legal Memorandum ini difokuskan pada kegiatan TS yang khusus melakukan aktivitas “pencarian cagar budaya”.

B. DASAR HUKUM

1.      UUD 1945;

2.      Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

3.      Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4.      Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

5.      Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan;

6.      Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya;

7.      Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs;

8.      Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;

9.      Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 064/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapan Benda Cagar Budaya dan/atau situs;

10.  Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;

11.  Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.25/PW.007MKP/2007 tentang Penetapan Situs dan Bangunan Tinggalan Sejarah, di Kota Bogor sebagai Benda Cagar Budaya.

12.  Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kebudayaan di Jawa Barat.

13.  Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1988 tentang Perlindungan Bangunan di Kota Medan.

14.  Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan Bangunan Cagar Budaya.

C. URAIAN FAKTA-FAKTA

1.      Gunung Lalakon di Kampung Badaraksa RT 02/15, Desa Jelegong, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, titik koordinat 6° 57,5′ Lintang Selatan, 107° 31,239′ Bujur Timur, dan berketinggian 986 meter di atas permukaan laut, merupakan salah satu dari beberapa gunung yang diduga oleh TS menyimpan bangunan Piramida.

2.      Tidak hanya berbekal wangsit dari ‘leluhur’, pada awal Februari, TS bersama tim peneliti terdiri para pakar geologi, antara lain: Danny Hilman Natawidjaja, Eko Yulianto, dan Andang Bachtiar, melakukan uji geolistrik di beberapa gunung, termasuk di Gunung Lalakon dan Gunung Sadahurip.

3.      Berikut pendapat beberapa peneliti dari hasil pengujian tersebut:

–          Andang Bachtiar (seorang pakar geologi senior), mengatakan hasil uji geolistrik menemukan struktur yang tidak alamiah. Andang mengatakan “Selama ini tidak pernah menemukan struktur subsurface seperti ini. Ini unnatural (tidak alamiah),”.

–          Lutfi Yondri, (dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Balai Arkeologi Bandung), melihat uji geolistrik itu secara selintas memperkirakan struktur di Gunung Lalakon dan Sadahurip bukan mirip piramida, melainkan struktur teras piramid. Lutfi mengatakan, “Dari peta geolistriknya yang baru satu lintasan, saya baru melihat teras-teras. Kalau teras-teras yang diketemukan, saya cenderung mengatakan itu teras piramid,”. Menurutnya, di Indonesia ada bangunan teras piramid peninggalan megalitik yakni Lebak Cibedug, yang terletak di Desa Citorek Barat, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Namun, dari nomenklatur arsitektur maupun arkeologi, klaim keberadaan piramida sudah tidak tepat. Hasil pembacaan geolistrik, kata dia, juga mengatakan itu bukan piramida. “Dari hasil geolistrik, berbentuk tangga. Itu sudah berbeda. Namun hal ini penting ditindaklanjuti.”.

4.      Tim TS pernah melaporkan kecurigaan dan hasil temuan uji geolistrik di Gunung Lalakon tersebut kepada pemerintah, dalam hal ini Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang berada di bawah Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. Namun karena merasa respon Puslit Arkenas kurang atas temuan tersebut, maka pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011, tim TS melakukan penggalian sendiri dibantu oleh warga sekitar serta didampingi oleh Kuasa Hukum dari Organisasi Advokat Indonesia (OAI).

5.      Sejak pagi hingga sore harinya belasan orang terlihat semangat bekerja melakukan penggalian sehingga membentuk sebuah lubang sepanjang 5 meter, selebar 3 meter, dan sedalam 4 meter. Seorang mencangkul, dua orang mengangkut sisa tanah dengan karung, dua orang lagi menyambut karung itu, mengopernya lagi secara estafet ke dua orang di atasnya hingga tanah berlabuh di gundukan tak jauh dari lubang penggalian.

6.      Pada puncak gunung lalakon, terdapat menara antena Base Transceiver Station (BTS) yang berada pada lokasi tanah yang dikuasai oleh PT Saguling. Penggalian tanah yang dilakukan tim TS berada pada sekitar 7 meter dari lokasi menara BTS tersebut.

7.      Menurut Dani Subrata (Ketua Tim Penggalian TS), mereka sudah memperkirakan agar penggalian tak mempengaruhi struktur menara sehingga tidak mengganggu operasi dari antena tersebut. Sedangkan mengenai izin, sudah dilakukan kepada Lurah, RW dan RT setempat.

8. Dari hasil penggalian tersebut, menurut Agung Bimo Sutedjo (Ketua Yayasan Turangga Seta) kepada VIVAnews.com., penggalian telah berhasil menemukan beberapa batu boulder yang diduga batu penutup bangunan piramida. Batu-batu boulder itu ditemukan di lubang penggalian dengan lebar sekitar 3 meter, panjang 5 meter, dan kedalaman hingga 4 meter. Batu-batu boulder tersebut panjangnya bervariasi, antara 1,1 meter hingga 2 meter, dengan besar yang kurang lebih sama, yakni selebar 30-40 sentimeter (cm) serta tersusun rapi dan teratur, membentuk sudut 30 derajat dengan garis horizontal dan mengarah ke titik pusat piramida. Setidaknya, tim menemukan 4 batu boulder di kedalaman 1,5 meter di bawah permukaan tanah dan 3,7 meter di bawah permukaan tanah.  Di bawah lapisan permukaan (top soil) ditemukan batuan-batuan boulder andesit di kedalaman 1 – 1,6 meter. Setelah itu lapisan batu cadas sedalam 20 cm, kemudian tanah beserta lempung sedalam 20 cm, kemudian batu cadas lagi, hingga akhirnya ditemukan lagi batuan boulder andesit di kedalaman sekitar 3,5 meter. Batu-batu boulder yang ditemukan, diperkirakan merupakan batu-batu bronjongan yang sengaja dipasang demikian untuk memperkuat lapisan tanah penutup bangunan piramida, agar tidak longsor. Namun, penggalian belum menemukan bangunan piramida yang diduga tertimbun di bawah batu-batu boulder yang ditemukan. Dari petunjuk hasil uji geolistrik, semestinya batuan padat yang diduga bangunan piramida, masih berada sekitar 2 meter di bawah tanah dasar lubang penggalian.

9.      Menurut Engkon Kertapati (peneliti Pusat Survei Geologi Badan Geologi Departemen ESDM Bandung) yang datang ke lokasi penggalian kepada VIVAnews.com pada Rabu 16 Maret 2011 mengatakan, bronjongan-bronjongan seolah-olah tersusun secara teratur dengan sudut kemiringan 30 derajat. Bahasa kaki limanya, seolah-olah tak datang seenak jidatnya. Siapa yang mengatur? Wallahua’lam bish shawab,”. Engkon tidak menampik bahwa mungkin memang ada campur tangan atau ada gaya-gaya di luar kemampuan alamiah yang menyebabkan batu-batu bronjong tadi tersusun secara seragam.  Namun, ia juga tidak menutup kemungkinan bila batuan andesit di Gunung Lalakon mengalami pelapukan secara alamiah sehingga secara ‘kebetulan’ membentuk batu-batu andesit padat yang seolah-olah berbaris sejajar ke arah sudut kemiringan 30 derajat. Hasil uji geolistrik Gunung Lalakon memang seolah-olah menunjukkan suatu struktur lapisan yang teratur. Terdapat lapisan batuan yang keras dan lebih lunak, dan membentuk pola yang berulang. Namun, ia mengingatkan bahwa geolistrik hanya mengukur resistivitas batuan, tapi tidak memastikan tipe batuan. “Boleh jadi resistivitasnya sama. Tapi belum tentu jenis batuannya juga sama,”.

10.  Menurut Agus Yahya Budiana, warga Kampung Badaraksa yang berada di lokasi penggalian kepada VIVAnews.com pada Rabu 16 Maret 2011, mengatakan, “dibandingkan melihat tanah yang digali oleh beko (back hoe) di bukit sebelah, tanahnya tidak seperti ini. Ini tanahnya ada batu-batunya, seperti sengaja diuruk,”.

11.  Menurut Danny Hilman dan Eko Yulianto (pakar geologi yang terkenal sebagai pakar gempa Padang dan Mentawai) yang juga datang ke puncak Gunung Lalakon pada Kamis 17 Maret 2011 kepada VIVAnews berpendapat bahwa ‘batu-batu bronjongan’ tadi belum membuktikan apa-apa. “Mana yang aneh? Ini hal yang biasa dalam geologi,” Menurut Danny batu-batu boulder besar yang tersusun berjejer itu adalah endapan lahar dari gunung berapi. Secara sekilas, batu-batu itu bisa dikatakan merupakan joint atau kekar yang merupakan rekahan batuan yang terbentuk teratur karena pelapukan alami. Saat ditanya komentarnya tentang hasil uji geolistrik yang menemukan struktur yang mirip dengan bentuk piramid, Danny mengatakan bahwa hasil uji itu tidak bisa diinterpretasikan begitu saja. Sebab, tetap harus diuji dengan metode lain. Geolistrik itu kan pemodelan dari perekaman sifat resistivitas batuan. Tapi itu bukan seperti uji seismik, yang memantulkan apa yang ada di dalam, ini sinyal resistivitas,”.

12.  Pada Rabu 16 Maret 2011 sore, tim TS telah mengakhiri penggalian. Selain telah kehabisan logistik dan ‘amunisi’, surat ijin dari aparat setempat juga telah berakhir. Selanjutnya, TS telah meminta Puslit Arkenas untuk memeriksa lokasi penggalian dan menindaklanjutinya.

13.  Dari berbagai pendapat ahli di atas, baik Danny Hilman, Engkon, maupun Lutfi sepakat dalam satu hal, idealnya memang perlu ada penggalian lebih lanjut untuk memastikan ada tidaknya bangunan piramida di tempat itu.

14.  Namun, Danny mengingatkan bahwa lubang penggalian yang jaraknya sekitar 7 meter dari menara BTS, cukup riskan. Menurut Engkon, penggalian masih bisa dilakukan dengan membuat sebuah dinding penguat di sisi terdekat dengan menara. Penggalian sebaiknya dilakukan terus ke bawah, tapi tidak mengarah ke lokasi menara. Dari hasil uji geolistrik, Engkon memperkirakan struktur batuan keras atau bangunan yang dicari-cari akan bisa ditemui sekitar 2 meter di bawah permukaan dasar lubang gali.

D. LEGAL MEMORANDUM

Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya menyebutkan  bahwa :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Selanjutnya, Pasal 28I UUD 1945 menyebutkan:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Selaras dengan aktifitas Turangga Seta yang bergerak di bidang pelestarian budaya, mempelajari dan memetakan kembali kebesaran Nusantara, meluruskan sejarah kebudayaan bangsa, mencari peninggalan/bukti tentang kebesaran leluhur Nusantara di masa lalu, dan lain-lain yang berhubungan dengan kebudayaan nasional, maka aktifitas, visi dan misi Turangga Seta sudah selayaknya dilindungi oleh Negara, sebagaimana amanat konstitusi di atas yang memberikan hak tersebut sebagai bagian dari Hak Asasi manusia yang tercantum di dalam UUD 1945 bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

Pemerintah juga mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 32 UUD 1945 yang menyebutkan:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Dalam tataran internasional, hak atas budaya diakui oleh negara-negara yang telah mengikatkan dirinya dalam “Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”, yang ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tertanggal 16 Desember 1966, sebagaimana Pasal 15 menentukan:

1. Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui hak setiap orang:

a. Untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya;

b. Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;

c. Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan materil yang timbul dari setiap karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.

2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara Pihak Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya harus meliputi langkah-langkah yang diperlukan guna pelestarian, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

3. Negara-negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan kreatif.

4. Negara-negara Pihak Kovenan ini mengakui manfaat-manfaat yang diperoleh dari pemajuan dan pengembangan hubungan dan kerja sama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan.


i. Defenisi dan Ruang Lingkup Cagar Budaya

Pengaturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (“UUCB”) menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian, juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya. Warisan budaya bendawi (tangible) dan bukan bendawi (intangible) yang bersifat nilai-nilai, merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh.

Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (living society). Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan Undang-Undang yang tidak sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai pelindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lingkup pelestarian Cagar Budaya meliputi Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air. Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

a.       Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;

b.      Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

c.       Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan

d.      Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Legal Memorandum ini difokuskan pada aspek perlindungan hukum dalam pencarian cagar budaya, namun  sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan “cagar budaya”. Cagar Budaya dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah “daerah yang kelestarian masyarakatnya dan perikehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan”. Selanjutnya dari Ketentuan Umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya maka didapat beberapa pengertian hal-hal terkait Cagar Budaya, antara lain:

–          Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

–          Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Benda Cagar Budaya dapat:

a.    berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;

b.   bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan

c.    merupakan kesatuan atau kelompok.

–          Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Bangunan Cagar Budaya dapat:

a.    Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau

b.   Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

–          Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

Struktur Cagar Budaya dapat:

a.       Berunsur tunggal atau banyak; dan/atau

b.      Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

–          Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

a.    Mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan

b.   Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

–          Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

a.    Mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;

b.   berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;

c.    Memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;

d.   Memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;

e.    Memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan

f.    Memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

ii. Tugas dan Wewenang Pihak Terkait Cagar Budaya

Pelestarian cagar budaya merupakan tanggung jawab Negara. Setiap orang wajib menjaga, memelihara dan melestarikan Cagar Budaya. Pemerintah selaku eksekutif yang menjalankan pelaksanaan Negara, maka merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dan berwenang terkait Cagar Budaya. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang: menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya; mengkoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sektor dan wilayah; menghimpun data cagar budaya; menetapkan dan mencabut status cagar budaya; membuat peraturan pengelolaan cagar budaya; menyelenggarakan kerja sama pelestarian cagar budaya; melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; mengelola Kawasan Cagar Budaya; mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum; mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan; memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya; memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan; melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota; mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; menetapkan batas situs dan kawasan; dan menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Tim ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memilki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Perlindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya. Tim ahli mengkaji kelayakan pendaftaran cagar budaya apakah sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya. Tim Ahli tersebut ditetapkan dengan: Keputusan Menteri untuk tingkat nasional; keputusan Gubernur untuk tingkat Provinsi; dan Keputusan Bupati/Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota.

Siapakah yang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya? Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar budaya apabila jumlah dan jenis cagar budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan Negara. Jika Cagar Budaya Tersebut bersifat unik dan sangat sedikit sekali jumlahnya, maka dikuasai oleh Negara. Khusus terhadap Kawasan Cagar Budaya, maka hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Perlu diketahui walaupun perorangan diberikan hak untuk memiliki benda cagar budaya, namun apabila status kepemilikan telah beralih menjadi milik Negara maka tidak dapat lagi menjadi milik perorangan. Pada pokoknya segala cagar budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

Setiap orang yang memiliki, menguasai, atau menemukan  Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi, dengan diwajibkan pula untuk mendaftarkannya/melaporkannya kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya.

iii. Perlindungan Hukum Pencarian Cagar Budaya

Di dalam Undang-Udang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sedikit sekali diatur mengenai Pencarian Cagar Budaya. Pengaturan mengenai pencarian cagar budaya hanya terdapat dalam Pasal 26. Selanjutnya Pasal 27 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai izin untuk melakukan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan dan Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Sedangkan hingga saat ini PP tersebut belum ada. Hal ini mengakibatkan kebingungan mengenai mekanisme dan prosedur diantara masyarakat pencari cagar budaya di satu sisi, dan di sisi lain juga dialami oleh Pemerintah sendiri yang berwenang mengeluarkan izin sekaligus berkewajiban melakukan pencarian cagar budaya. Oleh karenanya Turangga Seta sebagai suatu Yayasan yang bergerak dalam pencarian cagar budaya, hendaknya berperan serta mengawal proses pembuatan PP tersebut.

Aktivitas Turangga Seta pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 yang melakukan penggalian di gunung Lalakon, secara formil tujuannya adalah untuk mengambil contoh struktur tanah yang akan berguna bagi penelitian tim Turangga Seta kedepannya. Untuk itu turangga Seta telah mengajukan Permohonan Penggalian, dan disetujui oleh Kepala Desa Jelegong, Ketua RW 015, dan Ketua RW 02. Secara formil, tidak terdapat maksud dan tujuan dari Turangga Seta untuk melakukan pencarian cagar budaya. Walaupun mengambil sample struktur tanah dengan cara penggalian, ativitas tersebut tidak menutup kemungkinan ditemukannya Benda Cagar Budaya di wilayah gunung lalakon.

Penggalian cagar budaya dilandasi Pasal 26 ayat (2) UUCB yang menyebutkan:

“Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.”

Akan tetapi perlu dicermati bahwa aktifitas penggalian, penyelaman dan/atau pengangkatan tersebut memiliki syarat dan ketentuan yang diatur undang-undang sebagaimana Pasal 26 ayat (3) dan (4) yang menyebutkan:

“Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.

Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.”

Selanjutnya terdapat sanksi pidana bagi pencarian cagar budaya tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah, menurut Pasal 103 :

“Setiap orang yang tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan pencarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Menurut penulis, ketentuan pidana dalam pasal 103 tersebut multi tafsir dan masih memerlukan petunjuk teknis pelaksanaan yang tepat serta aturan yang ketat untuk dapat diterapkan. Bagaimana ukuran yang pasti untuk menentukan bahwa seseorang yang melakukan penggalian, penyelaman dan/atau pengangkatan itu dikatakan sedang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya?

Untuk dapat dikategorikan memenuhi unsur melakukan penggalian pencarian Cagar Budaya dalam Pasal 103, menurut penulis maka pada lokasi penggalian tersebut telah ditetapkan sebagai suatu kawasan atau situs Cagar Budaya. Sedangkan untuk dapat dikategorikan sedang melakukan pencarian yang diduga Cagar Budaya, setidak-tidaknya/minimal telah ada pernyataan resmi oleh lembaga berwenang yang mengeluarkannya semisal oleh Badan Arkeologi Nasional setelah didahului hasil riset/penelitian resmi oleh tim ahli yang ditunjuk sesuai UUCB, yang menyatakan bahwa pada lokasi penggalian telah diduga adanya benda cagar budaya.

Merujuk ketentuan Pasal 26 ayat 3 UUCB yang mensyaratkan memperhatikan kepemilikan lokasi penggalian, Penulis masih belum meneliti dokumen-dokumen yang dapat menjelaskan pihak mana yang memegang hak kepemilikan atau penguasaan tanah di gunung lalakon tersebut. Namun jikapun lokasi tanah dikuasai oleh PT. Saguling, ditandai sudah berdirinya menara BTS pada puncak gunung milik PT. Saguling, maka tindakan yang dapat dilakukan oleh PT. Saguling adalah pengusiran terhadap tim Penggali. Sedangkan untuk sanksi pidana tidak dapat dikenakan terhadap tim penggali Turangga Seta karena tidak diatur ketentuan pidana yang melanggar Pasal 26 ayat (3) UUCB. Hal yang memungkinkan adalah jika tim penggali tetap tidak mau beranjak pergi setelah diusir, maka dapat dikenakan pidana sesuai pasal 167 KUHP mengenai memasuki pekarangan tertutup orang lain tanpa izin pemiliknya. Perlu digarisbawahi pula bahwa Pasal 167 KUHP dapat dikenakan jika pekarangan tersebut bersifat tertutup, sedangkan kita diketahui bahwa puncak gunung lalakon terbuka untuk masyarakat umum. Sehingga Pasal 167 ini juga masih menjadi perdebatan terkait tindakan Turangga Seta bersama warga yang memasuki areal gunung lalakon.

Mengenai penggalian tim Turangga Seta yang mengharuskan adanya izin dari pemerintah atau pemerintah Daerah, dalam hal ini tim penggali telah mendapat restu dari Kepala Desa (setingkat lurah), ketua RW dan ketua RT, yang menjadi pertanyaan adalah apakah izin tersebut cukup sebatas tingkatan kepala desa?

Menurut Penulis izin tersebut sudah cukup mengingat bahwa secara formil tujuan tim penggali Turangga Seta hanyalah untuk meneliti struktur tanah. Lain hal jika telah adanya dugaan awal bahwa terdapat cagar budaya pada lokasi tersebut dan telah dibuktikan secara empiris serta telah ada pernyataan resmi oleh tim ahli yang sah, lalu Turangga Seta secara diam-diam melakukan upaya penggalian pada lokasi tersebut, maka dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 103 di atas. Faktanya hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan Badan Arkeologi Nasional yang menyatakan di gunung lalakon diduga terdapat cagar budaya. Hasil pengujian geolistrik yang dilakukan oleh Turangga Seta bersama tim ahli geologi adalah tindakan pribadi yang tidak mengatasnamakan pemerintah, sehingga hasilnya belum dapat dijadikan acuan formil yang menyatakan telah ditemukannya dugaan cagar budaya pada kawasan tersebut.

Selain itu, dengan disetujuinya penggalian oleh pejabat setingkat Kepala Desa telah cukup, mengingat wilayah gunung lalakon seluruhnya berada di dalam kekuasaan Kepala Desa Jelegong, di mana Kepala Desa secara struktural telah mewakili tingkatan gubernur di atasnya karena Kepala Desa merupakan bagian dari struktur aparat pemerintahan sesuai dengan “asas otonom” dan “pembantuan”. Kewenangan Kepala Desa ini, berdasarkan pula apa yang dimaksud dengan desa sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Walaupun demikian menurut penulis lebih afdol kiranya bila mengantongi izin dari pejabat tertinggi dalam pemerintahan daerah dalam hal ini oleh Gubernur setempat, agar dalam proses penggalian lebih merasa aman dan kuat secara hukum.

Lalu bagaimana seandainya terbukti ditemukan keberadaan cagar budaya di wilayah tersebut? Jika ditemukannya suatu Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga bangunan cagar budaya, struktur yang diduga struktur cagar budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya, maka orang tersebut wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak ditemukannya. Terhadap seseorang yang menemukan benda cagar budaya namun tidak melaporkannya, maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Turangga Seta menyatakan dalam pencariannya banyak menemukan benda-benda peninggalan purbakala, namun menyembunyikannya kembali dengan alasan menghindari benda-benda tersebut dihancurkan, diambil, atau disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurut Penulis, selain UUCB mewajibkan seseorang yang menemukan benda cagar budaya agar melaporkannya kepada pihak terkait, kerisauan Turangga Seta tersebut tidak perlu mengingat UUCB melindungi benda cagar budaya dari pengerusakan dan memberikan sanksi yang keras bagi setiap orang yang merusak benda cagar budaya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.,- (lima milyar rupiah).

Turangga Seta berdasarkan penelitiannya menyatakan terdapat bangunan piramida di dalam gunung lalakon. Jika hipotesa Turangga Seta ini terbukti setelah melakukan penggalian benar ditemukan bangunan cagar budaya berbentuk piramida atau candi, ataupun bangunan lain yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, maka benda cagar budaya tersebut dikuasai oleh Negara.


[1] Penulis adalah Ketua Umum Organisasi Advokat Indonesia – OAI

3 Tanggapan to “PERLINDUNGAN HUKUM DALAM AKTIVITAS PENCARIAN CAGAR BUDAYA”

  1. Sedikit sekali -saya kira malah tidak ada- advokat yg menaruh perhatian trhdp cagar budya dan sgala aspek hukumnya sprti yg Bg. Virza lakukan. Ironis mmg negeri yg mmiliki kekayaan keanekaragaman budaya serta benda dan cagar alamnya yg trsbar luas tp hny sdikit yg pnya perhatian pd aspek itu. Salut dgn trobosan ini, smoga akan lahir advokat yg jg mmrhatikan hal yg sama.

  2. yah saya salut sama teman2 TS dan juga teman2 Advokad yang mau untuk mendukung upaya pencarian dan pelestarian cagar budaya,….
    saya sebagai salah satu pegiat dalam pencarian dan pelestarian cagar budaya di tingkat lokal, bukan tidak mungkin juga akan berhadapan dengan masalah2 serupa,….
    salam budaya,….RAHAYU,…

  3. totokyuliyanto Says:

    Mantaps sekali Blogs nya, terus di update yah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: