OAI MEMPERTANYAKAN REKOMENDASI 3 GUNUNG SEBAGAI CAGAR BUDAYA: TIM BENCANA KATASTROPIK PURBA STAF KHUSUS PRESIDEN TERANCAM PIDANA 5 (LIMA) TAHUN PENJARA JIKA TIDAK MELAPORKAN

 

Tim Bencana Katastropik Purba yang dibentuk Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana, yang akan mengusulkan kepada Presiden dan Kementerian Budaya dan Pariwisata agar tiga lokasi yang menjadi obyek riset bisa menjadi cagar budaya, yakni Gunung Kaledong, Gunung Putri, dan Gunung Haruman, patut dipertanyakan.

Pencarian cagar budaya bukan layaknya film “Indiana Jones” yang menggunakan misi-misi rahasia. Seharusnya sejak dini yang dibentuk adalah tim khusus pencarian cagar budaya sesuai dengan undang-undang cagar budaya, bukan tim bencana, dan selanjutnya setiap penemuan atau hasil risetnya harus dipublikasikan.

Yang menjadi pertanyaan mendasar terhadap usulan Tim Staf Khusus Presiden tersebut adalah: Apakah sebelumnya tim peneliti telah menemukan adanya warisan kebendaan  hasil tangan-tangan manusia masa silam pada ketiga lokasi gunung tersebut? Pertanyaan ini penting, karena syarat utama untuk menetapkan sesuatu menjadi cagar budaya, harus memenuhi kriteria Cagar Budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dalam Undang-undang Cagar Budaya disebutkan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Sedangkan mengenai defenisi dari Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar budaya, kesemuanya mensyaratkan adanya hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Artinya, pada lokasi tersebut haruslah terdapat benda hasil buah tangan manusia atau terdapat peninggalan yang membuktikan pernah ada kehidupan manusia di sana.

Koordinator Tim Bencana Katastropik mempublikasikan melalui media, mengenai metode-metode penelitian sehingga ketiga gunung tersebut layak menjadi cagar budaya berdasarkan : “setelah melalui metoda ilmu kebumian, meneliti sumber-sumber bencana dan melacak informasi dari masa lalu yang berkaitan dengan kejadian bencana alam katastropik, penelusuran berdasarkan kajian morfologi dan geologi detil, dengan memanfaatkan peta-peta GIS Digital Elevation Map (DEM) dan citra satelit beresolusi tinggi, langkah-langkah pengembangan metoda tomografi dan pencitraan struktur bawah permukaan dengan mempergunakan peralatan geofisika terkini termasuk metoda geolistrik, georadar, electromagnetic, dan magneto graviometer, telah memetakan struktur anomali dari obyek penelitian ketiga gunung tersebut, pemeriksaan materi dan analisis radiometric dating  atau penentuan umur batuan/lapisan.” Namun dari hasil metoda penelitian tersebut sehingga terdapat temuan-temuan dan hal-hal yang mengindikasikan ketiga gunung tersebut layak untuk dijadikan cagar budaya, tidak dipublikasikan oleh Tim Bencana Katastropik Staf khusus presiden. Ketiadaan publikasi hasil penemuan benda-benda yang mengindikasikan merupakan cagar budaya, menjadi kecurigaan bahwa ada temuan atau informasi yang diselundupkan oleh Tim khusus tersebut.

Terhadap dugaan ditemukannya cagar budaya tersebut, sesuai Pasal 103 Undang-Undang Cagar Budaya, maka Tim Bencana Katastropik Staf Khusus Presiden tetap wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya. Sanksi apabila tidak melaporkannya adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah). Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang ditemukan oleh Tim Bencana Katastropik Staff khusus Presiden tersebut? Lalu sejak kapan ditemukan? Sekali lagi patut disayangkan hal-hal tersebut tidak dipublikasikan oleh staff khusus presiden. Hal-hal yang tidak diinformasikan tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap undang-undang cagar budaya, karena informasi tersebut menjadi kepentingan publik untuk diketahui, dan menjadi ukuran kapan seseorang harus melaporkan temuan cagar budaya, sehingga dengan dilaporkannya hasil dugaan cagar budaya tersebut sejak itu pula timbul kewajiban bagi lembaga terkait cagar budaya untuk meneliti lebih lanjut dan memastikan temuan benda/situs/kawasan tersebut layak menjadi Cagar Budaya atau tidak.

 

Jakarta, 30 Juli 2011

ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA

 


VIRZA ROY HIZZAL, S.H., M.H.

Ketua Umum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: