HAKIM PN JAKARTA SELATAN YANG MEMPIDANAKAN ADVOKAT MERUPAKAN ANCAMAN SERIUS BAGI ADVOKAT PEJUANG HAM DAN PUBLIC DEFENDER

Kerapkali ada “karakter khusus” bagi seorang Advokat, apabila membela Klien tersangkut masalah pidana yang menyorot perhatian publik. Apalagi perkara yang kental suasana penegakan keadilan dan hak asasi manusia-nya, maka si Advokat tersebut dituntut untuk kritis, melawan dan berani, bahkan bisa disebut militan dalam persidangan. Karena dalam perkara-perkara seperti ini yang dituntut bukan hanya masalah pemenuhan keadilan bagi si-Terdakwa, tetapi lebih jauh terdapat nilai-nilai rasa keadilan dalam masyarakat yang harus ditegakkan, serta adanya ketertindasan oleh rezim sehingga timbul frame bagi para Advokat yang membela perkara seperti itu bahwa “Negara sekalipun harus dilawan demi keadilan”.

Bagi advokat-advokat yang berkecimpung di dunia litigasi dan sebagai pembela HAM/Public Defender, apa yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memproses pidana ditindaklanjuti penjatuhan vonis pidana terhadap salah seorang kuasa hukum Abu bakar Baasyir, sangatlah berbahaya dan merupakan ancaman serius bagi “KEBEBASAN” Advokat dalam menjalankan profesinya. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dijelaskan bahwa advokat bebas dalam melaksanakan tugas profesinya termasuk pula bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpedoman pada Kode Etik Profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan. “BEBAS” dimaksud adalah tanpa adanya tekanan dan ancaman yang akan menimbulkan rasa takut atau adanya perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat sebagai profesi yang mulia (officium nobile). Sehingga hak tersebut ditegaskan dengan pemberian imunitas melalui Pasal 16 UU Advokat bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.”

Kami melihat dalam kasus pengacara Baasyir yang dipidana hanya karena lantang dan bersuara keras menolak usulan jaksa yang menginginkan saksi dengan teleconference, lalu secara spontan membanting buku, masalah tersebut tidak seharusnya dibawa ke ranah pidana oleh Hakim. Lagipula Hakim sudah memerintahkan pengamanan untuk mengusir si Advokat tersebut keluar dari persidangan, sehingga unsur Pasal 217 KUHP menjadi hilang/hapus. Jikapun  hakim masih mempersoalkan masalah tersebut, seharusnya mengadukan Advokat tersebut melalui sidang kode etik Dewan Kehormatan organisasi advokat terlebih dahulu.

Maka menyikapi bentuk arogansi hakim tersebut, kami memberikan pendapat dan sikap bahwa :

1.      Kasus seperti itu tidak layak untuk dipidana;

2.      Proses Pemidanaan tersebut merupakan bentuk arogansi hakim dan penghambat bagi profesi Advokat dalam menjalankan tugas-tugas pembelaan;

3.      Hakim yang memperoses perkara tersebut sehingga menjadi perkara pidana, harus diberi sanksi yang tegas oleh Komisi Yudisial;

4.      Harus segera dibuat peraturan dan MOU yang lebih melindungi Advokat dalam menjalankan profesinya.

Jakarta, 26 Maret 2011

ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA

 Virza Roy Hizzal, S.H., M.H. 

Ketua Umum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: