KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME (Studi Kasus Jamaah Islamiyah)

Oleh :

Virza Roy Hizzal dan Joyfull T. Romauli

ABSTRAK

Korporasi dalam tataran hukum pidana Indonesia termasuk bentuk lain dari badan hukum. Selain badan hukum, organisasi maupun perkumpulan orang yang tidak terdaftar sekalipun, juga dapat dikatakan sebagai korporasi dalam hukum pidana. Perluasan makna tersebut, menggeser substansi badan hukum yang dikenal dalam hukum perdata seperti yang terdapat dalam Pasal 1563 BW. Seharusnya penafsiran terhadap korporasi dalam sistem perundang-undangan Indonesia tidak melebihi dari makna badan hukum itu sendiri. Dengan keadaan yang demikian, dalam praktek hukum peradilan menimbulkan penjeratan yang semakin luas. Kewenangan hakim untuk menciptakan hukum baru (judges law maker) melalui putusan-putusan yang terkait korporasi dalam aspek pidana teruji disini. Menilik kasus yang ada, untuk menentukan suatu korporasi bukan badan hukum dapat dipidana, Hakim mempunyai kapasitas menafsirkan sejauh apa suatu organisasi maupun perkumpulan orang dikatakan sebagai korporasi sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai peristiwa teror yang terjadi di negara kita seperti peristiwa Bom Bali, peledakan bom di hotel JW Marriot, di depan kedutaan besar Australia, kerusuhan di Poso dan Ambon, dan berbagai peristiwa teror lainnya, menimbulkan tuduhan dan prasangka terhadap berbagai pihak. Ada yang menuduh Tentara Nasional Indonesia (TNI), rekayasa intelijen Indonesia, keterlibatan Amerika, misi Australia menguasai Indonesia, dan ada juga yang menuding keterlibatan sebuah organisasi Islam yang bernama Al-Jamaah Al-Islamiyah atau yang populer disebut Jamaah Islamiyah (JI) yang berafiliasi dengan Al-Qaeda beserta Osama Bin Laden.[1]

Menyadari akan hal tersebut, upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan secepatnya mengusut tuntas tindak pidana terorisme dengan memidana para pelaku di balik peristiwa-peristiwa tersebut. Pemerintah sebagai pelaksana yang mempunyai wewenang untuk mengatur jalannya pemerintahan demi keberlangsungan negara, maka sudah merupakan kewajibannya pula untuk melindungi setiap Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada. Sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ke-IV yang menyatakan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia…”

Faktanya setelah melakukan penyelidikan-penyelidikan yang ada, bahwa sebuah tindak pidana terorisme dilakukan atas adanya sebuah organisasi yang terlibat dalam afiliasi terorisme tersebut, maka pastilah adanya struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bagian antara lain seperti ketua, orang yang menyuruh melakukan atau menggerakkan, yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya suatu tindak pidana terorisme, serta pelaku utama yang melakukannya. Berawal dari penangkapan terhadap pelaku bom Bali dan dengan diikuti sejumlah peristiwa serupa yang menyusul berikutnya, yang mengancam pertahanan negara inilah, maka usaha kerja pihak kepolisian menyelidiki pelaku-pelaku teroris terbuka satu per satu. Bahwa tindak pidana terorisme yang terjadi dalam negara kita merupakan bentuk dari adanya suatu jaringan organisasi terorisme. Hal ini menjadi prioritas utama dalam rangka upaya melakukan penegakan hukum, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 menjamin perlindungan atas keselamatan diri pribadi setiap orang dari ancaman rasa takut dan/ atau teror yang terdapat di dalam Pasal 28G ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Untuk mengungkap ataupun memberantas jaringan terorisme yang ada di Indonesia, para penegak hukum dalam melakukan pengusutan memerlukan perangkat hukum memadai yang mengatur tentang tindak pidana terorisme tersebut. Pemerintah menyadari akan hal ini, akan tetapi penanggulangannya masih didasarkan pada peraturan yang umum, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang belum mengatur secara khusus serta tidak cukup untuk memberantas tindak pidana terorisme ini.[2] Salah satu bagian dari hukum yang selalu menjadi ukuran untuk efektifitas hukum dalam masyarakat adalah hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik. Sebagai bagian dari hukum publik, maka negara dengan tangan penguasa yang berdaulat akan diberikan kekuasaan untuk mengatur dan membatasi hak-hak dan kebebasan setiap individu dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban hidup bermasyarakat dalam suatu bangsa dan negara yang merupakan tujuan utama dari hukum pidana.[3]

Oleh karenanya, pemerintah perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 telah disahkan dan mulai berlaku menjadi Undang-Undang dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan Hukum Pidana Khusus di luar KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini telah diatur oleh pembentuk undang-undang di dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP, yang menyatakan:

“Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.”

Sebagai Undang-Undang khusus, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengatur secara materiil dan formil sekaligus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur baik dalam KUHP maupun dalam KUHAP. Di dalam Undang-Undang Terorisme diatur pula hal yang secara khusus menyebutkan bahwa suatu korporasi yang melakukan suatu tindak pidana terorisme dapat dipidana, karena ia merupakan subjek hukum. Sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 menyebutkan:

“Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya.”

Oleh karena adanya sebuah organisasi yang terlibat dalam aktifitas terorisme maka pastilah adanya struktur organisasi yang terdiri dari orang-orang yang melakukan kegiatan terorisme. Baik itu ketua dari organisasi tersebut ataupun orang yang menyuruh melakukan atau menggerakkan (doen plegen), yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya suatu tindak pidana (medeplichtigen) serta pelaku utama yang melakukannya (daderschap) yang selebihnya dijelaskan dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) dan (2) BAB V mengenai penyertaan dalam tindak pidana, yang menyatakan:

“(1)  Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Di Indonesia terhadap korporasi dapat dilakukan pemidanaan, hal yang mengaturnya tersebut tersebar di dalam beberapa perundang-undangan yang menyatakan bahwa suatu korporasi dapat dinyatakan sebagai subjek hukum pidana, sehingga oleh karenanya dapatlah dilakukan suatu pemidanaan atas korporasi tersebut. Seperti yang terdapat didalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal yang menyebutkan demikian juga terdapat pada Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15), Undang-Undang tentang Pos (Pasal 19 ayat (3)), Undang-Undang tentang Psikotropika, Narkotika, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang,  Ketenagalistrikan, dan sebagainya.

Dari hasil perkembangan penyelidikan dan penyidikan maupun keterangan para terororis terdahulu yang telah ditangkap, serta informasi intelijen, aparat kepolisian berhasil menangkap salah seorang terorisme yang tergabung dalam sebuah jaringan terorisme diantaranya adalah Zuhroni alias Zarkasih yang terbukti sebagai ketua sebuah korporasi terorisme yang bernama Lajnah Ihtiar Linasbil Amir (LILA), yang merupakan “cluster” dari organisasi Jamaah Islamiyah yang kita kenal dengan JI. Selain itu, Zarkasih dinyatakan melakukan pembantuan dalam tindak pidana terorisme yang mana ia membantu menyembunyikan, memasok senjata api, amunisi dan bahan peledak, berdasarkan putusan pengadilan Nomor 2192/PID.B/2007/PN.JKT.SL. Oleh karenanya melalui penelitian ini penulis akan mengkaji putusan yang telah dijatuhkan kepada Zarkasih tersebut apakah telah sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mencoba menarik hal-hal yang dianggap dapat dijadikan suatu penelitian dengan adanya permasalahan yang dapat diangkat, sebagai berikut:

  1. Apa syarat dan kriteria Al-Jamaah Al-islamiyah (JI) sebagai korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme?
  2. Apakah penjatuhan putusan pemidanaan terhadap Zuhroni alias Zarkasih selaku Terdakwa sebagai pengurus dalam korporasi Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI) maupun sebagai Ketua Lajnah Ihtiar Linasbil Amir (LILA) dalam putusan Nomor 2192/PID.B/2007/PN.JKT.SL. telah sesuai dengan teori-teori hukum pidana yang ada maupun undang-undang?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan ini adalah:

  1. Menentukan syarat dan kriteria dari Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI) termasuk dalam korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme atau hanya berupa korporasi keagamaan biasa. Dalam hal ini pemenuhan atas hal apa saja yang dapat menyatakan suatu korporasi itu dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana terorisme.
  2. Terhadap putusan yang telah diputus kepada Terdakwa telah tepat atau tidaknya bila kita melihat dari ilmu hukum pidana serta peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam menangani kasus tersebut terkait dengan korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Adapun Manfaat melakukan penulisan ini adalah:

  1. Dalam praktek, bagi aparat dan praktisi hukum diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pengetahuan pada suatu perkara tindak pidana terorisme yang akan datang.
  2. Untuk melihat sejauh apa putusan-putusan yang dibuat oleh para pembuat hukum (judge law maker) dalam menangani kasus pidana terorisme. Apakah Hakim telah melalui suatu proses penanganan secara tepat melalui ketentuan hukum yang ada guna memberikan sanksi hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang ada guna memberikan sanksi hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan memenuhi keadilan hukum.
  3. Secara teoritis memberikan wawasan dan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu Hukum Pidana pada umumnya, dan bidang Hukum Pidana Khusus yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme sehingga bisa menambah dan melengkapi kepustakaan.

D. Kerangka Teoretis

Perumusan korporasi ini, dapat diartikan secara luas maupun sempit. Perumusan korporasi dalam arti sempit yaitu korporasi sebagai badan hukum  a corporation is a legal person artinya korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian seperti dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya sumpah palsu, perkosaan, dan sebagainya.[4] Dalam arti luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Arti sempit, korporasi mempunyai figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi eksistensi suatu korporasi sebagai badan hukum bukan muncul begitu saja. Artinya bukan muncul demi hukum. Korporasi sebagai badan hukum bukan ada dengan sendirinya tetapi harus ada yang mendirikannya. Menurut hukum perdata yang diakui, mendirikan korporasi adalah orang manusia (natural person) dan badan hukum.

Dalam hukum pidana bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV dan persekutuan, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum. Juga sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, misalnya melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut, juga termasuk ke dalam apa yang dimaksudkan dengan korporasi.[5]

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model-model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:

  1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab,
  2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab,
  3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.[6]

Pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan bila pelaku memenuhi unsur-unsur tertentu, sehingga pelaku dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab-pidanakan perbuatannya dapat ditentukan pemidanaan kepada pelaku dengan pemenuhan unsur yang harus diteliti dahulu dan dibuktikan bahwa:

  1. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang,
  2. Terdapat kesalahan pada pelaku,
  3. Tindakan itu bersifat melawan hukum,
  4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang,
  5. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.[7]

Adapun prinsip pertanggungjawaban dalam korporasi dikenal dengan dua macam, yakni: prinsip “absolut liability” atau yang disebut dengan “striet liability” dan prinsip “vicarious liability”. Menurut prinsip striet liability, seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (mens rea). Secara singkat diartikan sebagai “liability without fault”.[8]

Selain itu penganutan di Indonesia, dapat dilihat dalam RUU KUHP 2004 yang telah menerima ajaran pertanggungjawaban mutlak tersebut. Sebagaimana pada pasal 35 ayat (2) dari RKUHP tersebut, menyatakan:

Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.”[9]

Dalam hukum pidana kesalahan meliputi, adanya unsur kesengajaan, kelalaian, dapat dipertanggungjawabkan, dan tiadanya alasan pemaaf. Pompe dan Jonkers memasukkan juga melawan hukum sebagai kesalahan disamping “sengaja” dan “kesalahan” (schuld) dan dapat dipertanggungjawabkan.[10] Disebut ciri atau unsur kesalahan, yaitu:[11]

  1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat,
  2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan (culpa),
  3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Dari unsur yang ketiga, dapat dilihat kaitan antara kesalahan dan melawan hukum. Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Tetapi seperti dikatakan Vos, mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara objektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subjektif, yaitu untuk pembuat tertentu.[12]

Prinsip yang kedua, “vicarious liability” adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Secara singkat diartikan “the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another”.[13] Apabila teori ini diterapkan pada korporasi, berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya, atau mandatarisnya, atau siapa pun yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut.[14]

Penerapan doktrin ini hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja (employer) dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut.[15]

Kedua doktrin ini merupakan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dari common law system maupun civil law system.[16] Pendapat Muladi dan Priyatno, doktrin tersebut dapat ditujukan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama yang menyangkut perundangan terhadap kepentingan umum atau masyarakat, misalnya perlindungan di bidang makanan, minuman, serta kesehatan lingkungan hidup.[17] Dengan dasar doktrin ini maka fakta yang bersifat menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pada si pelaku sesuai dengan adagiumres ipsa loquitur”, fakta sudah berbicara sendiri.[18]

Relevansi dalam penulisan ini antara korporasi dengan terdakwa adalah dipidananya terdakwa sebagai ketua dari suatu korporasi. Untuk itu perlu dipahami bentuk-bentuk hubungan tindakan yang dilakukan terdakwa sehingga dipidana, tentulah perlu diketahui pemahaman teori dari penyertaan dalam hukum pidana. Karena hubungan antara peserta-peserta satu sama lainnya tentu tidaklah sama. Haruslah dibedakan hubungan antara seseorang yang menyuruh terhadap yang disuruh, dengan hubungan seseorang yang menggerakkan (uitlokker) terhadap yang digerakkan (iutgelokte); hubungan antara seseorang dan orang lain yang bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana, dengan seseorang yang membantu orang lain melakukan kejahatan.[19]

Pembedaan hubungan antara para pelaku peserta tersebut adalah sangat penting karena akibat hukum atau pertanggungjawaban yang dikaitkan pada para pelaku peserta diperbedakan secara tegas tergantung pada erat tidaknya hubungan-hubungan itu. Dengan singkat dapat dikatakan yang menjadi pokok persoalan dalam ajaran penyertaan adalah untuk menentukan bentuk hubungan antara peserta-peserta tersebut yang kemudian menentukan pertanggungjawaban pidana dan masing-masing peserta, karena telah melakukan suatu tindak pidana.

Pengertian penyertaan (deelneming) adalah semua bentuk yang ditentukan dalam Pasal 55 KUHP. Hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan pembantuan (medeplichtigheid) yang terdapat dalam Pasal 56 KUHP sebagaimana substansi dari pasal tersebut memiliki pengertian yang sama dengan Pasal 13 dan 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme yang mengatur ketentuan pidana secara khusus di luar ketetntuan umum KUHP maupun KUHAP.

E. Metodologi Penelitian

Di dalam melakukan penelitian hukum dikenal dengan dua sifat penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Ciri khas penelitian hukum normatif adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membahas permasalahan hukum yang berasal dari literatur-literatur yang ada. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membahas permasalahan berasal dari obyek-obyek yang bersangkutan dalam penelitian ini.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang ditujukan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.[20] Penelitian hukum bertujuan untuk memberi kemampuan dan keterampilan mengungkapkan kebenaran melalui kegiatan yang sistematis, metodologis dan konsisten.[21]

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua metode penulisan dalam penelitian ini, yaitu:

Metode Penelitian Kepustakaan

Merupakan suatu metode data yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka dan data ini dinamakan data sekunder. Data sekunder ini dapat diperoleh melalui penelusuran:

  1. Data primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Yaitu data dasar, data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data aktual yang didapat dari penelitian lapangan, dengan berkomunikasi dengan anggota-anggota masyarakat di lokasi tempat penelitian dilakukan. Dalam penulisan ini data diperoleh dengan cara meminta pendapat langsung dari informan yang berhubungan dengan permasalahan di atas. Bahan primer dalam penulisan ini, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan diangkat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHAP, BW, RKUHP dan Putusan Pengadilan.
  2. Data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti. Dalam penulisan ini, seperti: hasil karya dari kalangan hukum yang berupa buku-buku teks tentang hukum, pendapat dari media massa, jurnal dan sebagainya.
  3. Data tersier, yaitu data ataupun bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dapat diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis normative, yaitu dengan melihat kepada asas-asas hukum yang sudah ada sebelumnya. Dari data normatif yang diperoleh tersebut dianalisa kemudian dijelaskan pembahasannya secara deskriptif analitis yaitu penyajian dengan menggambarkan secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang bersangkut-paut dengan masalah yang kemudian dianalisa untuk mendapatkan kebenaran dan berusaha memahami kebenaran tersebut. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu kumpulan orang dapat dikatakan sebagai korporasi, baik itu gambaran secara umum dalam aspek hukum perdata maupun pidana. Sedangkan metode analisis digunakan untuk menganalisa hasil putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada Terdakwa apakah telah sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana.

II. PEMIDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI

A. Subjek Hukum Tindak Pidana

Pasal 6 Universal Declaration of Human Rights menyebutkan:

“Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.”

Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi di hadapan undang-undang, dimana saja ia berada. Jika pernyataan tersebut dijadikan suatu batasan, maka “man is person before the law” dan ini merupakan suatu asas hukum (rechtsbeginsel). Dalam sejarah perundang-undangan hukum pidana, telah dikenal bahwa subjek dari suatu tindak pidana adalah manusia (persoon). Mengikuti perkembangannya pada abad pertengahan, selain manusia hewan juga merupakan subjek hukum pidana, demikianlah pada abad pertengahan (tahun 1571) pernah dipidana seekor banteng karena telah membunuh seorang wanita. Namun sekarang sudah tidak dianut lagi.

Kemudian pertengahan abad bagian terakhir, dan beberapa waktu sesudahnya dalam pengadilan, orang kadang-kadang memperlakukan hewan seolah-olah hewan itu adalah purusa. Untuk mana hewan diberi bantuan kuasa hukum dan dapat berakhir dengan keputusan hukuman gantung, ditenggelamkan dalam air, atau dibakar. Yang dimaksud dengan purusa adalah:

  1. Tiap-tiap persekutuan manusia, yang bertindak dalam pergaulan hukum seolah-olah ia purusa yang tunggal,
  2. Tiap-tiap harta dengan tujuan yang tertentu, tetapi dengan tiada yang empunya, dalam pergaulan hukum diperlakukan seolah-olah dia purusa (badan hukum).[22]

Perkembangan hukum pidana selanjutnya, anggapan bahwa hewan merupakan subjek hukum sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sofjan Sastrawidjaja berpendapat, hal-hal yang harus dipenuhi untuk menyatakan kriteria subjek bila disesuaikan dengan sistem undang-undang (KUHP) maka haruslah ada unsur yang memenuhinya, antara lain:[23]

  1. Terdapatnya perumusan tindak pidana yang dimulai dengan perkataan barang siapa, seorang, seseorang. Ini berarti tidak lain adalah manusia,
  2. Jenis-jenis tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, hanya ditujukan terhadap manusia.

Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban. Lazimnya dalam hukum dan pergaulan hukum dikenal dengan istilah subjek hukum (subjektum juris).[24] Subjek hukum merupakan salah satu pengertian pokok dan bentuk dasar yang dipelajari oleh teori hukum, karena itu pertanyaan apa itu subjek hukum juga merupakan persoalan teori hukum yaitu teori dari hukum positif, artinya teori yang hanya dapat diuraikan bertalian dengan hukum positif. Teori hukum tersebut tidak menghendaki penggambaran tentang isi dari sesuatu hukum positif dan juga tidak mempersoalkan dasar dari isi hukum itu tetapi berhasrat memahami bentuk-bentuknya, kemudian membuat gambaran tentang fakta-fakta dan unsur-unsur yang akan dijadikan bahan oleh hukum dan ilmu pengetahuannya untuk membangun sistemnya.[25]

Selanjutnya menurut Paul Scholten, manusia adalah orang (persoon) dalam hukum. Kata-kata ini mengandung dua pengertian, yaitu:

  1. Manusia dalam hukum sewajarnya diakui sebagai yang berhak atas hak-hak subjektif dan sewajarnya diakui sebagai pihak atau pelaku dalam hukum objektif. Di sini perkataan “manusia” bagi hukum mempunyai nilai etis. Yang menjadi persoalan ialah suatu sollen dan juga dinyatakan sebagai suatu asas hukum. Dengan demikian hal ini juga yang menjadi dasar arti dari pengertian yang kedua, yaitu:
  2. Dalam hukum positif manusia merupakan persoon adalah subjek hukum, mempunyai wewenang. Dalil ini mengandung petunjuk di mana tempat manusia dalam sistem hukum dan dengan demikian dinyatakan suatu kategori hukum.

Maka dapat disimpulkan bahwa pertama, subjek hukum itu adalah yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif dan yang kedua, subjek hukum dalam hukum positif itu adalah orang (persoon).[26]

KUHP di Indonesia menganut pendirian bahwa hanya manusia yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana. Pendirian yang demikian itu adalah warisan KUHP Belanda yang merupakan sumber asal KUHP Indonesia. Sebagaimana diketahui, KUHP Indonesia berlaku di Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang memberlakukan KUHP Belanda, Wetboek van Strafretch, di wilayah Hindia Belanda pada 1918. Adapun KUHP Belanda diundangkan pada tahun 1918 berasal dari KUHP Perancis ketika Perancis yang dipimpin oleh Napoleon pada tahun 1801 menjajah Belanda dalam upaya Napoleon menguasai Eropa. KUHP Perancis yang kemudian telah dirujuk dalam pembuatan KUHP Belanda dibuat berdasarkan pendirian bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana, sehingga karena itu hanya manusia yang merupakan subjek hukum pidana.[27]

Untuk menjadi subjek hukum, seseorang harus memenuhi kualitas tertentu yang seringkali ditentukan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan. Misalnya untuk dapat menikah, menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, seorang wanita haruslah berumur minimal 16 (enam belas) tahun. Jadi wanita sebagai subjek hukum perkawinan hanyalah apabila ia telah berusia 16 tahun. Di bawah usia tersebut, ia bukanlah subjek hukum perkawinan. Demikian pula menurut L. J. Van Apeldoorn bahwa orang dalam artian yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum. Wewenang hukum ialah kecakapan untuk menjadi subjek hukum. Selanjutnya dikatakan, bahwa hukum terikat hanya sampai pada manusia saja, karena hanya manusia saja yang dapat memiliki hak-hak subjektif artinya wewenang dan kewajiban.[28]

Menurut H.B. Vos, subjek tindak pidana dalam KUHP adalah manusia, setidak-tidaknya karena 3 alasan , yaitu[29]:

  1. Rumusan dari KUHP sendiri, yang dimulai dengan kata “barangsiapa” yang dalam Bahasa Belanda “hij die”, yang artinya tidak lain adalah manusia,
  2. Jenis-jenis pidana pokok hanya dapat dijalani oleh manusia, misalnya pidana penjara,
  3. Di dalam hukum pidana berlaku asas kesalahan (schuld) bagi seorang manusia pribadi.

Dianutnya pendirian bahwa manusia yang menjadi subjek hukum pidana dapat diketahui dari frasa yang digunakan dalam KUHP Belanda itu berupa hij die dan yang akhirnya juga tertulis demikian di dalam KUHP Indonesia. Frasa tersebut akhirnya diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan frasa “barang siapa” atau “siapa pun”. “Barang siapa” mempunyai arti “siapa pun”. Dalam Bahasa Indonesia, kata “siapa” merujuk kepada “manusia”, sehingga dapat diartikan “barang siapa” atau “siapa pun” berarti “setiap manusia”.[30] Selain digunakan istilah “barang siapa”, digunakan juga berbagai istilah lain yang merujuk kepada manusia. Misalnya, “setiap orang” (Pasal 2 dan 4 KUHP), “warga negara Indonesia” (Pasal 5 KUHP), “pejabat” atau “pegawai” (Pasal 7 KUHP), “dokter” (Pasal 267 KUHP), “orang yang telah cukup umur atau orang dewasa” (Pasal 392 KUHP), dan “pengacara” (Pasal 393bis).

Mengenai subjek hukum pidana dalam pengertian yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dapat dilihat pada Pasal 55 KUHP baik pada ayat (1) dan ayat (2), yaitu dibagi menjadi 4 jenis:[31]

  1. Orang yang melakukan

Adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala tindak pidana (dader),

  1. Orang yang menyuruh melakukan

Artinya dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada dua orang, yaitu yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang menjadi pelaku, tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alatnya saja. Orang yang menyuruh melakukan tentu dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh masih dapat mengelakkan hukuman atau tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya, sepanjang mengenai hal-hal sebagai berikut:

  1. Pasal 44 KUHP, pelaku adalah seorang yang kurang waras/ gila atau terganggu pikirannya,
  2. Pasal 45 KUHP, pelaku adalah orang dibawah umur,
  3. Pasal 48 KUHP, berlaku berada dalam keadaan diancam,
  4. Pasal 51 KUHP, menjalankan perintah jabatan yang sah, dan
  5. Perbuatan itu tidak mempunyai kesalahan, karena dilakukan tanpa unsur kesengajaan.
    1. Orang yang turut melakukan,

Artinya orang yang melakukan bersama-sama dengan pelaku lainnya (mede-dader) dalam hal ini pelaku tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang,

  1. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan, atau martabat, memakai paksaan, dengan sengaja membujuk/ menghasut supaya melakukan tindak pidana (uitlokker),
  2. Orang yang membantu melakukan tindak pidana (Pasal 56 KUHP),

Namun, sebagaimana dapat diketahui juga lebih lanjut dalam Pasal 59 KUHP yang menyebutkan:

“Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”

Dengan kalimat Pasal 59 KUHP yang demikian itu, maka sekalipun pengurus korporasi bertindak mewakili korporasi atau bertindak atas nama korporasi, ketika suatu peristiwa yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana itu terjadi karena perbuatan pengurus korporasi tersebut, bukan korporasi yang harus memikul beban pertanggungjawaban pidananya, tetapi pribadi-pribadi pengurus korporasi itu.[32] Hal ini menguatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal dalam KUHP. Hanya manusialah yang dikenal oleh KUHP sebagai subjek hukum pidana. Apabila pengurus suatu korporasi melakukan perbuatan hukum dalam kapasitasnya mewakili korporasi, sehingga karena itu bertindak untuk dan atas nama korporasi, maka pertanggungjawaban pidananya tidak dibebankan kepada korporasi, tetapi kepada pribadi-pribadi pengurus yang bersangkutan.[33]

Namun seiring terjadi perkembangan dalam masyarakat, ternyata badan hukum (rechtspersoon) dapat juga dipidana dengan penetapan sebagai tindakan, dan di dalam undang-undang tertentu pidana yang diberikan adalah berupa (reele execute) terhadap harta kekayaannya. Sekalipun dalam Pasal 59 dan 169 KUHP ada ketentuan yang menentukan suatu perkumpulan sebagai subjek hukum yang dapat dikenai pidana, tetapi kesan pasal tersebut ternyata tertuju kepada manusianya, yaitu siapa yang ikut dalam perkumpulan yang dimaksudkan untuk dipidana. Jadi sekarang ini hanya undang-undang di luar KUHP saja yang membuat ketentuan tentang dapat dipidananya badan hukum.[34] Antara lain, seperti:

  1. Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15),
  2. Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi,
  3. Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos,
  4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
  5. Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,
  6. Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai,
  7. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,
  8. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika,
  9. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,

10.  Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang

11.  Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

12.  Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan,

13.  Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,

14.  Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan lain sebagainya.

Pembagian badan hukum menurut landasan atau dasar hukum di Indonesia, dikenal dua macam badan hukum, yakni:

  1. Badan hukum orisinil, yaitu negara. Contohnya Negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945,
  2. Badan hukum yang tidak orisinil, yaitu badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUHPerdata, yang menyatakan:

“Selain perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui juga perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.”

Menurut pasal tersebut ada empat jenis badan hukum, sebagai berikut:

  1. Badan hukum yang diadakan (didirikan) oleh kekuasaan umum, misalnya propinsi, bank-bank yang didirikan oleh negara,
  2. Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum, misalnya perseroan, maupun subak di Bali,
  3. Badan hukum yang diperkenankan (dipernolehkan) karena diizinkan,
  4. Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud/ tujuan tertentu.

Badan hukum jenis ketiga dan keempat ini dinamakan pula badan hukum dengan konstruksi keperdataan.[35]

Masalah subjek pidana juga sangat erat kaitannya dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum pidana juga mempunyai dua syarat yang menjadi suatu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum (dari sisi perbuatan atau tindakannya), dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan (dari sisi kesalahannya).[36] KUHP menerapkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Pertanggungjawaban pidana dengan bersumber pada prinsip adanya kesalahan ini di dalam perkembangannya sudah pula ditinggalkan. Hukum pidana fiskal, misalnya tidak memakai kesalahan. Jika seseorang telah melanggar ketentuan, ia diberi sanksi pidana denda.[37]

Menurut Muljatno, seorang subjek pidana dikatakan mempunyai kesalahan (dan karenanya dapat dipidana), jika orang tersebut pada waktu melakukan perbuatannya, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela oleh masyarakat karena perbuatan itu merugikan orang lain, padahal ia tahu bahwa perbuatan itu seharusnya dapat dihindari. Artinya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.[38] Dan disimpulkan lebih lanjut bahwa kesalahan merupakan suatu keadaan psikologi yang dalam hukum pidana ditentukan sebagai perbuatan yang keliru dan dapat dicela.[39]

B. Pengertian dan Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Batasan pengertian korporasi atau definisi korporasi, erat kaitannya dengan masalah dalam bidang hukum perdata. Sebab pengertian korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum, dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.[40]

Terbentuknya suatu pengertian korporasi didorong oleh hal bahwa manusia juga di dalam hubungan hukum privat tidak hanya berhubungan terhadap sesame manusia saja, tetapi juga terhadap persekutuan. Jika sekarang kepada sesuatu golongan hak milik atau suatu hak lain diakui, sama seperti halnya yang berlaku bagi suatu individu, golongan itu menampakkan kepada hukum sebagai suatu subjek baru, yakni suatu badan hukum yang dalam hukum pidana disebut dengan korporasi.

Soetan K. Malikoel Adil secara etimologis, menguraikan pengertian korporasi:

“Korporasi (corporatie, Belanda), Corporation (Inggris), Korporation (Jerman) berasal dari kata “corporatio” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “tio”, maka “corporatio” sebagai kata benda (substantivum), berasal dari kata kerja “corporare”, yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. Corporare sendiri berasal dari kata “corpus” (Indonesia=badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian maka akhirnya “corporatio” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.[41]

Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu disamping manusia, dengan mana ia disamakan, maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai.[42] Berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “corpus” yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur “animus” yang  merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.

Menurut Utrecht, korporasi:

“Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri satu personasifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.”[43]

A.Z Abidin menilai korporasi:

“Sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.”[44]

Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan korporasi:

“Suatu perseroan yang merupakan badan hukum”.[45]

Yan Pramadya Puspa

“Korporasi atau badan hukum, adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; Korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (persona) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V. (Namloze Vennootschap) dan yayasan (stichting), bahkan negara pun juga merupakan badan hukum.”[46]

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan korporasi sebagai:

“Suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang manusia yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dlam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi dalam peraturan korporasi.”[47]

A. Abdurachman  mendefinisikan sebagai:

Corporatio (korporasi; perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang suatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktivitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk sesuatu jangka waktu terbatas, mempunyai nama dan identitas itu dapat dituntut di muka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu negara. Pada umumnya suatu corporation dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah, atau partikelir.”[48]

Rudi Prasetyo

“Korporasi sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahas Belanda disebut sebagai rechtspersoon, atau yang dalam bahasa Inggris disebut legal entities atau corporation.”[49]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia:

“(1) Badan usaha yang sah; (2) Badan hukum perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.”[50]

Dalam Rancangan KUHP (RKUHP) Tahun 2004, memberikan pengertian korporasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 166 sebagai berikut:

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”[51]

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997, Pasal 1 butir 13 tentang Psikotropika:

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.”

Dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam Pasal 1 butir 19, korporasi, yaitu:

“Kumpulan yang terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.”

Selanjutnya pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kualifikasi sebagai berikut menurut Pasal 20 ayat (2):

“Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Sifat pembedaan sanksi pidana bagi badan hukum dan perorangan yang dianut dalam Undang-Undang Narkotika juga dianut oleh Undang-Undang Anti Korupsi seperti yang tersebut dalam Pasal 79 ayat (4). Begitupun Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dikatakan bahwa kalau kepemilikan narkotika tersebut dilakukan oleh suatu badan hukum, maka sanksi pidana yang diberikan berupa denda. Sedangkan jika narkotika tersebut adalah milik perorangan, maka sanksi pidana yang diberikan berupa pidana penjara dan pidana denda. Tetapi dalam kenyataanya tidak selalu mudah untuk menarik suatu korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sekalipun di dalam undang-undang telah mengatur kemungkinan tersebut.

Perumusan korporasi dinyatakan sebagai subjek hukum disebutkan juga dalam:

Black’s Law Dictionary:

“Corporation. An entity having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and exist indefinitely; a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality istinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, ad has the legal powers that its constitution gives it”.[52]

Pendapat ini diperkuat oleh Ronald A. Anderson et. al, yang menyatakan, bahwa:

“A corporation is an artificial legal being, created by goverment endowed with certain powers. That is the corporation exists in the eyes of the law as a person, separate and ditinct from the people who own the corporation.”

Selanjutnya dikatakan bahwa “The corporation can sue and be sued in its own name with respect to corporate rights and liabilities, but the shareholders cannot sue or be sued as to those rights and liabilities.”[53]

Begitu juga dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RKUHP) telah berpendirian korporasi sebagai subjek tindak pidana, sebagaimana Pasal 44 RKUHP tersebut menentukan “Korporasi merupakan subjek tindak pidana”.

Ronald A. Anderson et. al, menggolongkan korporasi didasarkan kepada:

  1. Hubungan dengan publik,
  2. Sumber kekuasaan dari korporasi tersebut,
  3. Sifat aktivitas dari korporasi.

Dari penggolongan tersebut, maka jenis-jenis korporasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

  1. Korporasi Publik adalah sebuah korporasi yang didirikan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk memenuhi tugas-tugas administrasi di bidang urusan publik. Contohnya di Indonesia seperti pemerintahan kabupaten atau kota.
  2. Koporasi Privat adalah sebuah korporasi yang didirikan untuk kepentingan privat/ pribadi, yang dapat bergerak di bidang keuangan, industri, dan perdagangan. Korporasi privat ini sahamnya dapat dijual kepada masyarakat maka penyebutannya ditambah dengan istilah “publik”. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 21 dikatakan bahwa “Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurang oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) atau suatu pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.[54]
  3. Korporasi Publik Quasi, lebih dikenal dengan korporasi yang melayani kepentingan umum (public services).

Selain jenis tersebut di atas, dihubungkan dengan penggolongan korporasi di kenal pula:[55]

1. Domestic and Foreign Corporation

If a corporation has been created under the law of a particular state or nation, it is called a domestic corporation with respect to that state or nation. Any other corporation going into that state or nation is called a foreign corporation. Thus a corporation holding a Texas charter is a domestic corporation in Texas but foreign corporation in all other states and nations.”

2. Special Service Corporation

“Corporation formed for transportation, banking, insurance, savings and loan operations, and  similar specialized functions, are subject to separate codes or statutes with regard to their organization.”

3. Close Corporation

“A corporation whose share are held by a single shareholder or a closely knit group of share-holders is known as a close corporation. The share are not traded publicly.”

4. Professional Corporation

“A corporation may be organized for the purpose of canducting a profession.”

5. Non profit Corporation

“A non profit corporation (or an eleemosynary corporation) is one that is

Organized for charitable or benevolent purposes, such as certain hospital, homes and universities.” Termasuk juga di dalamnya juga “educational institutions, charities, privat hospital, fraternal orders, religious organizations, and other types of non profit corporations.

Dengan demikian menurut pandangan mereka ini, korporasi tetap dapat mempunyai kesalahan dengan konstruksi bahwa kesalahan tersebut adalah kesalahan para pengurus atau anggota direksi. Pandangan ini merupakan konsekuensi logis dari pandangan yang mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi melalui pengurusnya.

Dalam hukum pidana dikenal dengan adagium “actus non facit reum, nisi mens rea”, atau “an act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also gulity”, hal ini dikenal pula sebagai “tiada pidana tanpa kesalahan”. Karena itu untuk dipidananya seseorang maka diperlukan perbuatan yang menurut undang-undang pidana merupakan tindak pidana. Baik telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (opset/ dolus) ataupun bukan karena kelalaiannya (culpa). Asas tersebut diakui dan dianut pula dalam hukum pidana Indonesia yang dalam sistem hukum kita dikenal dengan opset dan culpa.[56]

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (verwijtbaarheid) si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan, bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (culpa) ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah “kealpaan”. Dengan diterimanya pengertian kesalahan dalam arti luas sebagai dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya, maka berubahlah pengertian kesalahan yang psychologisch, kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psychologish (batin) antara pembuat dan perbuatannya. Hubungan batin tersebut bisa berupa kesengajaan atau kealpaan. Pada kesengajaan hubungan batin itu berupa menghendaki perbuatan (beserta akibatnya) dan pada kealpaan tidak ada kehendak yang demikian.[57]

Sedangkan  pengertian kesalahan yang normatif, menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, tetapi disamping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian dari luar mengenai hubungan antara si pembuat dengan perbuatannya. Penilaian dari luar ini merupakan pencelaan dengan memakai ukuran-ukuran yang terdapat dalam masyarakatnya, ialah apa yang seharusnya diperbuat oleh si pembuat.[58]

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari “kesengajaan”. Itulah sebabnya, sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma pidana yang dilakukan dengan “kealpaan” lebih ringan.[59]

Istilah kesalahan dapat dibedakan dalam arti:[60]

  1. Ilmu pasti, matematika. Misal 9:3=2 adalah menghitung dengan kesalahan.
  2. Secara yuridis, seorang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan “kesalahan”.

Kesalahan yuridis juga masih dapat dibedakan antara:

  1. Pemakaian dalam arti menerangkan keadaan psyche seseorang yang melakukan perbuatan. Atau dapat dikatakan pengertian sociaal-ethisch, yaitu “hubungan jiwa antara seseorang dengan perbuatannya dan akibatnya, sehingga padanya dapat dipertanggungjawabkan.”
  2. Pemakaian dalam arti “bentuk kesalahan” di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan.

Oleh Jonkers, didalam keterangan tentang “schuldbegrip” membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan, yaitu:

  1. Selain kesengajaan atau kealpaan (opzet of schuld),
  2. Meliputi juga sifat melawan hukum (de wedereechtelijkheid), dan
  3. Kemampuan bertanggung jawab (de toerekenbaarheid).[61]

Menurut Pompe:

  1. “Pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela yang pada hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum.
  2. Pada hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum didalam perumusan hukum positif, di situ berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan yang mengarah kepada sifat melawan hukum, dan
  3. Kemampuan bertanggung jawab”.[62]

Mr. D. Simons menerangkan “kealpaan” tersebut sebagai berikut:

“Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan  perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih dahulu” itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.”[63]

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana . seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu  melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.[64]

Korporasi dapat diartikan secara luas maupun sempit. Perumusan korporasi dalam arti sempit yaitu korporasi sebagai badan hukum  a corporation is a legal person artinya korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian seperti dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya sumpah palsu, perkosaan, dan sebagainya. Korporasi arti sempit mempunyai figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi eksistensi suatu korporasi sebagai badan hukum bukan muncul begitu saja. Artinya bukan muncul demi hukum. Korporasi sebagai badan hukum bukan ada dengan sendirinya tetapi harus ada yang mendirikannya. [65]

Dalam arti luas korporasi dalam hukum pidana dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV dan persekutuan, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum. Juga sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, misalnya melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut, juga termasuk ke dalam apa yang dimaksudkan dengan korporasi.[66]

Menurut Mardjono Reksodiputro terdapat empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. keempat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan:[67]

  1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul tanggungjawab pidana,
  2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana,
  3. Korporasi sebagai  pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana,
  4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Ada beberapa ajaran yang menjadi landasan bagi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. ajaran-ajaran tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Doctrine of Strict Liability

Menurut sejarahnya, prinsip tanggungjawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan pada mulanya dikenal dalam kebudayaaan kuno dari Babylonia. Dalam bentuknya yang lebih modern, prinsip ini dikenal dalam tahap awal dari hukum Romawi (abad kedua sebelum masehi) termasuk didalamnya doktrin mengenai “culpa” dalam Lex Aquilia. Lex Aquilia menentukan bahwa kerugian sebagai kesalahan seseorang baik disengaja maupun tidak, secara hukum, harus diberikan sentuhan. Prinsip ini kemudian menjadi hukum Romawi modern seperti terdapat dalam pasal 1382 Code Napoleon 1804 yang berbunyi:

“Any act whatever done by a man which causes damage to another obliges him by whose fault the damage was caused to repair it.”[68]

Dalam ajaran ini pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan pelaku tindak pidana adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Oleh karena menurut ajaran ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan, maka Striet Liability dalam bahasa Indonesia digunakan istilah “pertanggungjawaban mutlak”.[69] Dalam Common Law, “strict liability” berlaku terhadap 3 macam delik:

  1. Public nuaisance (gangguan terhadap ketertiban umum, menghalangi jalan raya dan sebagainya),
  2. Criminal libel (pencemaran, fitnah),
  3. Contempt of court (pelanggaran tata tertib pengadilan).[70]

Praktek di Indonesia strict liability, Hakim dalam memutuskan hukuman atas pelanggaran tersebut tidak akan mempersoalkan ada tidak adanya kesalahan pada pelaku yang melanggar suatu peraturan.[71] Selain itu penganutan di Indonesia, dapat dilihat dalam RUU KUHP Tahun 2004 yang telah menerima ajaran pertanggungjawaban mutlak tersebut. Sebagaimana pada pasal 35 ayat (2) dari RKUHP tersebut, menyatakan:

“Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.”[72]

Dengan demikian RUU tersebut berpendirian bahwa apabila terhadap suatu tindak pidana pelakunya akan dipertanggungjawbakan tanpa keharusan melakukan pembuktian terhadap adanya kesalahan pada pihak pelaku ketika perilaku, baik perilaku yang berupa “melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang maupun tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan undang-undang, dilakukan oleh pelakunya, haruslah hal itu dengan tegas ditentukan dalam undang-undang itu sendiri.[73]

  1. Doctrine of Vicarious Liability

Ajaran kedua bagi korporasi untuk memberikan pembenaran pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi adalah menerapkan Doctrine of Vicarious Liability atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “pertanggungjawaban vikarius”, adalah pembebanan pertanggungjawban pidana yang dilakukan oleh, misalnya A kepada B. Teori atau doktrin ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. Vicarious Liability biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (the law of torts) berdasarkan doctrine of respondeat superior. Menurut asas respondeat superior, dimana ada hubungan antara master dan servant atau antara principal dan agent, berlaku maxim yang berbunyi: “qui facit per alium facit per se”. Artinya seseorang yang berbuat melalui orang kain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Contohnya, adalah seorang principal (pemberi kuasa) bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh agent (penerima kuasa) sepanjang perbuatan itu dilakukan dalam lingkup kewenangannya (tidak keluar dari batas kewenangannya). Oleh karena itu, ajaran Vicarious Liability juga disebut sebagai ajaran respondeat superior.[74]

Dalam perkembangan yang terjadi dalam hukum pidana, ternyata pada saat ini berdasarkan asas uang menyimpang dari asas umum tersebut di atas, suatu pihak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan pihak lain. Apabila teori ini diterapkan dalam korporasi, berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya, atau mandatarisnya, atau siapa pun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut.[75]

Akan tetapi penerapan doktrin ini hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antar pemberi kerja dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Lord Russell LJ, seseorang hanya dapat dibebani pertanggungjawaban secara vikarius atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya atau oleh kuasanya apabila:[76]

“…. the conduct constituting the offence was pursued by such servant (employees) and agents within the scope or in the course of their employment.”

Dengan demikian seorang pemberi kerja hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana secara vikarius apabila perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya adalah dalam rangka tugas pegawainya itu.[77]

Begitu juga di Amerika, menerapkan doktrin ini, hanya saja apabila secara tegas ditentukan dlam undamg-undamgh yg bersangkutan. Pembatasan doktrin ini di Amerika, terbatas pada; (i). Yang ditetapkan oleh pengadilan, (ii) pembatasan yang diberikan oleh konstitusi Amerika Serikat.[78]

Di Indonesia, sampai sekarang KUHP tidak menganut asas ini, akan tetapi asas ini diadopsi dan dimasukkan ke dalam RUU KUHP 2004, sebagaimana ternyata dari bunyi Pasal 35 ayat (3), menyatakan:

“Dalam hal tertentu, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang.”

Dan dijelaskan didalam Penjelasan Pasal 35 ayat (3) ini, sebagai berikut:

“Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas pidana tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas samapai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya.

Dan selanjutnya disebutkan:

“Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas tanggungjawab mutlak atau “vicarious liability”.[79]

Doktrin atau pertanggungjawban vikarius ini dapat dibenarkan untuk membebankan pertanggungjawban pidna terhadap korporasi, dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Clarkson dan Keating, yaitu:

The doctrin can be defended on pragmatic grounds. It is easy to apply. As long as someone (anyone) acting in the course of their employment has commited a crime the comapany can be held liable.”[80]

Bila dilihat berdasarkkan pertimbangan pragmatis, maka doktrin ini sebenarnya sangat mudah untuk dapat diterapkan, sepanjang seseorang maupun beberapa orang dalam rangka pkerjaannya telah melakukan suatu tindak pidana. Maka perusahaan tempatnya bekerja dapat membebani pertanggungjawaban pidana atasnya. Lebih lanjutnya dikatakan bahwa companies delegate powers to act, in their respective spheres, to all their employees and accordingly should be held responsible for their criminal acts. Suatu perusahaan mendelegasikan kuasa untuk bertindak dalam perspektif umum, kepada semua karyawannya dan menyesuaikan keharusan untuk memegang tanggung jawab tindakan kriminal mereka.

  1. Doctrine of Delegation

Doctrine of Delegation merupakan salah satu dasar pembenar untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi. menurut doktrin ini, alasan untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adanya  pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Pendelegasian wewenang oleh seorang pemberi kerja kepada bawahannya merupakan alasan pembenar bagi dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada si pemberi kerja atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya itu.[81] Namun demikian, seseorang tidak dapat lepas dari tanggungjawab dengan alasan bahwa yang bersangkutan telah memberikan pendelegasian tanggung jawabnya kepada orang lain dan sekalipun yang bersangkutan tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh bawahannya itu. Dengan kata lain, seorang yang telah mendelegasikan wewenang kepada bawahannya atau kuasanya untuk bertindak untuk dan atas namanya tetap harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan penerima delegasi apabila penerima delegasi melakukan tindak pidana, sekalipun dia tidak mengetahui (tidak memiliki pengetahuan mengenai) apa yang telah dilakukan oleh bawahannya tersebut.[82]

Doctrine of Delegation merupakan  salah satu dasar pembenar untuk dapat membebankan pertnaggungjawab pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi. menurut doktrin ini, alasan untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.[83]

  1. Doctrine of Identification

Identification theory juga salah satu teori yang digunakan untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawban pidana kepada korporasi yang pada kenyataaanya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki merasa karena memang tidak memiliki kalbu. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggungjawban pidana kepada suatu korporasi, maka penutut umum harus mampu mengidentifikasikan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh personel korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai “directing mind” dari korporasi tersebut.[84]

5. Doctrine of Aggregation

Ajaran identifikasi (identification doctrine) dianggap tidak cukup untuk dijadikan landasan guna mengatasi relitas proses pengambilan keputusan di banyak perusahaan modern. Oleh karena itu, disarankanlah beberapa metode alternatif untuk dapat membedakan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi. Salah satu dari metode itu adalah memberlakukan aggregation doctrine atau ajaran agregasi. Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. Menurut ajaran ini, semua perbuatan dan semua unsur mental dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.[85]

  1. Unsur-unsur Tindak Pidana dan Pemidanaan Korporasi

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subyektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subejktif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.[86]

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah[87]:

  1. Kesengajaaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa),
  2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP,
  3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain,
  4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP,
  5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur lainnya, yaitu unsur objetif dari suatu tindak pidana itu adalah:129

  1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid,
  2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP,
  3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai suatu akibat.

Yang dimaksud unsur objektif adalah pertanggungjawaban pidana yang dapat dilakukan bila pelaku memenuhi unsur-unsur tertentu, sehingga pelaku dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab-pidanakan perbuatannya dapat ditentukan pemidanaan kepada pelaku dengan pemenuhan unsur yang harus diteliti dahulu dan dibuktikan bahwa:[88]

  1. Subjek harus sesuai dengan perumusan undang-undang,
  2. Terdapat kesalahan pada pelaku,
  3. Tindakan itu bersifat melawan hukum,
  4. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang,
  5. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.
  6. Sebagaimana telah dikemukakan pada penulisan sebelumnya, diketetahui bahwa para ahli hukum masih beragumen pendapat mengenai kedudukan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dilakukan pemidanaan atasnya, khususnya dalam arti siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan, atau siapakah yang akan mewakili korporasi dalam persidangan, dan bagaimana cara korporasi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Oleh karena itu bila ditelaah melalui aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat bagaimana posisi korporasi tersebut dalam proses pertanggungjawabannya di persidangan. Seperti untuk Tindak Pidana Ekonomi dalam Pasal 15 ayat (3) yang menyatakan:

“Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, suatu perseroan, suau perserikatan orang atau yayasan maka badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu. Wakil dapt diwakili oleh orang lain. Hakin dapat memerintahkan supaya seorang pengurus menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus itu dibawa ke muka hakim.”

Begitu juga dalam  Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan pada ayat (3) nya bahwa dalam persidangan pengurus dapat mewakili, ataupun dalam ayat (4) orang lain sebagai Wakil Pengurus. Kemudian pemikiran lebih lanjut apabila adanya suatu pemidanaan/ diterapi-nya  suatu pidana, maka haruslah ada subjek yang menerima pemidanaan tersebut. Maka dalam korporasi, sebagaimana diatur dalam hal Untuk Tindak Pidana Ekonomi pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955:

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan, orang atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tat tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan itu, baik pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagi pimpinan dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.”

Atas uraian di atas maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap:

  1. Korporasi,
  2. Pengurusnya,
  3. Korporasi dan pengurusnya/ kuasa pengurusnya (kedua-duanya)

Untuk melihat keadaan yang bagaimana yang dikategorikan sebagai batasan suatu korporasi dikatakan melakukan suatu tindak pidana, merujuk pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, menyebutkan:

“berdasarkan hubungan kerja dan bertindak dalam lingkungan badan hukum”.

Ketika berbicara kesalahan yang kemudian dilakukan pemidanaan atasnya, maka selanjutnya hubungan hukum yang mengikuti adalah adanya hukuman atau sanksi. Berbicara mengenai sanksi, dalam korporasi terdapat jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi, antara lain:[89]

  1. Pidana Denda

Sebagian besar sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah sanksi pidana denda, seperti yang termuat dalam beberapa undang-undang, antara lain:

  1. Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi, sanksi pidana denda harus dijatuhkan bersama-sama dengan tindakan tata tertib,
  2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, Undang-Undang tentang Psikotropika, pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi, berupa pidana denda sebesar 2 (dua) kali yang diancamkan,
  3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, denda yang diancamkan terhadap korporasi yaitu pidana denda diperberat dengan sepertiga, dan lain sebagainya.
  1. Pidana Tambahan

Pidana tambahan juga diancamkan terhadap pelaku tindak pidana korporasi, antara lain dapat dijumpai dalam:

  1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi,
  2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, pidana tambahan berupa, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.
  1. Tindakan Tata Tertib

Seperti dalam Tata Tertib dalam Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasal 47 dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau penutupan perusahaan seluruhnya atau sebagian; dan atau perbaikan akibat tindak pidana; dan atau mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak; dan atau menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

III. KEJAHATAN TERORISME OLEH SUATU KORPORASI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NOMOR 2192/PID.B/2007/PN.JKT.SL.

A. Sejarah dan Pengertian Terorisme

1. Sejarah Terorisme

Terorisme lahir sejak ribuan tahun silam dan telah menjadi legenda dunia dalam sejarah yunani kuno. Xenophon (430-349 SM) menggunakan psychological warfare, sebagai usaha untuk memperlemah lawan. Kautilya (India) menulis Arhashastra (303 SM), menyatakan bahwa Tunim Yuddha atau perang secara diam-diam dilakukan untuk mengalahkan lawan-lawannya.[90] Teror digunakan oleh suatu kelompok untuk melawan rezim, yang lahir sejak adanya kekuasaan atau wewenang dalam peradaban manusia. Abad pertama, Sicarii (Yahudi) dan gerakan Zealot, melakukan salah satu taktik untuk memperpanjang perang gerilya melawan penguasa Roma dengan teror. Setelah perang saudara di Amerika, Civil War (1861-1865), kelompok pembangkang di kawasan selatan membentuk organisasi teroris Klu Klux Klan, untuk mengintimidasi pendukung pemerintah. Tahun 1793-1794, pemerintah teror terjadi dalam Revolusi Perancis. Dalam rezim teror itu 300.000 orang ditangkap, dan 17.000 dieksekusi tanpa pengadilan.[91] Ini dirancang untuk mengkonsolidasi kekuasaan pemerintahan baru dengan cara mengintimidasi gerakan kontra-revolusioner, subversif dan semua pembangkang lain yang oleh rezim tersebut dicap sebagai musuh rakyat.[92]

Pertengahan abad ke-19, terorisme muncul dari penganut anarkhi di Eropa Barat, Rusia, dan Amerika Serikat. Mereka percaya bahwa jalan terbaik untuk memberikan efek gerakan politik revolusioner dan perubahan sosial adalah menyusupkan seseorang ke dalam pemerintahan. [93]

Abad ke-20 terjadi perubahan besar-besaran dalam motivasi yang mendasari dunia terorisme. Terorisme telah menjadi bagian dari ciri pergerakan politik dari kelompok ekstrim kanan-kiri, dalam spektrum ideologi politik suatu negara. Menurut David C. Rapoport, terorisme yang menonjol saat ini merupakan bagian terorisme gelombang keempat, yang berbeda dari gelombang terorisme terdahulu. Dalam periode tahun 1880-an hingga tahun 1920-an, kelompok teroris gelombang pertama berusaha memenangkan reformasi politik sipil dari pemerintahan otoriter, seperti pemerintahan Tsar di Rusia. Pada periode 1920-an sampai tahun 1960-an adalah terorisme  gelombang kedua dan ketiga. [94] Pada akhir 1960-an dan 1970-an, terorisme masih terus dipandang dalam konteks revolusioner. Namun cakupannya diperluas hingga meliputi kelompok separatis etnis dan organisasi ideologis radikal.

Begitu pula dengan kelompok generasi keempat yag muncul pada periode tahun 1980-an digerakkan oleh sebuah keyakinan ideologi tertentu misalnya ideologi revolusioner atau dorongan religius. Hal utama yang membedakan kelompok teroris generasi keempat dengan generasi-generasi sebelumnya adalah bahwa kelompok generasi keempat tidak ragu menjadikan warga sipil (non combatant) sebagai target aksi kekerasan.

2. Pengertian Terorisme

Kata “teroris” (pelaku) dan “terorisme” (aksi) berasal dari kata latin “terrere” yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata “teror” juga bisa berarti menimbulkan kengerian.[95]

Doktrin membedakan terorisme ke dalam dua macam definisi, yaitu definisi tindakan terorisme (terrorism act) dan pelaku terorisme (terrorism actor). Disepakati oleh kebanyakan ahli bahwa tindakan yang tergolong ke dalam tindakan terorisme adalah tindakan-tindakan yang memiliki elemen kekerasan, tujuan politik dan terror/ intended audience.[96]

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST) di Eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari Crimes against State menjadi Crimes against Humanity. Crimes against Humanity meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror. Dalam kaitan HAM, Crimes against Humanity termasuk kategori gross violation of human right yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa yang tidak bersalah (public by innocent).[97]

Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, kiranya perlu dikaji lebih dahulu pengertian atau definisi terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun beberapa penulis/ pakar maupun ahli, yaitu:

  1. US Central Inteligence Agency (CIA)

Terorisme Internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/ atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing.[98]

  1. US Federal Bureau of Investigation (FBI)

Terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta, untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil dan elemen-elemen untuk mencapai tujuan sosial atau politik.[99]

  1. Organization of African Unity (OAU), 1999

Tindakan teroris merupakan tindakan pelanggaran terhadap hukum pidana “negara anggota” dan bisa membahayakan kehidupan, integritas fisik atau kebebasan, atau menyebabkan luka serius atau kematian bagi seseorang, sejumlah orang atau sekelompok orang atau menyebabkan kerugian bagi harta, sumber alam atau lingkungan atau warisan budaya seseorang atau publik dan diperhitungkan atau dimaksudkan untuk: (i) Mengintimidasi, menakut-nakuti, memaksa, menekan atau mempengaruhi pemerintah, badan, institusi, publik secara umum atau lapisan masyarakat, untuk melakukan atau abstain dari melakukan sebuah tindakan, atau untuk mengadopsi atau meninggalkan pendirian tertentu; (ii) Mengganggu pelayanan publik, pemberian pelayanan esensial kepada publik atau untuk menciptakan darurat publik; (iii) Menciptakan pemberontakan umum di sebuah negara; (iv) Promosi, sponsor, kontribusi, pengorganisasian, atau perekrutan seseorang, dengan niat untuk melakukan tindakan yang disebutkan dalam point (i) sampai (iii).[100]

  1. Treaty on Cooperation among the States Members of the Commonwealth of Independent States in Combating Terrorism, 1999

Terorisme adalah tindakan ilegal yang diancam hukuman di bawah hukuman pidana yang dilakukan dengan tujuan merusak keselamatan publik, mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh penguasa atau moneter penduduk, dan mengambil bentuk:

  1. Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang biasa atau orang yang dilindungi hukum,
  2. Menghancurkan atau mengancam untuk menghancurkan harta benda dan objek materil lain sehingga membahayakan kehidupan orang lain;
  3. Menyebabkan kerusakan atas harta benda atau terjadinya akibat yang membahayakan bagi masyarakat;
  4. Mengancam kehidupan negarawan atau tokoh masyarakat dengan tujuan mengakhiri aktivitas publik atau negaranya atau sebagai pembalasan terhadap aktivitas tersebut,
  5. Menyerang perwakilan negara asing atau staf anggota organisasi internasional yang dilindungi secara Internasional, begitu juga tempat-tempat bisnis atau kendaraan orang-orang yang dilindungi secara Internasional,
  6. Tindakan lain yang dikategorikan sebagai teroris di bawah perundang-undangan Nasional atau instrumen legal yang diakui secara Internasional yang bertujuan memerangi terorisme.[101]
  1. Konvensi PBB Tahun 1937

Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.[102]

Disebut juga tindak kejahatan terorisme adalah tindak kejahatan dalam rangka mencapai tujuan teroris di negara-negara yang menjalin kontak, atau melawan warga negara, harta milik atau kepentingannya, yang diancam hukuman dengan hukuman domestik.

  1. Convention  of the Organization of Islamic Conference on Combating International Terrorism, 1999

Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan individu atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan, dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional, atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas teritorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang merdeka.

  1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan terutama tujuan politik.[103]

  1. Black’s Law Dictionary

Tindakan terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yag melanggar hukum pidana Amerika, atau negara bagian Amerika, dan jelas dimaksudkan untuk; (i) Mengintimidasi penduduk sipil, (ii) Mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.[104]

  1. Terrorism Act 2000, UK

Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri: (i) Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik, (ii) Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik, (iii) Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama, atau ideologi, (iv) Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak. Dari beberapa hal tersebut ada catatan yang perlu diperhatikan bahwasannya di UK mereka yang dalam aktivtas organisasi terlarang dapat dipidana, keterlibatan bisa dalam bentuk keanggotaan, membantu dalam bentuk uang atau kekayaan atau mempersiapkan rapat organisasi terlarang, memakai seragam organisasi terlarang di muka umum dan membantu pengumpulan dana. Suatu organisasi dianggap terlibat apabila berpartisipasi dalam terorisme, mempersiapkan terorisme, menggalakkan dan mempromosikan terorisme.[105]

  1. Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1, tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Perpu ini. Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam tindak pidana terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III, Pasal 6 dan 7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, jika:

Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional;

Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik.

Seseorang juga dianggap melakukan tindak pidana terorisme, berdasarkan ketentuan Pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

  1. Menurut Hafid Abbas

Terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah masyarakat sipil. Atau bagian-bagiannya, untuk memaksa tujuan sosial dan politik.[106]

  1. Menurut Syed Hussein Alatas

Teroris adalah mereka yang merancang ketakutan sebagai senjata persengketaan terhadap lawan dengan serangan pada manusia yang tidak terlibat, atau harta benda tanpa menimbang salah atau benar dari segi agama atau moral, berdasarkan atas perhitungan bahwa segalanya itu boleh dilakukan bagi tujuan matlamat persengketaan.[107]

  1. Menurut Laqueur (1999)

Setelah mengkaji lebih dari seratus definisi terorisme adanya unsur yang paling menonjol dari defnisi-definisi tersebut yaitu bahwa cari utama dari terorisme adalah dipergunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan. Sementara motivasi politis dalam terorisme sangat bervariasi, karena selain bermotif politis, terorisme seringkali dilakukan karena adanya dorongan fanatisme agama.[108]

  1. Menurut Muladi

Dalam catatan Muladi bahwa hakekat perbuatan terorisme mengandung perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang berkarakter politik, dengan berbagai bentuk perbuatan, seperti berupa perompakan, pembajakan maupun penyanderaan. Pelaku terorisme dapat merupakan individu, kelompok, atau negara, yang melakukan tindak pidana tersebut dengan tujuan menimbulkan munculnya rasa takut, pemerasan, perubahan radikal politik, tuntutan Hak Asasi Manusia, dan kebebasan dasar untuk pihak yang tidak bersalah sarta kepuasan tuntutan politik lain.[109]

Hingga saat ini, definisi terorisme masih menjadi perdebatan meskipun banyak ahli yang merumuskan.

Menurut M. Cherif Bassiouni, ahli hukum pidana Internasional, bahwa tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal sehingga sulit mengadakan pengawasan atas makna terorisme tersebut. Oleh karena itu menurut Brian Jenkins, terorisme merupakan pandangan yang subjektif.[110]

Tidak mudahnya merumuskan definisi terorisme, tampak dari usaha PBB dengan membentuk Ad Hoc Committee on Terrorism tahun 1972 yang bersidang selama tujuh tahun tanpa menghasilkan rumusan definisi.[111]

Dari berbagai pendapat dan pandangan mengenai pengertian yang berkaitan dengan terorisme di atas, setidaknya dapat ditarik kesimpulan bahwasannya terorisme adalah kejahatan yang direncanakan, terorganisasi, mengambil korban dari masyarakat sipil dengan maksud mengintimidasi pemerintah, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir, sekaligus alat pencapaian tujuan yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.

  1. B. Bentuk dan Karakteristik Kejahatan Terorisme

Suatu kelompok teorisme dalam gerakannya harus memiliki kepemimpinan yang efektif dan memperoleh dukungan struktur yang luas, jika ingin hidup atau bertahan lebih lama. Seorang pemimpin harus memiliki dedikasi yang tinggi, terutama untuk kelompok. Terorisme sangat dekat dengan insurjensi, atau gerakan revolusioner yang memiliki struktur, yang tidak tampak di permukaan. Insurjensi dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak menentu dalam suatu negara yang disebabkan oleh berbagai kelompok organisasi yang melawan (tidak menyetujui/ menentang) politik pemerintahan yang sah.[112] Kebangkitan terorisme dan insurjensi dalam suatu negara dimulai sejak adanya usaha kelompok atau golongan tertentu rakyat untuk memperoleh kemerdekaannya (separatisme). Perubahan sikap masyarakat yang menginginkan peralihan kekuasaan, akhirnya menjadi habit yang sulit dihapuskan dalam kehidupan sehari-hari. Insurjensi sangat mudah menyulut konflik senjata antara kelompok ekstrem dan pemerintah, sehingga aksi itu dianggap sebagai gerakan pengacau keamanan.[113]

Secara umum ada tiga kategori teroris, yang beroperasi di seluruh dunia hingga saat ini.

  1. Nonstate-supported group

Adalah kelompok kecil yang memiliki kepentingan khusus, seperti kelompok yang anti aborsi, anti korupsi, dan sebagainya. Dalam aksinya mereka mem-blow-up permasalahan tersebut dengan melakukan pembakaran, penyanderaan, atau pun aksi yang lain yang membahayakan individu maupun kepentingan umum. Kelompok teroris dalam kategori ini, memiliki kemampuan terbatas dan tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai, dan anggota mereka seringkali tertangkap disebabkan karena pelatihan yang kurang. Tetapi bagaimanapun juga, sekecil apapun dedikasi terhadap kehendaknya secara khusus terbukti atas adanya suatu kemampuan, paling tidak aksinya terpublikasi. Di samping itu kelompok ini sangat mungkin bergabung untuk menjalin hubungan dengan kelompok lain, dalam usahanya untuk menaikkan peringkat atau statusnya.[114]

  1. State-Sponsored groups

Kelompok ini memperoleh pelatihan, senjata, dan keperluan logistik dan dukungan administrasi dari negara asing, seperti Libya, Syria, Iran, Cuba, atau negara-negara di Blok Barat (pada masa perang dingin). Dukungan diterima dari negara sponsor, dipersiapkan dengan kemampuan khusus, termasuk perjalanan secara Internasional, mendapat senjata canggih dan alat peledak serta koordinat aktivtas mereka dengan kelompok teroris lain. Negara sponsor akan selalu menganjurkan kelompok tersebut untuk melakukan pemerasan, perdagangan barang/ obat terlarang, penculikan untuk tebusan, dan sebagainya. Dana tersebut memang diutamakan untuk mendukung aksi mereka sendiri, atau untuk memberi bantuan kepada kelompok lain. Negara sponsor kemudian mengirim persenjataan dan materril lain yang dibeli dari kelompok tersebut dengan menggunakan cara melalui udara, laut ataupun darat, tetapi kadang juga menggunakan akses ilegal,yaitu kontainer diplomatik.

  1. State-directed groups

Adalah suatu negara yang mengorganisasi dukungan kepada kelompok teroris secara langsung. State directed terrorists beroperasi di negara-negara Blok Timur seperti Libya yang telah melakukan pembunuhan akibat tidak sesuai dengan orang yang meninggalkan kewarganegaraanya, di seluruh dunia. Korea Utara menggunakan sebuah tim state-directed, dalam pembunuhan tahun 1983 terhadap beberapa pejabat Korea Selatan yang berkunjung ke Rangoon. Tahun 1985 state directed terrorists di Miami, melakukan penyerangan dan memukul Kardinal Khatolik yang dipaksa keluar dari kota tersebut.[115]

Tipologi terorisme yang dirumuskan oleh National Advisory Committee (Komisi Kejahatan Nasional Amerika) dalam Report of the Task Force of the on Disorders and Terrorism (1996), mengemukakan beberapa bentuk terorisme, yakni:

  1. Terorisme politik. Yaitu perilaku kekerasan kriminal yang dirancang guna menumbuhkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat demi kepentingan politik, terorisme politik memiliki karakteristik sebagai berikut:
  1. Merupakan intimidasi koersif,
  2. Memakai pembunuhan dan destruksi secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu,
  3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”,
  4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah publisitas,
  5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal,
  6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”, maka hard-core kelompok teroris adalah fanatikus yang siap mati.[116]
  1. Terorisme non politis. Yaitu mencoba menumbuhkan rasa ketakutan dengan cara kekerasan, demi kepentingan pribadi, misalnya kejahatan terorganisasi,
  2. Quasi terorisme. Digambarkan dengan dilakukan secara insidental, namun tidak memiliki muatan ideologi tertentu, lebih untuk tujuan pembayaran. Contohnya dalam kasus pembajakan pesawat udara atau penyanderaan dimana para pelaku lebih tertarik kepada uang tebusan daripada motivasi politik,
  3. Terorisme politik terbatas. Diartikan sebagai teroris, yang memiliki motif politik dan ideologi, namun lebih ditujukan dalam mengendalikan keadaan (negara). Contohnya adalah perbuatan teroris yang bersifat pembunuhan balas dendam (vadetta-type executions),
  4. Terorisme negara atau pemerintahan. Yaitu suatu negara atau pemerintahan, yang mendasarkan kekuasaannya dengan ketakutan dan penindasan dalam mengendalikan masyarakatnya.[117]

Ciri pengidentifikasian terorisme menurut Loudewijk F. Paulus dapat memberikan pengenalan yang tunggal dan solid mengenai terorisme, agar dapat mudah dikenal dalam konteks operasinya. Dalam sudut pandang seperti tersebut, maka paling tidak beberapa ciri identifikasi terorisme:

Pertama, terorisme, apapun metode yang digunakan ia merupakan suatu bentuk penggunaan kekerasan (oleh suatu kelompok), untuk menekan pemerintah dan/ atau masyarakat, agar menerima tuntutan perubahan sosial maupun politik yang secara umum bernuansa dan/ atau menggunakan cara-cara yang bersifat radikal. Setiap langkah aksi terorisme pasti memiliki efek yang diharapkan yaitu: usaha untuk mengalihkan perhatian, membuat suasana ketakutan dan kekacauan, terjadi aksi balas dendam antar kelompok dengan nuansa SARA, dan terjadi saling tuding di antara elit politik yang saling bertentangan, oleh karena itu secara realistis terorisme merupakan potensi ancaman bagi negara kaya maupun miskin.

Kedua, motivasi yang melatarbelakangi gerakan dan aksinya memiliki spektrum yang beragam.

Ketiga, merupakan komunitas yang sangat spesifik dalam artian ada semacam komunitas manusia yang terus menerus dicaci maki, ditekan, atau dirong-rong wibawanya. Akibat perlakuan-perlakuan tersebut akhirnya menyebabkan ketahanan mentalnya melemah dan kesabarannya sudah habis. Dalam keadaan yang demikian komunitas tersebut sangat mungkin untuk melakukan tindakan balasan sebagai menifestasi mempertahankan diri. Bentuk pertahanan diri tidak harus dengan menyerang secara terbuka, tetapi dapat dilakukan dengan melakukan aksi terorisme secara langsung dilakukan sendiri atau dengan menyewa orang-orang profesional.

Keempat, pada umumnya sangat profesional dalam tugasnya dan mendapat perlindungan ketat dari organisasi dan sebaliknya organisasi dibangun mengikuti sistem sel, bila terjadi kesalahan dan/ atau tertangkap otomatis akan lepas dari organisasi induknya.

Kelima, sangat sulit dilacak dan dibuktikan secara legal, sehingga vonis terhadap terorisme, lebih banyak mendasarkan diri pada informasi yang diperoleh dari investigasi tertutup.

Keenam, upaya memerangi terorisme multidimensi dan multidisipliner. Dapat diselesaikan secara hukum, politik, administrasi dan sebagainya.

Ketujuh, secara organisatoris baik dalam pembinaan, pengembangan, dan operasinya memiliki sayap politik, ekonomi, sosial, dan sayap militer. Dimana sayap militer adalah sayap operasional yang melaksanakan aksi teror di lapangan.

Kedelapan, selalu mengadakan kerjasama yang melampaui batas wilayah negara. Baik latihan, perlengkapan, juga termasuk melakukan operasi bersama.

Kesembilan, penampilan para teroris sering mengecoh aparat keamanan dan masyarakat luas, karena penampilan secara alamiah dimana dia berada dan sering merubah-ubah identitas dirinya.

Kesepuluh, biasanya sepak terjang teroris lebih lincah, licik, dan licin dibandingkan dengan aparat yang bertanggungjawab menginvestigasi dan menanganinya.

Kesebelas, doktrin operasi terorisme yang merupakan petunjuk pelaksannaan, petunjuk teknis dan petunjuk taktis di lapangan antara lain disebutkan bahwa: (i) Sebelum melaksanakan penyerangan menggunakan alat perusak massal, misalnya bom dan tempat yang favorit biasanya pada alat transportasi massal, tempat keramaian seperti pusat-pusat perbelanjaan, tempat-tempat vital publik. (ii) Seorang teroris harus hidup dengan nama palsu (alias) dan sering dilakukan perubahan untuk penyamaran dan kerahasiaan gerakannya. (iii) Pada hari, waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan operasinya si pelaku harus melakukan kamuflase atau penyamaran secara sempurna untuk menghilangkan identitas aslinya. (iv) Setelah melakukan operasinya bila kamuflase dirasa tidak aman, harus meracuni diri atau menghilang dari pelacakan.[118]

Adapun macam-macam  karakteristik Tindak Pidana Terorisme sebagai berikut:

  1. Terorisme sebagai Extra Ordinary Crime

Banyak pihak menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah extra ordinary crime. Derajat “keluarbiasaan” ini pula yang menjadi salah satu alasan dikeluarkannya Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif untuk kasus bom Bali.

Selama ini, sesuai dengan Statuta Roma, yang telah diakui sebagai “extra ordinary crime” adalah pelanggaran HAM berat yang meliputi crime againts humanity, genocide, war crimes dan agresi (agressions). Apakah tindak pidana terorisme dapat dikategorikan sebagai extra ordinary crime, menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi, akademisi hukum maupun pejabat negara.

Untuk bisa menentukan kejahatan mana yang termasuk dalam kategori extra ordinary crime, harus ditentukan karakteristiknya. Namun saat ini karakteristik extra ordinary crime sendiri masih kabur. Penentuan pelanggaran HAM berat sebagai extra ordinary crime didasarkan pada dokument hukum Internasional yaitu Statuta Roma. Maka penentuan tindak pidana terorisme sebagai extara ordinary crime pun harus didasarkan pada dokumen hukum yang lebih tinggi dari sebuah undang-undang, dengan mengingat bahwa penentuan suatu kejahatan sebagai extra ordinary crime akan menyimpangi bahkan bertentangan dengan beberapa prinsip hukum, misalnya asas legalitas.[119]

Dalam perjalanannya, perdebatan masalah penerapan prinsip retroaktif dan pengkategorian tindak pidana terorisme sebagai extra ordinary crime, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan judicial review atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diajukan kuasa hukum Masykur Abdul Kadir, salah seorang tersangka dalam kasus Bom Bali. Dari sembilan hakim konstitusi, terdapat empat hakim yang kontra putusan, pendapatnya termuat dalam dissenting opinion. Dasar pertimbangan (konsiderans) putusan MK menyebutkan bahwa:

“Menimbang bahwa pemberlakuan prinsip retroaktif dalam hukum pidana hanyalah merupakan suatu pengecualian yang hanya dibolehkan dan diberlakukan pada perkara pelanggaran HAM berat (gross violation of human rights) sebagai kejahatan yang serius, yang merupakan jaminan terhadap hak-hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights). Sementara itu, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat menurut Statuta Roma tahun 1998 adalah kejahatan agesi; sedangkan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat adalah hanya kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan demikian, baik merujuk kepada Statuta Roma tahun 1998, maupun Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, peristiwa peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 belumlah dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang dapat dikenai prinsip hukum retroaktif, melainkan masih dapat ditangkal dengan ketentuan hukum pidana yang ada. Perpu No. 1 tahun 2002 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 mendapat banyak tantangan, karena secara legal formal digunakannya asas retroaktif sebenarnya tidak dapat diterapkan, sebab terorisme tidak termasuk kategori kejahatan yang bisa diterapkan asas retroaktif.[120].

  1. Terorisme dalam pengkategorian kelompok Non Tempur (Non-Combatans)

Prinsip utama dari fondasi ini adalah semua cara yang diaplikasikan dalam medan pertempuran tidak boleh melanggar standar-standar moral termasuk Hak Asasi Manusia yang ada. Salah satu standar moral tersebut adalah persyaratan diskriminasi.[121] Syarat diskriminasi mengharuskan prajurit untuk tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap kelompok non-tempur (non-combatans) seperti masyarakat sipil, pengungsi, pasukan kesehatan, pasukan yang terluka dan atau tidak dapat bertempur, dan pasukan yang telah menyerahkan diri. Kelompok non tempur ini mendapat imunitas khusus yang membebaskan mereka dari segala bentuk kekerasan yang terjadi selama pertempuran berlangsung.

  1. Terorisme sebagai kejahatan keamanan negara

Dalam merumuskan ataupun mengkategorikan tindak pidana terorisme menjadi penting apabila tindak pidana terorisme dikaitkan dengan pandangan politik atau motif para pelakunya, yang pada gilirannya dalam hukum pidana memiliki hubungan dengan delik politik dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku teror. Sebab pengertian tentang delik politik dan delik kekerasan, berkorelasi dengan pengertian terorisme yang mempergunakan bentuk kekerasan (violence) dalam tujuan untuk menciptakan suatu keadaan ketakutan dan agar korban (victim) menyerah pada usaha yang menakutinya tersebut.[122] Yang paling sulit adalah bagaimana membedakan dan mengkategorikan suatu perbuatan sebagai suasana teror, kemudian menetapkan mana perbuatan yang politis sifatnya, mana yang dapat dipandang sebagai delik biasa, perlu dikaji motif dan penyebabnya secara mendalam.

Pada akhirnya suatu rumusan yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud delik politik itu harus ditentukan dalam suatu bentuk baku yang defenitif. Selama ini kita hanya menemukan “istilah” kejahatan politik, bukan rumusan atau pengertiannya. Misalnya sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi dengan Pemerintah Thailand, dikatakan bahwa “pelaku kejahatan politik tidak diekstradisi”. Sedangkan apa yang dimaksud dengan delik politik itu sendiri tidak dijelaskan. Oleh karena itu apabila akan mengkategorikan tindak pidana terorisme dalam delik politik dan kejahatan terhadap keamanan negara, hal ini perlu pengkajian khusus secara lebih mendalam. Karena dimensi delik politik yang terkandung di dalam perumusan sebagaimana delik-delik yang diatur dalam KUHAP menyangkut kebijakan tertentu dengan menggunakan sarana politik itu sendiri, seperti sarana militer, sosial, ekonomi, keuangan, kebudayaaan dan sebagainya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Loebby Loqman:

“Kejahatan terhadap keamanan negara hampir selalu dilatar belakang serta/ atau dengan tujuan-tujuan politik dan setiap pemerintahan suatu negara mempunyai pengertian serta batasan tersendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai mempuyai latar belakang serta tujuan politik, dan bahkan terdapat perbedaan penafsiran terhadap pengertian “politik” baik di kalangan sarjana, para hakim maupun penguasa suatu negara. Kesimpangsiuran pengertian terhadap perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan terhadap keamanan negara sering menimbulkan keresahan didalam suatu masyarakat terutama apabila dihubungkan dengan hak-hak asasi manusia yakni hak untuk mengeluarkan pendapat dari warga, terlebih lagi apabila dihubungkan dengan sistem demokrasi suatu negara. Banyak pemerintah suatu negara dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap perbuatan teror melalui suatu pengaturan khusus yang bersifat darurat, dimana aturan darurat itu dianggap telah jauh melanggar bukan saja hak seseorang terdakwa akan tetapi juga terhadap hak asasi manusia. Aturan darurat sedemikian itu telah memberikan wewenang yang berlebih kepada penguasa di dalam melakukan penindakan terhadap perbuatan teror. Juga karena sifatnya yang darurat itu, aturan-aturan tersebut telah dianggap inkonstitusional.[123]

Di Indonesia, mengenai pemahaman delik politik dalam kasus tindak pidana terorisme, secara tegas Pasal 5 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan, bahwa:

“Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak  pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.”

Penjelasan:

Ketentuan ini dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.

  1. C. Keterkaitan Korporasi dengan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Zuhroni alias Zarkasih atas putusan Nomor 2192/PID.B/2007/PN.JKT.SL)

  1. 1. Organisasi Al-Jamaah Al-Islamiyah yang diduga sebagai korporasi pelaku Tindak Pidana Terorisme

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa bentuk dan karakteristik kejahatan terorisme sangat sulit ditentukan, namun pada faktanya beberapa kasus yang telah berhasil diungkap dalam persidangan bahwa sebelum melakukan tindakan terorisme para terpidana berafiliasi dengan organisasi-organisai dan/ atau jaringan-jaringan sehingga memecah menjadi cluster ataupun individu. Salah satunya adalah organisasi Al-Jamaah Al-Islamiyah yang dibentuk pada sekitar Januari 1993, yakni sebuah kumpulan Jamaah yang terdiri dari orang-orang Muslim yang memiliki seorang pemimpin yang disebut sebagai Amir Jamaah. Jamaah ini bukanlah Jama’atul Muslimin tetapi merupakan Jama’atun minal-Muslimin, maksudnya adalah kelompok atau organisasi ini terdiri dari sebagian orang-orang Muslim saja.[124] Tujuannya adalah melaksanakan kegiatan dakwah dan jihad, dimana organisasi tersebut pada awalnya merupakan pecahan dari Darul Islam atau dikenal dengan Negara Islam Indonesia (NII). Dapat diketahui dalam penyebutan nama Al-Jamaah Al-Islamiyah sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda dengan Jamaah Islamiyah yang biasa kalangan umum menyebutnya dengan singkatan JI. Berbeda karena Al-Jamaah Al-Islamiyah adalah sebuah jamaah atau kelompok tertentu, sedangkan Jamaah Islamiyah adalah umat Islam keseluruhan sebagaimana jika disebutkan perkataan ‘Jamaah’ di dalam hadis-hadis selain yang bermaksud jamaah salat, maka ‘Jamaah’ itu berarti khilafatul Muslimin atau umat Islam. Oleh sebab itu seperti apa yang  difahamkan bahwa Al-Jamaah Al-Islamiyah diberi nama dengan menggunakan  kata ‘Al’ yang berarti khusus atau makrifah menurut tata bahasa Arab.[125] Walaupun hakekatnya bila kata Al-Jamaah Al-Islamiyah tersebut menjadi JI akan menimbulkan definisi yang berbeda dari pengertian yang sebenarnya, karena tidak semua Jamaah Islam merupakan bagian ataupun anggota dari Al-Jamaah Al-Islamiyah. Namun sejalan dengan keadaan yang berkembang dalam masyarakat untuk menyebut Al-Jamaah Al-Islamiyah sebagai JI, maka pergeseran makna kata ini dapat dimaklumkan.

Keanggotaan dan aktivitas organisasi JI tidak terbatas di sebuah negara saja, tetapi Jamaah ini bersifat ‘alamiy, maksud ‘alamiy adalah internasional, yaitu keanggotaan, pergerakan dan aktivitas organisasi JI bisa dilaksanakan dimana-mana, di dalam dan di luar negeri yang tidak ditentukan. Sebagaimana di dalam JI terdapat 4 Mantiqiy, yaitu 4 wilayah gerakan dakwah tanpa dibatasi wilayah resmi sebuah negara.

Untuk mencapai sasaran terbentuknya sebuah negara Islam atau Daulah Islam yang menjadi tujuan akhir, maka JI menentukan cara dan langkah yang harus ditempuh yaitu :

  1. Dakwah Islam (seruan dan ajakan);
  2. Tarbiyah (pendidikan);
  3. Amar ma’ruf dan Nahi ‘anil Munkar (teguran dan perbaikan);
  4. Hijrah (berpindah untuk menyelamatkan Iman dan Aqidah ke suatu tempat atau wilayah yang aman), dan Jihad fi Sabilillah (mempertahankan dengan kekuatan akan kedaulatan wilayah Negara Islam yang sudah dibentuk).

JI memiliki sebuah buku panduan organisasi yang bernama Pedoman Umum Perjuangan Al-Jamaah Al-Islamiyah atau sebutan pendeknya adalah PUPJI. Buku PUPJI tidak dicetak, tetapi buku PUPJI disusun dari hasil ketikan yang kemudian diperbanyak dengan cara di photoocpy. PUPJI adalah buku pedoman yang disusun secara umum dalam rangka memberikan gambaran sistematik gerak langkah jamaah yang terpadu antara nilai prinsipil (Islam) dan langkah-langkah kegiatan yang cermat, terarah dan teratur yang diperuntukkan bagi organisai JI.

Buku PUPJI adalah buku pegangan bagi para pengurus organisasi JI, seperti:

Amir JI, pelaksana harian Amir, anggota Markaziy atau badan pekerja Amir, pimpinan Mantiqiy dan anggota stafnya dan pimpinan Wakalah serta anggota stafnya. Segala langkah pergerakan dalam organisasi di setiap tingkat pengurus harus disesuaikan dengan ketentun yang telah ditetapkan dalam PUPJI, dengan harapan supaya prinsip dasar pentabiran Jamaah/ organisasi menjadi seragam dan wujd ketertiban yang sempurna. Disamping itu pelaksanaan PUPJI, disesuaikan menurut keadaan setempat dan kebijakan pimpinan setempat karena PUPJI adalah pedoman yang bersifat garis besar sehingga inisiatif diberikan kepada pengururs di lapangan.

Program Tajnid adalah bagian daripada program pembinaan jihad. Para anggota JI diberikan program ini untuk mendidik kedisiplinan dan ketertiban sehingga akan memiliki pemikiran dan watak seorang tentara yang teguh kepada perjuangannya.

JI melalui program Tamwil yang berarti pendanaan berusaha memilki sumber pendanaan bagi menunjang misi perjuangan organisasi. Kegiatan ekonomi dan kutipan sumbangan dari anggota, pendukung, dan simpatisan diatur sedemikian rupa untuk perjuangan JI.

Doktrin Jihad Musalah berarti berjihad menggunakan senjata yaitu bermakna perang. Ketika Amir JI sudah mendeklarasikan perang, maka kegiatan jihad Musalah harus dilaksanakan.

Al-Manhaj Al-Amaliy Li-Iqomatid Dien mengandung pengertian “Pedoman Umum Operasi” atau diterjemahkan oleh PUPJI sebagai manajemen operational untuk menegakkan agama, yang menjelaskan cara-cara dan langkah-langkah pengurusan di dalam organisasi JI. Maka dalam mempertimbangkan sistem yang akan digunakan, haruslah dijelaskan sumber-sumber pikiran dan rujukan ketika penyusunan yang dilengkapi dengan batas-batas dan harus senatiasa melengkapi pelaksanaan suatu kegiatan dengan sistem administrasi dan manajemen organisasi yang sempurna.

Pengrekrutan jumlah anggota JI bukan saja ditugaskan kepada para pendakwah yang diatur dibawah bidang Dakwah Wal Irsyad tapi sasarannya juga melalui maahad-maahad, madrasah, dan pondok pesantren yang diatur dibawah bidang Tarbiyah Rosmiyah (pendidikan) Markaziyah. Para lulusan dari pondok-pondok pesantren ini akan diajak atau ditawarkan untuk bergabing di dalam JI dan di Bai’at. Kemudian bagi yangsudah bergabung, akan  diberi tugas untk berdakwah dan tugas mengajar di pondok-pondok, dan ada juga diantara mereka yang akan diseleksi, dari lulusan yang terbaik untuk dkirim melanjutkan pelajran ke luar negeri yaitu ke universitas Islam, atau diantara mereka dikirim unutk mengikuti program diklat Akademi Militer.

Al-Jamaah Al-Islamiyah terdiri dari orang-orang muslim yang memiliki seorang pemimpin dan pemimpin tersebut disebut Amir Jamaah dimana organisasi tersebut bersifat rahasia. Setelah Al-Jamaah Al-Islamiyah berpisah dari Jamaah Negara Islam Indonesia (NII), maka JI membentuk struktur organisasi yang baru. Anggota Al-Jamaah Al-Islamiyah di kelompok-kelompokkan sesuai wilayah gerakan aktivitas dan jumlah personal, dan pembagian tugas juga berdasarkan peran atau tugas yang diberikan. Adapun struktur organisasi tersebut, adalah:[126]

Amir Jamaah    = Pimpinan Tertinggi,

Majelis Syura    = Anggota penyusun aturan organisasi,

Majelis Fatwa    = Anggota cendekiawan Islam,

Majelis Hisbah = Anggota kontrol kegiatan,

Majelis Qoyadah Markaziyah = Anggota pimpinan pusat/ Markaziy,

Mantiqi/ Mantiqiyah = Wilayah gerakan dakwah,

Wakalah = Perwakilan,

Saroyah/ Sariyah = Batalion,

Katibah = Kompi,

Kirdas = Pleton,

Fiah = Regu,

Toifah = Squad (kelompok yang lebih kecil dari regu).

Sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1999, Organisasi Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI) dipimpin oleh seorang Amir yang bernama Ustad Abdullah Sungkar dan Ustad Abdullah Sungkar memimpin organisasi Al-Jamaah Al- Islamiyah sampai dengan yang bersangkutan wafat pada tahun 1999, setelah yang bersangkutan wafat  maka Amir Al-Jamaah Al-Islamiyah dipimpin oleh Pak Adung yang pernah tinggal di Malaysia.

Setelah peristiwa Bom Bali, pada tahun 2002 Majelis Markaziyah Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI) yang dipimpin oleh Pak Adung mengadakan pertemuan di Tawangmangu Jawa Tengah dengan tujuan membicarakan kondisi muslim di Poso serta membahas rencana dalam rangka menghidupkan sumber ekonomi mandiri di Poso agar supaya dakwah dapat berjalan dengan baik sedangkan yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah: terdakwa, Abu Rusdan, Pak Guru alias Abu Dujana, Naji, Helmi, Wahid, Khairudin, Husein, Abu Fatih, Muklas, Fahmi.

Sebelum peristiwa bom JW Marriot Jakarta, pada tahun 2003 Majelis Markaziyah Al-Jamaah Al-Islamiyah dibawah pimpinan Pak Adung kembali mengadakan pertemuan di villa Cisarua Mega Mendung Bogor Jawa Barat dengan tujuan membicarakan masalah konsolidasi Al-Jamaah Al-Islamiyah tetapi pertemuan tersebut tidak sampai selesai dikarenakan pada saat pertemuan sedang berlangsung secara beruntun terjadi penangkapan anggota Al-Jamaah Al-Islamiyah oleh polisi di Surabaya. Yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah : terdakwa, Abu Rusdan, Pak Guru alias Abu Dujana, Naji, Helmi, Wahid, Khairudin, Pak Adung, Abu Tholud, Ihsan Miarso, Fahmi dan lain-lain.

Pada awalnya secara umum tugas di Jawa adalah tanggung jawab Pak Mar’ie alias Tauhid sebagai ketua setingkat Mantiqi II dan karena Pak Mar’ie tidak aktif maka atas persetujuan Pak Adung selaku pimpinan Al- Jamaah Al-Islamiyah tugas tersebut dilanjutkan oleh Abu Fatih setelah tugas tersebut dilaksanakan oleh Abu Fatih maka selanjutnya Pak Adung memberikan amanat kepada terdakwa untuk melanjutkan tugas yang pernah dilaksanakan oleh Abu Fatih yaitu: melaksanakan dakwah dan memberikan pelayanan kepada keluarga mujahid atau keluarga yang ditinggal suaminya karena ditangkap oleh polisi.

Setelah Pak Adung ditangkap oleh polisi, maka untuk mengisi kekosongan kepemimpinan Al-Jamaah Al-Islamiyah tersebut pada awal tahun 2004 bertempat disebuah rumah didaerah Sleman Jogyakarta, atas inisiatif terdakwa dibentuklah struktur organisasi Lajnah Ikhtiar Linasbil Amir (LILA) yang mana dalam pembentukan struktur tersebut terdakwa ditunjuk sebagai ketua LILA, yang hadir dalam pembentukan struktur tersebut adalah terdakwa, Pak Guru alias Abu Dujana, Abdul Rohim dan Abdul Halim.

Struktur LILA mempunyai kesamaan dengan struktur Al-Jamaah Al- Islamiyah yang mana dalam strukturnya tersebut mempunyai bidang-bidang tugas/ atau kerja yang disusun dengan tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi tersebut. Tugas terdakwa sebagai Ketua LILA/ Mas’hul Darurat selain bertugas untuk mencari dan mewujudkan figur-figur Amir yang Syar’i juga bertugas dan menjalankan fungsi-fungsi yang sebelumnya sudah berjalan dan dilaksanakan oleh Pak Adung seperti: Dakwah dan pendidikan, membahas persoalan-persoalan yang bersifat strategi perjuangan Islam, prioritas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan dalam pelaksaan prioritas tersebut diserahkan kepada masing-masing ketua bidang bersama anggotanya, sedangkan kedudukan terdakwa sebagai ketua LILA/Mas’hul Darurat menerima laporan sesuai dengan prioritas yang dilakukan oleh masing-masing ketua bidang.

Susunan Struktur LILA yang dibentuk oleh terdakwa selaku Ketua LILA/Mas’hul Darurat adalah sebagai berikut:

  1. Ketua Bidang Dakwah adalah Abdul Halim,
  2. Ketua Bidang Tarbiyah/ pendidikan adalah Abdul Rohim,
  3. Ketua Bidang Perbekalan adalah Wahid, dan
  4. Ketua Bidang Syariah/ askari adalah Pak Guru alias Abu Dujana.

Sebagai ketua LILA, tugas terdakwa adalah mencari dan mewujudkan figur-figur Amir yang Syar’i. Dan juga bertugas menjalankan fungsi-fungsi yang sebelumnya sudah berjalan dan dilaksanakan oleh Pak Adung seperti: Dakwah dan pendidikan, membahas persoalan-persoalan yang bersifat strategi perjuangan Islam, prioritas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing bidang.

Sistem hubungan kerja antara ketua LILA dengan masing-masing ketua bersifat garis komando yang maksudnya adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing ketua bidang secara hirarki dilaporkan kepada terdakwa selaku ketua LILA.

Pada pertengahan tahun 2005 bertempat disebuah villa di kawasan Bendungan Ungaran Jawa Tengah, diadakan rapat mejelis LILA yang dihadiri oleh terdakwa selaku ketua LILA, beserta ketua bidang lainnya, dan bersama-sama dengan temannya yang bernama Ustad Syahid dan Munsif.

Dalam rapat majelis LILA tersebut Hasanudin selaku wakalah Poso memaparkan operasi-operasi yang dilakukannya di Poso antara lain : Fa’i, Bom Donsadiro, pembunuhan terhadap istri seorang anggota TNI, mutilasi terhadap tiga orang siswi SMU Kristen Poso, pembunuhan Jaksa Ferry, dan lain-lain. Selanjutnya di bulan Oktober 2005 disebuah rumah/ villa di Batu Raden Banyumas Jawa Tengah, dua bulan setelah pertemuan di Bandungan Ungara Jawa Tengah, kembali diadakan pertemuan yang dihadiri oleh terdakwa selaku ketua LILA, beserta ketua bidang lainnya dengan tujuan melanjutkan pembahasan/ evaluasi atas operasi yang telah dilakukan oleh ikhwan-ikhwan di Poso. Tetapi karena undangan yang hadir ditinjau dari segi syari’at tidak memadai maka pertemuan tersebut tidak menghasilkan keputusan apa-apa.

Pengiriman bahan peledak yang merupakan aset Al-Jamaah Al-Islamiyah ke Poso adalah atas persetujuan terdakwa selaku ketua LILA, pengiriman tersebut dilakukan sebanyak dua kali melalui Surabaya, yang pertama pada bulan Agustus 2006 atas permintaan Hasanudin selaku wakalah Poso yang langsung diajukan Hasanudin selaku ketua wakalah poso kepada terdakwa. Berupa bahan peledak, yang terdiri antara lain: 100kg potasium klorat. yang kedua pada bulan Desember 2006/ Januari 2007 atas permintaan dr. Agus melalui Abdul Hakim Al. Rian yang disampaikan melalui penanggungjawab Poso Abu Fatih kemudian oleh Abu Fatih diteruskan kepada terdakwa. Bahan peledak yang diminta oleh Abu fatih tersebut adalah berupa 100kg potasium, 12 kg TNT, 2 kg alumunium powder dan 20 detonator.

Kemudian pertengahan bulan Januari 2007 majelis LILA mengadakan pertemuan dirumah Nur Afifudin di Ngaglik Sleman, pertemuan tersebut dihadiri oleh terdakwa. Dan yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah untuk mendengar laporan dari dr. Agus terkait aksi setelah pengiriman bahan peledak ke Poso serta penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang terjadi di jalan Pulau Irian Jaya, Poso pada tanggal 11 Januari 2007 dan dalam pertemuan tersebut dr Agus sempat memperlihatkan video rekaman pemakaman Ustad Rian yang meninggal karena ditembak oleh petugas kepolisian.

Selanjutnya, sekitar akhir Januari 2007 kembali diadakan pertemuaaan dirumah Nur Afifudin. Pertemuan tersebut dihadiri oleh terdakwa, yang membahas situasi Poso pasca penangkapan yang dilakukan pihak kepolisisan pada tanggal 22 Januari 2007 dan dalam pertemuan tersebut telah diputuskan bahwa Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI) belum melakukan tindakan pembalasan karena situasinya tidak memungkinkan.

Selain itu juga diputuskan untuk menyelamatkan sisa personil yang ada di Poso berikut aset-asetnya, seperti: bahan peledak, senjata api pendek maupun panjang beserta amunisinya.

  1. 2. Proses Peradilan Terdakwa Zuhroni alias Zarkasih sebagai Pengurus Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI)

a. Penangkapan Terdakwa selaku Pengurus JI

Zarkasih, Tokoh Jamaah Islamiyah (JI) yang disebut sebagai pelaku teror ditangkap oleh Tim Densus 88 Mabes Polri Pada 9 Juni 2007, di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pukul 18.00. Penangkapan Zarkasih dianggap dapat membuka mata rantai terorisme yang terjadi di Indonesia. Sebab, posisi Zarkasih dalam struktur JI adalah pimpinan eksekutif tertinggi. Dengan riwayat pernah mengikuti pendidikan militer di Kamp Saadah, Pakistan, pada 1987. Pada 1988, ia pernah mengajar di Kamp Hudaibiyah Moro, Filipina. Sebagai Ketua LILA, terdakwa bertugas mencari dan mewujudkan figur-figur amir.  Dia merupakan pengendali organisasi yang mempunyai jaringan dengan Al Qaidah. Kedudukannya lebih tinggi daripada Abu Dujana yang menjabat “Panglima Perang”, yang ditangkap di Banyumas sekitar pukul 11.00 hampir bersamaan, hanya berselang sekitar enam jam. Kemampuan Abu Dujana dalam militer memang tidak diragukan. Pada tahun 1989-1992 dia mengikuti pendidikan militer di Saddah, perbatasan Pakistan-Afghanistan sebagai angkatan ketujuh dan lulus nomor satu. Dari sana, dia pindah ke Turkhom, Afghanistan, untuk menjadi instruktur hingga saat harus meninggalkan kamp tersebut karena diserang pasukan Taliban pada 1992. Tahun 1997, Dujana muncul di Malaysia dan mengajar di Ponpes Lukmanul Hakim, Johor, sebelum kembali lagi dengan senjata pada tahun 2000 di kamp. Hudaibiyah. Tahun 2001 dia mengajar di Mahad Ali, Solo.

Sel organisasi JI memang sangat kuat. Buktinya, walaupun setelah Adung, pemimpin JI sebelumnya, telah ditangkap pada 2005, tongkat estafet langsung berpindah ke tangan Zarkasih. Polisi menemukan sejumlah bukti bahwa di bawah kepemimpinan Zarkasih-Abu Dujana, JI melakukan kontak dengan jaringan mereka di luar negeri. Dujana bertanggung jawab dalam pelatihan di kamp militer JI di Kamp Jabal Quba, Mindanao, Filipina Selatan. Mulai dari mengirim dan menempatkan lulusan hingga soal mengirimkan uang setiap bulannya. Urusan ini, antara lain, dibantu oleh Arif Syaifudin alias Firdaus alias Wito alias Tsaqof yang ditangkap polisi di Surabaya pada 10 Juni 2007.

Selain Dujana, Mbah als. Zarksih, polisi juga berhasil melakukan penangkapan tujuh tersangka lain. Mereka adalah Aris Widodo alias Tri (menyembunyikan serta menerima email dari Dujana untuk operasi syariah), Isa Ansyori Muchairom, dan Nur Fauzan Ade Setiawan. Lalu, ada Nur Afifudin alias Suharto alias Haryanto (yang membantu menyembunyikan Dujana serta mengawal dan mengantar Mbah alias Zarkasih), dan Azis Mustofa alias Api (membantu menyembunyikan DPO Poso, Mujadid, dan tersangka bom Atrium, Salahuddin).

  1. Dakwaan terhadap Zuhroni alias Zarkasih

Abu Irsyad alias Mbah alias Zarkasih mulai diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tindak pidana terorisme, pada hari Senin 17 Desember 2007. Seperti Abu Dujana yang sudah diadili pada 12 Desember 2007, Zarkasih sebagai Ketua Lajnah Ihtiar Linasbil Amir (LILA) juga dikenai dakwaan kesatu Primair Pasal 15 jo. Pasal 9 dan dakwaan kedua primair Pasal 17 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 15 jo. Pasal 9 Perpu RI No. 1 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjadi Undang-Undang, terkait juga dengan korporasi. Dengan ancaman hukuman seumur hidup. Zarkasih bersama anggota-anggotanya didakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain yang mempunyai satu tujuan. Karena dampak dari perbuatan tersebut menimbulkan rasa takut yang meluas pada masyarakat. Dakwaan lainnya Zarkasih bersama rekan-rekannya dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan memberikan atau meminjamkan uang maupun barang atau harta.

Target operasinya adalah misionaris asing, misionaris Indonesia, antara lain Prof Dr Jhon Litay, pengurus Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, serta intel kepolisian.

Tentang Dakwaan

Terdakwa dihadapkan ke muka sidang dengan surat dakwaan yang disusun secara kumulatif kesatu dan kedua, dimana pada dakwaan kesatu terdakwa didakwa secara subsideritas Primer – Subsider, demikian pula pada dakwaan kedua Terdakwa juga didakwa secara subsideritas Primer – Subsider, yakni

Dakwaan kesatu

Primer :

Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 15 Jo. 9 Pasal  Perpu RI No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang.

Subsider :

Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 13 huruf a Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Pasal 1 UU No. 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi undang-undang.

Dakwaan Kedua:

Primer:

Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 15 jo. Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Pasal 1 UU No. 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Subsider:

Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 13 huruf a Perpu RI No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentag Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

  1. c. Tuntutan terhadap Zarkasih

Terdakwa Zarkasih dituntut seumur hidup. Jaksa Penuntut Umum menilai Zarkasih terlibat aksi terorisme yang diduga dilakukan oleh Jamaah Islamiyah. Jaksa menilai Zarkasih telah melanggar UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan dakwaan korporasi, karena aksinya dilakukan atau atas nama Jamaah Islamiyah. Tuntutan lain yang dikenakan untuk anggota-anggotanya seperti Arif Widodo dituntut 14 tahun, Arif Syaifudin alias Tsaqof alias Firdaus 14 tahun penjara, serta 3 lainnya Taufik Masduki 14 tahun, Azis Mustofa 12 tahun, dan Nur Afifudin 12 tahun penjara.

  1. d. Putusan terhadap Zarkasih

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis terdakwa terorisme Zarkasih dengan hukuman 15 tahun penjara. Pada hari Senin, 21 April 2008. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang mentuntut Zarkasih dengan hukuman seumur hidup. Majelis berpendapat Zarkasih mengetahui pengiriman potasium dan sejumlah bahan peledak ke Surabaya. Bahan peledak itu kemudian akan dikirimkan ke Poso pada tahun 2006.

Menurut majelis, Zarkasih juga terbukti memberikan bantuan dana kepada “ikhwan” (saudara laki-laki) di Moro, Filipina sebesar Rp 5-7 juta setiap bulan. Hal yang meringankan, hanya sikap terdakwa berlaku sopan dan belum pernah dihukum. Sedangkan hal yang memberatkan adalah tindakan terdakwa berpengaruh pada sulitnya penangkapan pelaku terorisme lainnya. Dengan jabatan Zarkasih sebagai Ketua LILA yang bertugas mencari amir Al-Jamaah Al-Islamiyah, maka hakim berpendapat korporasi ini melakukan tindak pidana terorisme. Menurut hakim, Al-Jamaah Al-Islamiyah adalah korporasi yang tidak terdaftar di pemerintah namun memiliki struktur dan pembagian tugas yang jelas. Sehingga organisasi ini dapat dikatakan sebagai korporasi yang terlarang. Oleh karenanya, majelis menghukum Al-Jamaah Al-Islamiyah selaku korporasi dengan denda Rp 10 juta. Denda ini dibebankan kapada pengurusnya.

Hakim menjelaskan, karena organisasi ini belum terdaftar di pemerintah, maka hukuman denda dibebankan pada pengurusnya yang ada, yakni terpidana sendiri. Putusan denda ini, diterapkan terpisah dengan putusan terhadap terpidana sebelumnya Abu Dujana.

Lebih jelasnya, Zarkasih dihadapkan ke muka sidang dengan Surat Dakwaan yang disusun secara kumulatif kesatu dan kedua, dimana pada dakwaan kesatu Zarkasih didakwa secara subsideritas Primer-Subsider, demikian pula pada dakwaan Kedua Zarkasih juga didakwa secara Subsideritas Primer-Subsider. Pada akhirnya hakim menyatakan bahwa unsur dakwaan kesatu Primer telah terbukti, maka subsidernya tidak perlu dibuktikan lagi. Namun karena dakwaan bersifat kumulatif, maka dakwaan Kedua masih harus tetap dibuktikan. Melalui pertimbangannya Hakim juga menyatakan bahwa dakwaan kedua Primer terbukti, oleh karenanya dakwaan kedua subsider tidak perlu di buktikan lagi. Maka terhadap putusan ini Zarkasih dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana menurut :

Pasal 15 Jo. Pasal  9 Perpu RI No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang,

Yang menyebutkan:

“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.”

“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa., mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling snigkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Dan,

Pasal 17 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 15 jo. Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Pasal 1 UU No. 15 tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Yang menyebutkan:

“(1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain., bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”

Adapun Amar putusan Hakim, diantaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

-    Menyatakan terdakwa Zuhroni alias Zainuddin Fahmi , alias Oni alias Mbah, alias Abu Irsyad, alias Zarkasih, alias Nu’aim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum, bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan pembantuan, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi, bahan peledak dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;

-    Menyatakan Al-Jamaah Al-Islamiyah selaku korporasi yang salah satu pengurusnya adalah terdakwa terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme;

-    Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama 15 (lima belas) tahun;

-    Menghukum Al-Jamaah Al-Islamiyah selaku korporasi yang salah satu pengurusnya adalah terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

-    Menetapkan Al-Jamaah Al-Islamiyah selaku korporasi yang salah satu pengurusnya adalah terdakwa dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

IV. ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA

  1. A. Syarat dan Kriteria Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI) sebagai Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, ketentuan pidana di luar KUHP telah memperluas siapa yang dapat menjadi pelaku tindak pidana. Di sini, selain manusia, korporasi juga ditentukan dapat menjadi pelaku tindak pidana. Artinya, kalau semula hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, dalam perkembangan selanjutnya, korporasi juga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme mengaturnya.

Terpenuhinya syarat agar JI dikategorikan sebagai korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme, perlulah diketahui terlebih dahulu hal-hal yang mendasari JI sehingga dapat dikatakan sebagai korporasi menurut hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat kesimpangsiuran untuk menentukan pengkategorian suatu organisasi/ perkumpulan orang adalah suatu korporasi atau bukan. Secara prinsip, antara korporasi secara hukum perdata dengan hukum pidana terdapat perbedaan dalam pengkategoriannya. Dalam hukum perdata, korporasi dimaknai secara lebih jelas.

Letak perbedaannya, menurut hukum perdata yang dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum, terbagi lagi dalam dua jenis, yaitu orang perseorangan (manusia atau natural person) dan badan hukum (legal person). Sedangkan dalam hukum pidana pengertian korporasi tidak harus meliputi badan hukum, tetapi yang  bukan badan hukum juga dapat dipidana. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum perdata, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan (maatschap), yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum tetapi dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan serta melakukan suatu perbuatan-perbuatan hukum, misalnya perjanjian yang dilakukan antar pengurus-pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut, di luar dari yang dicontohkan itu, ternyata ada yang termasuk ke dalam apa yang dimaksudkan dengan korporasi dalam hukum pidana.

Bila melihat pada Rancangan KUHP tahun 1978/1988, korporasi dalam Buku I Pasal 120 diberi pengertian sebagai berikut:

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum atau pun bukan”.

Kemudian di Rancangan KUHP tahun 2004 (Dirjen perundang-undangan Depkumham, 2004), juga memberikan pengertian korporasi sebagaimana dalam Pasal 166 sebagai berikut:

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Dalam hukum pidana, selain korporasi merupakan badan hukum, lebih luas lagi korporasi dapat juga sebagai non badan hukum. Perluasan makna yang dilakukan dalam hukum pidana ini, menyebabkan kesimpangsiuran dalam hukum pidana Indonesia yang berusaha memperluas makna korporasi dari makna yang sebenarnya. Bila kita melihat devinisi korporasi, seperti dalam black law dictionary yang menyatakan person or legal entity created by or under authority of the laws of state or nation. Dimana sesungguhnya pengertian terhadap korporasi itu adalah, pribadi atau suatu golongan yang sah berada di bawah hukum suatu bangsa atau negara.

Akan tetapi perkembangan hukum pidana di Indonesia, yang berusaha mengikuti setiap kemajuan dalam masyarakat sebagai laboratoriumnya, serta berusaha membuat jeratan yang lebih luas, agar semua aktifitas, maupun perilaku setiap orang tetap tetap terpayungi dalam koridor hukum yang diharapkan, maka dalam hukum pidana dijumpailah pengerian korporasi yang mengartikannya secara luas. Walaupun suatu organisasi/ perkumpulan orang tidak berbentuk badan hukum, ia dapat dikatakan sebagai suatu korporasi. Akibat perluasan makna ini, maka pengertian korporasi tidak seperti yang seharusnya lagi.

Apabila defenisi korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dirumuskan secara luas artinya mencakup baik sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum, maka konsekuensi yang timbul dari formulasi semacam ini, secara teoritis korporasi dapat melakukan tindak pidana yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sebaliknya apabila korporasi dirumuskan terbatas sebagai badan hukum saja, maka tindak pidana yang dapat dilakukan korporasi pun dibatasi. Pada dasarnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian, seperti dalam perkara-perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya, perkosaan, sumpah palsu. Serta bentuk pemidanaannya juga tidak berbentuk pidana kurungan.

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana untuk menentukan suatu organisasi seperti JI itu adalah korporasi atau bukan di dalam lapangan hukum pidana. Sebagaimana undang-undang terorisme tidak mengatur secara eksplisit syarat dan kriteria untuk dapat menentukan suatu organisasi tersebut adalah korporasi yang berbadan hukum atau tidak. Menurut pendapat penulis terhadap hal ini, hakim dapat mempergunakan kewenangannya untuk melakukan penafsiran hukum secara luas. Sebagaimana tugas hakim adalah untuk menemukan hukum. Disamping itu, bila kita teliti dalam undang-undang terorisme, secara implisit batasan atau ukuran untuk menentukan tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi, dapat di lihat dalam Pasal 17 ayat (2), disebutkan:

“Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”

Berdasarkan pasal tersebut, untuk dapat menyatakan suatu organisasi/ perkumpulan orang adalah korporasi atau bukan, maka tidaklah harus berbadan hukum. Karena hanya dengan terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain maka sudah cukup dikatakan bertindak atas suatu korporasi. Oleh karenanya walupun JI tidak berbadan hukum, dapatlah dikatakan sebagai suatu korporasi.

Selain itu, organisasi JI dikategorikan sebagai korporasi dalam pengertian secara luas, alasannya adalah walupun JI tidak terdaftar, tetapi JI memiliki struktur jelas yang mana para anggota/ pengurusnya memiliki suatu tujuan bersama serta memiliki hubungan kerja atau hubungan lain.

Secara fundamental JI memiliki struktur organisasi yang jelas sebagai syarat suatu korporasi, ditandai memiliki pimpinan dan melakukan suatu persekutuan atau permufakatan, serta memliki anggaran dasar, walaupun sifatnya bukan badan hukum resmi/terdaftar. Maka JI dapatlah dikatakan sebagai korporasi, sebagaimana fakta berikut:

  1. JI memiliki harta kekayaan yang terpisah

Harta ini didapat dari pemasukan para anggota atau dari suatu perbuatan pemisahan dari seseorang yang diberi suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan memang diperlukan sebagai alat untuk mengejar suatu tujuan tertentu dalam hubungan hukumnya. Walaupun harta kekayaan itu berasal dari pemasukan para anggota, harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing anggota- anggotanya. Perbuatan-perbuatan hukum pribadi para anggotanya dengan pihak ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan yang terpisah itu. Sebagaimana, JI memiliki program Tamwil yang berarti pendanaan. Yaitu JI berusaha untuk memiliki sumber pendanaan bagi penunjang misi perjuangan organisasi. Kegiatan ekonomi dan kutipan sumbangan dari anggota, pendukung dan simpatisan diatur sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk kegiatan perjuangan organisasi JI.[127] Hal ini diperkuat dengan keterangan Nasir Abas di dalam persidangan yang menyatakan “ dana perjuangan di dapat dari iuran anggota, infaq, dan sadaqoh”.

  1. JI mempunyai tujuan tertentu

JI dapat dikategorikan memiliki tujuan yang ideal. Maksud tujuan adalah kemauan, usaha yang dicita-citakan secara tersendiri untuk mencapai sesuatu oleh organisasi atau persekutuan atau permufakatan. Karena itu, tujuan bukanlah merupakan kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang (anggota). Perjuangan mencapai tujuannya itu dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai persoon (subjek hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukumnya. JI memiliki komitmen dan tujuan bersama yang mana terdapat sepuluh prinsip Islam (Ushulul Manhaj Al-Harakiy Li-Iqomatiddin) yang harus menjadi pegangan anggota JI dalam hidupnya dan mengajak umat Islam yang lain untuk memiliki pegangan yang sama (sebagaimana dalam PUPJI). Tujuan utamanya: terbentuknya sebuah negara Islam atau Daulah Islam yang menjadi tujuan akhir.[128]

  1. JI mempunyai kepentingan sendiri

Dalam hubungannya untuk mencapai tujuan tertentu, JI mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Kepentingan itu adalah kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Kaitannya dalam hal ini, JI memiliki aktifitas-aktifitas tertentu di bidang sosial, seperti di jalur pendidikan dan dakwah. Akan tetapi juga dapat berbenturan dengan hukum bilamana dalam aktifitasnya JI melakukan tindakan pidana seperti telah melakukukan aktifitas kepemilikan senjata api. Selain itu JI juga bergerak di bidang militer, sedangkan di negara kita legalisasi militer hanyalah dimiliki badan negara yakni TNI dan Polri. Oleh karena itu dalam pergerakannya JI juga bertentangan dengan hukum.

  1. JI memiliki organisasi yang teratur

Dalam pergaulan hukum, JI merupakan organisasi yang tergolong korporasi non badan hukum yang dapat diterima sebagai persoon di samping manusia. JI adalah organisasi yang merupakan suatu kesatuan sendiri yang hanya dapat bertindak hukum dengan organnya, dibentuk oleh manusia, merupakan badan yang mempunyai anggota. Sampai sejauh mana organ JI yang terdiri dari manusia itu dapat bertindak hukum sebagai perwakilan dari badan hukum dan dengan jalan bagaimana manusia-manusia yang duduk dalam organ dipilih dan diganti, ini diatur oleh anggaran dasar dan peraturan atau keputusan rapat anggota yang tidak lain ialah suatu pembagian tugas dan dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi, dalam hal ini JI memiliki PUPJI sebagai panduan organisasi. JI memiliki struktur organisatoris yang jelas terdiri dari Amir Jamaah (Pimpinan tertinggi), Majelis Syura (Anggota Penyusunan Organisasi), Majelis Fatwa (Anggota Cendekiawan Islam), Majelis Hisbah (Anggota Kontrol Kegiatan), Majelis Qiyadah Markaziyah (Anggota Pimpinan Pusat), Mantiqi (Wilayah Gerakan Dakwah), Wakalah (Perwakilan), Saroyah (Batalion), Katibah (Kompi), Kirdas (Regu), Toifah (Kelompok yang lebih kecil dari regu).[129]

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disebutkan bahwa suatu korporasi maupun seseorang dapat dipidana dengan tindak pidana terorisme, apabila melakukan kegiatan yang tergolong, seperti:

  1. Perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan dan atau bermaksud membuat suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, perbuatan yang menimbulkan korban bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkngan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional (Pasal 6, 7),
  2. Perbuatan yang menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, darat, laut dan atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut (Pasal 8a),
  3. Perbuatan yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan lalu lintas udara, darat, laut serta menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut dengan memasang tanda atau alat yang keliru (Pasal 8c),
  4. Perbuatan yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum dan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, berakibat mengganggu keamanan, pertahanan masyarakat dan negara (Pasal 9),
  5. Perbuatan yang dengan sengaja mengunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak oang atau terjadi kerusakan kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas Internasional (Pasal 10),
  6. Perbuatan yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana teorisme (Pasal 12),
  7. Perbuatan yang secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda (Pasal 12a),
  8. Perbuatan yang mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya (Pasal 12b),
  9. Perbuatan yang berupa penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya (Pasal 12c),
  10. Perbuatan yang meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata bilogis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi, mengancam, maupun dalam bentuk lainnya yang melanggar hukum (Pasal 12d),
  11. Perbuatan yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:
    1. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme,
    2. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme,
    3. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme (Pasal 13),
    4. Perbuatan yang merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme (Pasal 14),
    5. Perbuatan yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme (Pasal 15),
    6. Perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun sama-sama atau atas nama suatu korporasi, dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Bagi Korporasi yang telibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang (Pasal 17).

Dengan pengertian-pengertian itu, selanjutnya agar kita dapat menentukan JI digolongkan telah melakukan tindak pidana terorisme. Maka dapat diambil beberapa analisa yakni:

  1. Perlu dibuktikan terlebih dahulu benar bahwa adanya suatu korporasi.
  2. Perlu ditelaah kembali, korporasi tersebut berbentuk apa dan berlaku dalam ruang hukum mana. Apakah ia termasuk dalam korporasi berbadan hukum atau bukan badan hukum. Dan pemberlakuan atas korporasi tersebut berada dalam ruang lingkup aspek hukum mana. Hukum perdata atau pidana atau bidang hukum lainnya. Karena, bila melihat penjelasan yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli hukum dan keterangan penulis sebelumnya, jelas dikatakan bahwa ruang lingkup korporasi dalam hukum perdata merupakan pengertian dari korporasi dalam arti sempit. Yaitu korporasi yang berbadan hukum. Sehingga lebih ditekankan kepada unsur-unsur keperdataannya untuk diakui sebagai suatu korporasi. Sedangkan korporasi pada ruang lingkup hukum pidana melihat pengertian korporasi itu dalam arti yang lebih luas, yakni dengan memasukkan keadaan dimana suatu sekumpulan orang yang terorganisasi, bertindak atas nama sendiri untuk kepentingan kelompoknya berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, dapat dikatakan korporasi juga tanpa harus memperlengkapi dirinya sebagaimana pemenuhan seperti pada korporasi yang berbadan hukum dalam hukum perdata. Oleh karenanya, didalam ruang lingkup hukum pidana, korporasi dikenal menjadi dua macam, yaitu: berbadan hukum dan yang bukan badan hukum.
  3. Lebih lanjut dilihat kepada perbuatannya sebagai suatu subjek hukum. Dimana subjek hukum itu dapat melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum bagaimana yang semestinya dilakukan oleh suatu korporasi sebagai subjek hukum, adalah perbuatan dan atau aktifitas yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip, asas-asas hukum serta konstitusi negara kita, Indonesia. Maka dari itu apabila dapat dibuktikan adanya perbuatan-perbuatan, baik yang dilakukan oleh ketua, pengurus, ataupun anggota dalam hubungannya bertindak atas nama sendiri maupun bersama-sama demi kepentingan kelompoknya berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, yang perbuatan aktifitas serta tindakan-tindakan dari korporasi tersebut termasuk sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka korporasi tersebut dapat dikatakan sebagai korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme.

Pada akhirnya melalui penelitian yang dilakukan secara normatif, penulis berkesimpulan bahwa JI dapat dikategorikan sebagai korporasi. Karena dengan adanya Pasal 17 ayat (2), menyebutkan :

“Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.”

Sehingga dimungkinkannya JI dalam hal ini, walaupun berbentuk organisasi ia terkategori sebagai korporasi. Baik menurut pengertian korporasi dalam hukum pidana dan pengertian korporasi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini. Sebagaimana dalam pasal disebutkan “tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain” dinyatakan sebagai suatu korporasi. Selanjutnya untuk menyatakan korporasi JI melakukan tindak pidana terorisme, dengan melihatnya dari :

  1. Pengurus dan anggota JI terbukti di persidangan melakukan perbuatan pidana sebagaimana unsur-unsur yang termuat dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
  2. Memiliki struktur tata kerja, garis kerja yang tersusun dengan baik, berdisiplin tinggi, militansi, adanya rekrutmen dengan sumber daya yang terlatih berkemampuan, karakteristik operasinya memiliki perencanaan, waktu, taktik, dan kolusi, perilaku pengurus dan atau anggotanya memiliki motivasi, dedikasi, keinginan membunuh atau menyerah hidup-hidup, adanya tujuan politik yang terselubung dengan melakukan perbuatan kriminal untuk mencapai tujuan dengan tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku secara hukum, memilih sasaran untuk menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk publikasi luas yang bertentangan dengan dasar negara kita, konstitusi. Dengan maksud yang merusak, menghancurkan, membahayakan, menggoncang keamanan dan pertahanan negara, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan, transportasi, peta, memiliki pendanaan, dan jaringan baik di dalam maupun luar negeri yang dengan kemampuan-kemampuan tersebut membuat suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, perbuatan yang menimbulkan korban bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional merupakan kriteria dari suatu korporasi sehingga dapat dikatakan korporasi yang bergerak dalam bidang terorisme.
  1. B. Analisis Putusan Pemidaan Terhadap Terdakwa Zuhroni alias Zarkasih  Sebagai Pengurus Korporasi yang Melakukan Kegiatan Terorisme.

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk penyelesaian perkara pidana. Dengan diucapkan putusan hakim, secara formal perkara tersebut di tingkat Pengadilan Negeri telah selesai. Oleh karena itu, status dan langkah Terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan, menolak putusan untuk melakukan upaya hukum banding/ kasasi atau melakukan grasi. Setelah itu, juga dapat disebutkan lebih detail karena putusan hakim merupakan “mahkota” dan “puncak” dari setiap perkara. Maka, diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran (yusticiabelen), ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya, serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan, pada peradilan pidana, proses “pembuktian” hakikatnya lebih dominan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada Hakim tentang kejadian tersebut sehingga Hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini, adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan Hakim dalam menemukan kebenaran materil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek berikut: perbuatan-perbuatan mana yang dapat dianggap terbukti, apa perbuatan tersebut telah terbukti, apakah Terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, delik apa yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu, serta pidana apa yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan pidana. Melalui pembuktian ditentukan nasib Terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan “bersalah”. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian, meneliti sampai di mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau bewijs kracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.[130]

Untuk memidana seseorang harus dapat dibuktikan unsur-unsurnya terlebih dahulu. Di Indonesia seorang terdakwa dan tersangka sangat dilindungi akan hak-haknya. Salah satunya “asas praduga tidak bersalah”. Dengan adanya KUHAP, sistem peradilan kita memakai pembuktian sistem persidangan akuisitor. Dimana di dalam persidangan harus ditemukan kebenaran materil dengan seyakin-yakinnya sebagai dasar untuk hakim menjatuhkan putusan pemidaanaan dan Terdakwa haruslah dianggap tidak bersalah sampai persidangan dapat membuktikan bahwa Terdakwa benar-benar bersalah melalui putusan hakim yang bersifat final dan tetap. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP yaitu menganut sistem pembuktian secara negatif dalam menentukan salah tidaknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana, tergantung dari keyakinan hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, alat bukti menurut Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Meskipun hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana, hakim harus menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana jika berdasarkan alat-alat bukti yang sah Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana.

Selanjutnya dengan melihat putusan Majelis Hakim pada persidangan Terdakwa Zuhroni alias Zarkasih, dapatlah diambil beberapa analisis, antara lain:

  1. 1. Analisis Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana teroris secara melawan hukum dengan melakukan pembantuan, menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi, bahan peledak dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Dalam pertimbangannya hakim telah menguraikan dakwaan kesatu primer yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

  1. Setiap orang,
  2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme,
  3. Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Ad. a. Unsur setiap orang

Berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan telah melakukan suatu perbuatan pidana berkenaan dengan tindak pidana terorisme.

Pembentuk undang-undang mempergunakan kata “setiap orang” tidak sebagaimana layaknya di dalam perundang-undangan pidana umum yang mempergunakan perkataan “barang siapa” dengan penegasan bahwa tindak pidana terorisme adalah merupakan tindak pidana khusus yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada orang selaku pribadi (persoonlijke) ketimbang orang sebagai subjek hukum pada umumnya (recht persoon), dengan mana dapatlah diketahui bahwa tindak pidana terorisme merupakan suatu bentuk tindak pidana khusus yang walaupun ada kemungkinan dan kaitannya sebagai perbuatan pidana yang dilakukan perbarengan atau penyertaan, namun pertanggungjawabannya jatuh pada setiap orang yang tersangkut di dalamnya secara pribadi masing-masing. Dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif. Secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana terorisme haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu.

Dalam kaitannya dengan itu, terdakwa Zuhroni alias Zarkasih sudah berusia lebih dari 17 tahun dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk memepertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1398 K/Pid/1994  tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya. Berdasarkan kenyataaan-kenyataan sebagaimana dipertimbangkan dan terurai di atas, terdakwa dengan identitasnya tersebut, adalah subyek hukum yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan telah cukup terbutki dan terpenuhi oleh keadaan dan keberadaaan Terdakwa Zuhroni alias Zarkasih tersebut.

Menurut pendapat penulis, pertimbangan hakim terkait terpenuhinya unsur “setiap orang” ini adalah sudah tepat. Penegasannya adalah sepanjang tidak adanya alasan-alasan pemaaf sebagaimana ketiadaan ketidakmampuan Terdakwa untuk bertanggung jawab sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka dapatlah dibebankan kepada Terdakwa pertanggungjawaban pidananya.

Ad. b. Unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Dalam praktek hukum sehari-hari yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih dengan maksud bersepakat untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana. Agar memperoleh makna yang jelas atas unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ini, hendaknya kita menghubungkannnya dengan unsur berikutnya yakni unsur secara melawan hukum, memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, meyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, aminisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme di mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa permufakatan jahat dalam perkara atas nama terdakwa Zuhroni alias Zarkasih adalah permufakatan jahat secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/ atau di Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Berkenaan dengan hal tersebut di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

Di rumah saksi Mahfud Qomari dan dirumah saksi Sikas Alias Karim, tersimpan barang-barang kepemilikan Askari Sariyah berupa senjata api, amunisi, bahan peledak dan potasium serta barang-barang lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana terorisme. Menurut saksi Mahfud Qomari alias Ayyasi, menerangkan bahwa barang-barang milik Askari Sariyah yang dibawa ke Jogyakarta untuk diserahkan kepada Sarwo Edi Nugroho atas perintah Abu Dujana Alias Pak Guru yang dilaporkan kepada terdakwa. Sebelumnya saksi Sarwo Edi Nugroho alias Suparjo telah dihubungi oleh Abu Dujana untuk menerima senjata api berikut amunisinya dari saksi Mahfud Qomari alias Ayyasi. Saksi Mahfud Qomari dan saksi Sikas Alias Karim pada tahun 2006 telah mengirim potasium ke Surabaya yang diterima oleh Maulana sesuai permintaan dari Ikhwan-Ikhwan di Poso. Terdakwa pernah menerima laporan dari Abu Dujana bahwa Abu Dujana memerintahkan Ayyasi untuk mengirim dan memindahkan 2 buah senjata api jenis M 16, tiga buah Revolver dan satu bah FN serta ratusan butir amunisi, dari Solo ke Jogyakarta yakni kepada Sarwo Edi Nugroho di jalan Lingkar Utara Jogyakarta dan antara tahun 2005 sampai bulan February 2007, telah mengirim uang untuk Ikhwan-Ikhwan Indonesia yang sedang latihan di Camp. Hudaibiyah Moro Philipina, perbulannya rata-rata antara empat juta rupiah sampai tujuh juta rupiah selain dari itu terdakwa memerintahkan agar memberi bantuan untuk para janda yang ditinggal mati suaminya dalam perjuangan dan yang sedang menjalankan pidana. Ketika diadakan pertemuan pengajian di Bandungan Jawa Tengah, terdakwa bersama Abu Dujana dan Hasanudin alian Samet Rahako (terpidana kasus terorisme mutilasi Di Poso), dimana pada saat itu Hasanudin menyampaikan akan memberikan sumbangan dana kepada terdakwa selaku Ketua Masul Darurat Al-Jamaah Al-Islamiyah sejumlah limapuluh juta rupiah, namun ternyata terdakwa hanya menerima sejumlah tiga puluh juta rupiah yang dikimkan melalui Munsif. Uang yang dikirim oleh terdakwa untuk Ikhwan-Ikhwan Indonesia yang berada di Moro Philipina dan uang untuk janda-janda yang ditinggal mati oleh suaminya atau yang suaminya tengah menjalani pidana, berasal dari uang perkumpulan milik Masul Darurat Al-Jamaah Al-Islamiyah.

Fakta-fakta di dalam persidangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa di antara Terdakwa dan saksi-saksi yang lebih lanjut juga diketahui sebagai Terdakwa bahkan diantaranya ada juga yang telah menjadi Terpidana dalam perkara tindak pidana terorisme, telah terbentuk suatu organisasi atau korporasi yang secara sambung-menyambung telah terkait dan terikat pada suatu kesatuan visi dan misi yang disebutnya sebagai perjuangan atau jihad, yang ternyata telah menghimpun dan menggunakan barang-barang terlarang yang diyakini sebagai barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Penulis sependapat dengan Majelis Hakim, dengan telah terbukti kegiatan Terdakwa dan saksi-saksi sebagai kegiatan terorganisir, maka permufakatan yang timbul dan diambil dalam organisasi tersebut termasuk berkenaan dengan barang-barang terlarang tersebut adalah merupakan permufakatan jahat atau setidak-tidaknya dapat dikategorikan sebagai percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Oleh karena permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, sebagai unsur delik, adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif maka dengan terbuktinya salah satu dari ketiga perbuatan tersebut maka unsur kedua dapat dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. c. Unsur secara melawan hukum, memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, aminisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Pengertian dari kata melawan hukum sudah sedemikian berkembang di dalam pemahaman dan praktek kehidupan sehari-hari, yang meliputi pengertian perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, perbuatan–perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan yang melanggar hak orang lain serta perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan perilaku terpuji di dalam tata pergaulan masyarakat.

Dalam hubungan dengan tindak pidana terorisme, khususnya berkenaan dengan Pasal 9 PERPU No. 1 Tahun 2002 jo. UU No. 15 Tahun 2003, secara terperinci telah disebutkan perbuatan-perbuatan yang menyangkut perbuatan melawan hukum berkenaan dengan tindak pidana terorisme yang diatur dalam pasal tersebut meliputi: “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya.”

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan antara lain bahwa:

Di rumah saksi Mahfud Qomari dan dirumah saksi Sikas alias Karim, tersimpan barang-barang kepemilikian Askari Sariyah berupa senjata api, amunisi, bahan peledak dan potasium serta barang-barang lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana terorisme, dimana menurut saksi Mahfud Qomari menerangkan bahwa barang-barang milik Askari Sariyah yang dibawa ke Jogyakarta untuk diserahkan kepada Sarwo Edi Nugroho atas perintah Abu Dujana yang dilaporkan kepada terdakwa dan sebelumnya saksi Sarwo Edi Nugroho telah dihubungi oleh Abu Dujana untuk menerima senjata api berikut amunisinya dari saksi Mahfud Qomari. Ternyata pula bahwa saksi Mahfud Qomari dari Saksi Sikas pada tahun 2006 telah mengirim potasium ke Surabaya yang diterima oleh Maulana sesuai permintaan dari Ikhwan-Ikhwan di Poso. Dalam kaitan itu terdakwa pernah menerima laporan dari Abu Dujana bahwa ia memerintahkan Ayyasi untuk mengirim dan memindahkan 2 buah senjata api jenis M16, tiga buah Revoler dan satu buah FN serta ratusan butir amunisi, dari Solo ke Jogyakarta yakni kepada Sarwo Edi Nugroho di Jl. Lingkar Utara Jogyakarta dan ternyata kegiatan yang dilakukan Abu Dujana dan kawan-kawan untuk mengirim dan memindahkan dua buah snjata api jenis M-16, tiga buah Revolver dan satu buah FN serta ratusan butir amunisi, dari Solo ke Jogyakarta dengan mengirimkan/ menitipkan kepada Sarwo Edi Nugroho di Jl. Lingkar Utara Jogyakarta, sebelumnya hal itu oleh Abu Dujana telah dilaporkan kepada terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, jelas bahwa perbuatan terdakwa yang menerima dan menyerahkan baik senjata api lengkap dengan peluru dan magazennya maupun yang menurutnya berkaitan dengan perjuangan jihad yang diyakininya untuk memerangi kedzholiman terhadap umat muslim adalah suatu perwujudan dari pelanggaran atas apa yang dilarang oleh undang-undang yakni memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Penulis sependapat dengan Majelis Hakim, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti di muka persidangan melanggar hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, maka sudah sepatutnya perbuatan terdakwa dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur ad. c., yakni unsur “secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme” telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa tersebut.

  1. Analisis penjatuhan putusan pidana selama 15 tahun penjara terhadap Terdakwa

Menurut penulis, terkait lamanya pidana penjara adalah hak sepenuhnya oleh Majelis Hakim, asalkan tidak melebihi ancaman maksimal pidananya. Lazimnya lamanya pidana penjara dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa misalnya dari latar belakang kehidupan terdakwa yang sebelumnya belum pernah dipidana, sikap Terdakwa selama mengikuti jalannya persidangan dan hal-hal lain yang diyakini dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Persidangan terhadap Zarkasih sebagaimana menurut pasal dakwaan ancaman maksimalnya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sedangkan Jaksa menuntut dengan penjara seumur hidup sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang maksimal penjara dapat seumur hidup. Maka terhadap putusan 15 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah sah-sah saja, oleh karena pidananya telah terbukti.

Lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan hakim meskipun bersifat subjektif pada masyarakat, dalam artian ada pihak yang menyatakan hukuman 15 tahun penjara adalah ringan, mengingat kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang sangat keji sehingga mengganggu ketentraman masyarakat luas, di pihak lain menyatakan hukuman selama itu sudahlah cukup karena hukuman yang tinggi akan menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Hal ini didasari menurut teori relatif atau teori tujuan, pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Mengenai tujuan ini, menurut pendapat Sofyan Sastrawidjaja yakni:[131]

  1. Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah, karena akibat dari telah terjadinya kejahatan,
  2. Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan, yang dapat dibedakan atas: pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum didasarkan kepada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan. Dengan cara: i.) Dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti orang-orang agar tidak melakukan kejahatan. ii.) Dengan menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana yang dilakukan dengan cara yang kejam sekali dan dipertontonkan kepada umum, sehingga setiap orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan.

Pencegahan khusus didasarkan pada pikiran bahwa pidana itu dimaksudkan agar orang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Dengan cara:

  1. Dengan memperbaiki penjahat. Adapun caranya dengan memberikan pendidikan kepada penjahat selama menjalani pidananya,
  2. Dengan menyingkirkan si penjahat dari pergaulan masyarakat. Adapun caranya ialah kepada penjahat yang sudah kebal atau tidak menghiraukan ancaman-ancaman pidana uang berupa menakut-nakuti itu, agar dijatuhi pidana yang bersifat menyingkirkan dari pergaulan masyarakat, dengan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup ataupun dengan cara yang mutlak yaitu pidana mati.

  1. 3. Analisis Majelis Hakim menyatakan Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI) selaku korporasi yang salah satu pengurusnya adalah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme.

Di dalam persidangan terungkap fakta : Terdakwa selaku anggota Al-Jamaah Al-Islamiyah bersama-sama dengan anggota lainnya dari JI antara Abu Dujana dan Nasir Abbas pernah mengikuti latihan di Camp. Saadah diperbatasan Pakistan/Afganistan yang diberangkatkan oleh ketua/ Amir Al-Jamaah Al-Islamiyah Abdullah Sungkar yag berkedudukan di Malaysia, selesai pelatihan Camp. Saadah, terdakwa pernah menjadi pelatih di Camp. Hudaybiyah di Mindano Philipina bersama dengan Nasir Abbas. Al-Jamaah Al-Islamiyah mempunyai pembagian kerja secara struktural sebagaimana tertulis dalam buku PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Al-Islamiyah) dari seperti Markaziah (pusat) yang diketuai oleh Amir – Wakalah Mantiqi – Ishobah –Qoid sampai dengan anggota. Karena kevakuman Amir Al-Jamaah Al-Islamiyah maka agar JI tetap berjalan dan kredibel, terdakwa pada waktu antara bulan Mei 2004 pada pertemuan di Ngawi Jawa Timur ditunjuk selaku Ketua Mas’ul darurat Al-Jamaah Al-Islamiyah. Antara bulan September-Oktober 2004 terdakwa bersama Abu Dujana, Helmi dan Naji mengadakan pertemuan di Sleman dengan acara mencari orang yang menggantikan posisi Pak Adung, yang disebut sebagai LILA yaitu suatu majelis yang ditugaskan mencari dan menetapkan Amir yang sebenarnya dimana dalam pertemuan mereka secara aklamasi menyepakati terdakwa sebagai ketua LILA. Mengenai susunan LILA, Terdakwa sebagai ketua dan pengakuan terdakwa tersebut direkam dan telah ditayangkan dipersidangan, susunannya adalah: Ketua : Terdakwa Zarkasih alias MBAH; Bidang Dakwah : Abdul Halim; Bidang Tarbiyah: Abdul Rohim; Bidang perbekalan: Wahid; Bidang Syariah: Abu Dujana.

Pada persidangan ditayangkan alat bukti elektronik (CD/DVD) tentang pengakuan Terdakwa dan pengakuan Abu Dujana yang direkam pada saat pemeriksaan pada tahap penyidikan/BAP mengenai korporasi yang disebut dalam Mas’ul Darurat Al-Jamaah Al-Islamiyah atau juga disebut dengan LILA dimana Abu Dujana sebagai ketua bidang Syariah dan terdakwa mengaku sebagai ketua LILA. Terdakwa mengakui isi dan keterangan yang disampaikan dalam rekaman CD/DVD tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Kegiatan Terdakwa termasuk tindakan terorisme yang dilakukan oleh korporasi dimana antara terdakwa dan rekan-rekannya dalam korporasi Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI) ada pembagian tugas yang jelas dalam lingkup kumpulan orang-orang yang terorganisasi dan mempunyai semacam AD-ART atau lebih dikenal dengan PUPJI. Walaupun termasuk dalam korporasi yang tidak terdaftar di pemerintahan. Di dalam struktur organisasi LILA mempunyai kesamaan dengan organisasi JI baik dalam bidang kerja maupun tujuan yang hendak dicapai. Pembagian kerja secara tanjim siri yang dilakukan oleh JI masih disebut korporasi walaupun secara terputus-putus tidak dalam hubungan penyertaan, yaitu dapat dilakukan seorang diri asalkan bertindak dalam lingkungan korporasi. Dengan adanya LILA sebagai semacam kepanitiaan dan bertindak sebagai Amir sementara mencari Amir Al-Jamaah Al-Islamiyah (JI) yang definitif dimana Terdakwa bertindak sebagai ketuanya, LILA pun masuk ke dalam lingkup korporasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme.

Hal tersebut diperkuat fakta adanya tindak pidana terorisme dimana bahwa : di rumah saksi Mahfud Qomari dan dirumah saksi Sikas tersimpan barang-barang kepemilikan Askari Sariyah berupa senjata api, amunisi, bahan peledak dan potasiaum serta barang-barang lainnya yang diduga berhubungan dengan Tindak Pidana Terorisme. Menurut saksi Mahfud menerangkan bahwa barang-barang milik Askari Sariyah yang dibawa ke Jogyakarta untuk diserahkan kepada Sarwo Edi Nugroho atas perintah Abu Dujana yang dilaporkan kepada Terdakwa. Sebelumnya saksi Sarwo Edi Nugroho telah dihubungi oleh Abu dujana untuk menerima senjata api berikut amunisinya dari saksi Mahfud Qomari. Saksi Mahfud Qomari dan saksi Sikas, pada tahun 2006 telah mengirim potasium ke Surabaya yang diterima oleh Maulana sesuai permintaan dari Ikhwan-ikhwan di Poso. Terdakwa pernah menerima laporan dari Abu Dujana bahwa Abu Dujana memerntahkan Ayyasi untuk mengirim dan memindahkan 2 buah senjata api jenis M 16 , tiga buah Revover dan 1 buah FN serta ratusan butir amunisi dari Solo ke Jogyakarta yakni kepada Sarwo Edi Nigroho di Jl. Lingkar Utara Jogyakarta dan antara tahun 2005 sampai bulan Februari 2007 telah mengirim uang untuk Ikhwan-ikhwan Indonesia yang sedang latihan di Camp. Hudaibiyah Moro Philipina, perbulannya rata-rata antara empat juta sampai tujuh juta rupiah selain dari itu Terdakwa memerintahkan agar memberi bantuan untuk para janda yang ditinggal mati suaminya dalam perjuangan dan yang sedang menjalankan pidana.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana di atas, berkenaan dengan “melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama korporasi yang dilakukan orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama” telah cukup terbukti dan terpenuhi oleh keberadaan dan perbuatan terdakwa Zuhroni alias Zarkasih yang merupakan anggota/pengurus JI sekaligus ketua LILA.

Bila kita melihat kembali pada teori Bab II, bahwa JI selaku korporasi merupakan jenis korporasi yang menggunakan doktrin Strick Liability. Dimana pembebanan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja di lingkungan JI. Menurut Doktrin Strick Liability, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya (dalam kaitannya JI sebagai subjek hukum pidana). Penerapan doktrin ini dapat diterapkan dalam kasus ini, dimana terbukti melalui fakta-fakta yang dikemukakan dalam persidangan, hubungan antara Terdakwa dengan rekan-rekannya yang terpidana juga terbukti memiliki hubungan subordinasi antara satu dengan yang lainnya. Terbukti bahwa JI memiliki tujuan bersama untuk menegakkan negara Islam dengan cara-cara melanggar undang-undang dimana membenarkan pengeboman, penggunaan senjata api, dan lain-lain sebagaimana perbuatan tersebut adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Oleh karenanya, berdasarkan doktrin Strick Liability, JI secara korporasi dan/atau secara persoon diwakili pengurusnya, mutlak juga dapat dipidana walaupun tanpa dibuktikan adanya kesalahannya.

Menurut penulis, bahwa JI dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dengan alasan bahwa JI bukanlah suatu fiksi. Terbukti melalui informasi masyarakat, hasil penyidikan aparat kepolisian, bahkan telah terbukti melalui persidangan melalui alat bukti yang cukup, bahwa JI benar-benar suatu organisasi eksis yang ada di tengah-tengah masyarakat walaupun tidak diakui legalitasnya secara hukum dan bersifat rahasia, yang berkemampuan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam masyarakat. Untuk memperlakukan JI seperti manusia (natural person) dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat oleh JI, adalah sejalan dengan asas hukum bahwa siapa pun sama di hadapan hukum (principle of equality before the law). JI sebagai korporasi tersebut, memberikan dampak besar bagi kehidupan sosial, seharusnya diwajibkan juga untuk menghormati nilai-nilai fundamental dari masyarakat kita yang ditentukan oleh hukum pidana.

Dengan mengambil pendapat Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeni, S.H., bahwa terdapat empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, keempat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan itu adalah :[132]

  1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga, oleh karenanya, penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana,
  2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana,
  3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana,
  4. Perngurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Maka, Undang-Undang Terorisme sebagaimana pula diputus oleh Majelis Hakim melalui persidangan Terdakwa Zuhroni alias Zarkasih, menganut sistem keempat/huruf d, yaitu baik pengurus maupun korporasi yang harus memikul tanggungjawab pidana yang dilakukan oleh pengurus.

Selain hal-hal di atas menurut penulis JI dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana karena :

Pertama, terbukti tindak pidana terorisme dilakukan oleh Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama JI atau demi kepentingan JI. Artinya, tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama JI atau untuk kepentingan JI.

Kedua, Terdakwa memiliki hubungan kerja atau memiliki hubungan lain dengan JI. Hubungan kerja tersebut dibuktikan dari kenyataan sehari-hari, sebagaimana hal itu diperkuat oleh para saksi. Terdakwa adalah pengurus/anggota dari JI hubungan tersebut tidaklah perlu harus merupakan hubungan kerja antara Terdakwa dan JI di mana Terdakwa adalah pekerja JI, tetapi dapat pula berupa hubungan lain, misalnya, hubungan kuasa di mana Terdakwa berwenang bertindak untuk dan atas nama JI atau demi kepentingan JI.

Ketiga, tindak pidana terorisme tersebut dilakukan dalam lingkup perjuangan/aktifitas JI, di mana telah melakukan aktivitasnya dengan cara yang melanggar hukum.

Keempat, tindak pidana terorisme tersebut dilakukan oleh beberapa orang tidak perlu harus dilakukan bersama-sama oleh kesemua orang, tetapi dapat pula dilakukan sendiri-sendiri oleh orang-orang tersebut. Di mana dalam kasus ini terjadi permufakatan antara Terdakwa dengan anggota JI lainnya, dengan cara menerima laporan telah terjadinya penyimpanan senjata api dan bahan-bahan untuk merakit bom di salah satu suatu rumah anggota JI.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, selanjutnya penulis akan menganalisis apakah tepat putusan hakim yang memvonis JI sebagai korporasi sehingga dibebankan pertanggungjawaban pidana terhadap JI.

Sebagaimana berdasarkan hukum acara pidana sebagai aturan formil, bahwa putusan hakim dapat dijatuhkan selain berlandaskan pembuktian materil yang telah terungkap di dalam persidangan melalui alat bukti yang cukup, akan tetapi yang menjadi dasar rumusan tindak pidana didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, adalah melalui surat dakwaan. Sebagaimana menurut pendapat A. Soetomo : [133]

Surat dakwaan adalah sebagai surat yang dibuat atau disiapkan oleh Penuntut Umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.

Dari doktrin di atas, dapat disebutkan bahwa dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana dan berdasarkan dakwaan ini pemeriksaan persidangan dilakukan. Surat dakwaan dibuat oleh Penuntut Umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan oleh penyidik. Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana ketentuan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Pid/1983 tanggal 26 Mei 1984.

Menurut pendapat Yahya Harahap: [134]

“Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Konsekuensinya, seorang Terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, pendekatan pemeriksaan persidangan, harus bertitik tolak dan diarahkan kepada usaha membuktikan tindak pidana yang dirumuskan dalan surat dakwaan. “

Penegasan prinsip ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1976 No. 68 K/KR/1973, yang menyatakan : “Putusan pengadilan harus berdasarkan pada tuduhan….”

Kaitannya dalam kasus persidangan atas Terdakwa Zuhroni alias Zarkasih sebagaimana yang penulis teliti, pertanyaannya adalah apakah Jaksa ada mengajukan dakwaan kepada JI sebagai Terdakwa ataupun bertujuan untuk membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap JI melalui surat dakwaannya di dalam pengadilan?  Sehingga akhirnya hakim menjatuhkan amar putusan pada point 2 (dua) putusan no. 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel. yakni : “Menyatakan Al Jamaah Al Islamiyah selaku korporasi yang salah satu pengurusnya adalah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme.”

Setelah penulis teliti melalui surat dakwaan, bahwa yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum hanyalah Zuhroni alias Zarkasih secara perorangan maupun sebagai ketua Lajnah Ihtira Linasbil Amir (“LILA”), bersama-sama terdakwa lain dalam berkas yang terpisah yakni: Abu Dujana, Suparjo, Maqhfudz Qomari, yang telah diputus 20 tahun penjara dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta Ari. Kalaupun dalam surat dakwaan juga menyertakan suatu korporasi sebagai non badan hukum maka di dalam surat dakwaan secara garis besar hanyalah menjelaskan aktifitas LILA yang diketuai oleh Terdakwa Zuhroni alias Zarkasih. Uraian materil di dalam dakwaan, tidak menceritakan bagaimana keterkaitan dan pemisahan antara JI dengan LILA apakah sebagai suatu korporasi yang masing-masing berdiri sendiri atau LILA merupakan satu-kesatuan organisasi JI yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan dalam dakwaan lebih banyak menguraikan bahwa LILA sebagai bentuk kepanitiaan yang berdiri sendiri dan ketuai oleh Terdakwa Zuhroni alias Zarkasih yang bertugas untuk mencari dan mewujudkan figur-figur Amir yang syar’i juga bertugas menjalankan fungsi-fungsi yang sebelumnya sudah berjalan dan dilaksanakan oleh Adung seperti : dakwah dan pendidikan, membahas persoalan-persoalan yang bersifat strategi perjuangan Islam, prioritas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan dalam pelaksanaan prioritas tersebut diserahkan kepada masing-masing ketua bidang bersama anggotanya, kedudukan Terdakwa sebagai Ketua LILA menerima laporan sesuai dengan prioritas yang dilakukan oleh masing-masing ketua bidang.

Dalam Surat Dakwaan secara mendalam hanya menguraikan perbuatan terorisme yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya saat  berafiliasi dalam LILA, bukannya lebih jauh menceritakan aktifitas terorisme yang dilakukan oleh JI sebagai suatu korporasi. Terhadap uraian-uraian Jaksa sebagaimana dalam surat dakwaan sangatlah bersifat kabur (obscuur libel) dan error in persona.

Menurut penulis, sejak awal melalui surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terlihat tidak tegas dan kabur untuk mendakwa korporasi JI atau LILA. Bila dilihat berdasarkan uraian dakwaan, tidak terdapat unsur-unsur materil yang menguraikan tindak pidana yang dilakukan oleh JI sebagaimana yang akan dibuktikan melalui pemeriksaan persidangan. Argumentasi yang dibangun pada surat dakwaan yakni : “Struktur organisasi LILA mempunyai kesamaan dengan struktur organisasi JI yang mana dalam strukturnya organisasi tersebut mempunyai bidang-bidang tugas/kerja yang disusun sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai organisasi tersebut”, menurut penulis tidaklah dengan demikian antara LILA dengan JI dapat disamakan sehingga dalam dakwaan-pun menyamakan perbuatan keduanya. Menurut penulis, argumentasi yang dibangun bila mau menyamakan perbuatan tersebut dapatlah dikenakan pertanggungjawaban pidananya kepada persoon yakni Terdakwa Zuhroni alias Zarkasih selaku pengurus/anggota JI, tetapi apabila mau menjatuhkan perbuatan pidana tersebut kepada korporasi JI atau LILA sebagai subjek hukum pidana, haruslah ditarik garis secara tegas antara mendakwakan perbuatan pengurus LILA sebagai korporasi dengan perbuatan Pengurus JI secara tersendiri di dalam surat dakwaan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataaan di atas, penulis berkesimpulan walaupun terbukti di dalam persidangan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana unsur-unsur delik telah terpenuhi, dan terbukti JI merupakan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadapnya, akan tetapi karena di dalam surat dakwaan tidak mendakwakan dan menguraikan perbuatan JI secara garis besar sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidananya, maka dakwaan menjadi cacat formil. Penulis berkesimpulan bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap JI, dapatlah dibatalkan. Bila mendakwakan JI sebagai korporasi haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagaimana  Pasal 143 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa :

Penuntut Umum memuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

  1. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
  2. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan
  1. Analisis Majelis Hakim menghukum Al-Jamaah Al-Islamiyah selaku korporasi yang salah satu pengurusnya adalah terdakwa dengan pidana denda sebesar 10 (sepuluh) juta rupiah.

Oleh karena menurut pendapat penulis, dakwaan JI obscuur libel dan error in persona dengan tidak secara tegas mendakwakan JI dalam surat dakwaannya, justru lebih banyak menceritakan organisasi LILA, maka secara konsisten hakim tidaklah dapat menjatuhkan pidana denda terhadap JI, walupun melalui persidangan didapat fakta adanya eksistensi organisasi JI sebagai suatu korporasi yang melakukan tindak pidana.

Pada akhirnya penulis berkesimpulan, penjatuhan putusan pidana terhadap seseorang haruslah benar-benar melalui syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang maupun di luar undang-undang sebagaimana tidak adanya alasan penghapus pidana; tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar; tidak adanya daya paksa (overmacht) dan bela paksa (noodweer); tidak bertentangan dengan adagium “tiada pidana tanpa kesalahan”, adanya mens rea dan actus reus dari Terdakwa, dan lain-lain hal sehingga nyatalah bahwa Terdakwa adalah benar-benar bersalah sebagaimana telah terbukti secara materil di dalam persidangan.

Dalam kasus ini, penulis tidak menemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang dapat menghapuskan pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa Zuhroni alias Zarkasih. Selain itu, secara formil Majelis Hakim telah memenuhi syarat minimal beban pembuktian bahwa penjatuhan pidana haruslah sekurang-kurangnya memiliki 2 (dua) alat bukti.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penulis berpendapat bahwa putusan hakim telah tepat dan sesuai sepanjang yang mengenakan pidana terhadap Terdakwa Zuhroni alias Zarkasih selaku persoon/orang.

Akan tetapi diakibatkan adanya kesalahan uraian dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa, mengakibatkan dakwaan kabur dan error in persona. Oleh karenanya, terkait putusan hakim yang memidana JI sebagai korporasi yang telah melakukan tindak pidana terorisme dan menjatuhkan pidana denda terhadapnya, penulis berpendapat putusan tersebut adalah tidak tepat, maka sepanjang terkait pemidanaan terhadap JI sebagai korporasi pelaku tindak pidana terorisme dapat dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah ditulis pada Bab I hingga Bab IV maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut ini.

  1. Dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ditegaskan batasan dan ukuran untuk menentukan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh korporasi, dimana korporasi tersebut tidaklah harus berbadan hukum. Dengan terbukti perbuatan terorisme tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, maka sudah cukup dikatakan bertindak atas suatu korporasi. Berdasarkan fakta, secara fundamental JI memiliki struktur organisasi yang jelas sebagai syarat suatu korporasi yang ditandai dengan memiliki pimpinan dan melakukan suatu persekutuan atau permufakatan, memiliki harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu yakni mendirikan daulah Islam, serta memliki anggaran dasar yang bernama PUPJI, maka walaupun JI sifatnya bukan badan hukum, JI dapatlah dikatakan sebagai korporasi. Sedangkan untuk menentukan kriteria korporasi telah melakukan tindak pidana terorisme, apabila korporasi tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana jenis tindak pidana yang tersebar dalam pasal-pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

  1. Kesimpulan terhadap analisis putusan yang dijatuhkan majelis hakim dalam persidangan Terdakwa Zuhroni alias Zarkasih, yakni : Putusan hakim telah tepat dan sesuai sepanjang terkait pemidanaan terhadap Terdakwa Zuhroni alias Zarkasih berkapasitas selaku persoon/orang. Akan tetapi akibat adanya kesalahan pada dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa dengan tidak meletakkan JI sebagai subjek hukum pidananya, serta tidak menguraikan perbuatan pidananya sebagaimana merupakan syarat materil dalam sebuah surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, mengakibatkan dakwaan kabur dan error in persona. Dalam dakwaan, secara garis besar hanya menguraikan perbuatan Terdakwa selaku ketua LILA dan aktifitas organisasi LILA, sehingga putusan pidana denda yang dijatuhkan kepada JI, menurut pendapat penulis tidak tepat. Seharusnya secara konsisten bila hakim ingin menjatuhkan pidana terhadap korporasi, yang dipidana adalah LILA.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan beberapa sumbangsih berupa saran sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak secara tegas mengatur syarat dan batasan  agar suatu korporasi dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana haruslah berbentuk badan hukum. Adanya variasi korporasi sebagai subjek hukum pidana di luar KUHP yang menggunakan prinsip bahwa non badan hukum-pun dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana mengakibatkan kesimpangsiuran. Oleh karenanya perlu merevisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengatur secara khusus terkait korporasi sebagai subjek hukum pidana sebaiknya berbadan hukum. Hal ini menjadi penting untuk menselaraskan pengertian korporasi dalam hukum perdata agar dalam hal penerapan undang-undang serta implementasi eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah dijatuhkan, dapat dilaksanakan dengan baik.
  2. Untuk menentukan sebuah tindak pidana terorisme apakah dilakukan oleh korporasi sehingga dapat  dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi, seyogyanya sejak awal jaksa penuntut umum secara cermat, jelas dan teliti menyusun surat dakwaan serta menguraikan syarat formil maupun materil tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan pengurus korporasi tersebut. Di samping itu pula, Hakim sebagai ”judge law maker” seyogyanya lebih menggali fakta-fakta di persidangan dan melakukan penemuan-penemuan hukum baru yang tidak diatur undang-undang, tanpa harus menabrak aturan normatif yang ada, sehingga diperoleh secara pasti dan meyakinkan terhadap penjatuhan putusan yang diambil yang memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun pelaku, dan masyarakat

[1] Nasir Abas, Membongkar Jamaah Islamiyah, cet 2, (Jakarta: Gramedia, 2005), hal. 11.

[2] Ibid., hal. 12.

[3] Todung Mulya Lubis, Mengawal Transisi Penegakan Hukum dan Demokrasi (Fenomena Permasalahan Penegakan Hukum Anti Terorisme di Indonesia) dalam Terorisme, Perang Global dan Masa Depan Demokrasi, (Depok: Matapena, 2004), hal. 1.

[4] Sutan Remy, Op. Cit., hal. 43.

[5] Ibid., hal 44-45.

[6] Muladi dan Dwidja, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991), hal. 67.

[7] S.R. Sianturi, Op. Cit., hal. 248.

[8] Muladi dan Dwidja, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1991), hal. 88.

[9] Lihat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004.

[10] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: YARSIF WATAMPONE, 2005), hal. 114.

[11] Ibid., hal. 137.

[12] Ibid.

[13] Muladi dan Dwidja, Op. Cit., hal 89.

[14] Sutan Remy, Op. Cit., hal. 85-86.

[15] Ibid., hal. 87.

[16] Ibid., hal. vii.

[17] Muladi dan Dwidja, Op. Cit., hal. 90

[18] Sutan Remy, Op. Cit., hal. 81.

[19] S.R. Sianturi, Op. Cit., hal. 330.

[20] Soejono Soekanto, Op. Cit., hal. 43.

[21] Ibid., hal. 46.

[22] Chidir Ali, Op. Cit., hal. 12-13.

[23] Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I, (Bandung: Armico, 1990), hal. 126.

[24] Chidir Ali, Op. Cit., hal. 4.

[25] Ibid., hal 5.

[26] Ibid.

[27] Mardjono Reksodiputro, Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana, (Depok: Bidang Study Hukum Pidana Sentra UI, Sentra HAM FH UI, Badan Penerbit FH UI, 2007), hal. 568

[28] Chidir Ali, Op. Cit., hal.7

[29] Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hal. 93.

[30] Mardjono Reksodiputro, Op. Cit., hal. 569.

[31] R. Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan penjelasannya, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hal. 68-71.

[32] Mardjono Reksodiputro, Op. Cit., hal. 569.

[33] Ibid.

[34] Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hal. 95.

[35] Setiyono, Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, (Malang: Bayumedia, 2003), hal. 4.

[36] Bambang Poernomo, Op.Cit., hal. 15.

[37] Moeljatno, Azaz-Azaz Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 153.

[38] Ibid., hal. 154.

[39] Bambang Poernomo, Op. Cit., hal. 22.

[40] Muladi dan Dwidja Priyatno, Op. Cit., hal. 12.

[41] Dwidja Priyatno, Op. Cit., hal. 12.

[42] Ibid.

[43] Muladi dan Dwidja Priyatno, Op. Cit., hal. 12.

[44] A. Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hal. 54.

[45] Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 34.

[46] Muladi dan Dwidja Priyatno, Op. Cit., hal. 14.

[47] Chidir Ali, Op. Cit., hal. 74.

[48] Muladi dan Dwidja Priyatno, Op. Cit., hal. 14.

[49] Ibid., hal. 15.

[50] Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, 2007), hal. 596.

[51] Lihat Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No. …. Tahun … tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

[52] Bryan A. Garner, Black’s Law’s Dictionary, Eighth Edition, (2001:147).

[53] Dwidja Priyatno, Op. Cit., hal. 14.

[54] Victor Purba, Perkembangan dan Struktur Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 1999), hal 285.

[55] Setiyono, Op. Cit., hal. 15.

[56] Mardjono Reksodiputro, Op. Cit., hal. 574.

[57] Ibid., hal. 560.

[58] Ibid.

[59] Laden Marpaung, Op. Cit., hal. 25.

[60] Samidjo, Hukum Pidana Ringkasan dan Tanya Jawab, (Bandung: Armico, 1985), hal. 99.

[61] Ibid., hal. 100.

[62] Samidjo, Op. Cit., hal. 99.

[63] Laden Marpaung, Op. Cit., hal. 25.

[64] Ibid., hal 30.

[65] Sutan Remy, Op. Cit., hal. 43.

[66] Ibid., hal 44-45.

[67] Mardjono Reksodiputro, Op. Cit., hal. 579.

[68] Dwidja Priyatno, Op. Cit., hal. 107.

[69] Mardjono Reksodiputro, Op. Cit., hal. 583.

[70] Muladi dan Dwidja, Op. Cit., hal. 89.

[71] Sutan Remy, Op. Cit., hal. 80.

[72] Lihat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004.

[73] Sutan Remy, Op. Cit., hal. 82.

[74] Mardjono Reksodiputro, Op. Cit., hal. 584.

[75] Sutan Remy, Op. Cit., hal. 85.

[76] Ibid., hal. 88.

[77] Ibid., hal. 89.

[78] Ibid., hal. 91.

[79] Lihat Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No. …. Tahun … tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

[80] Sutan Remy, Op. Cit., hal. 94.

[81] Mardjono Reksodiputro, Op. Cit., hal. 584.

[82] Sutan Remy, Op. Cit., hal. 99.

[83] Ibid., hal. 97.

[84] Sutan Remi, Op. Cit., hal. 104.

[85] Ibid., hal. 107.

[86] Lamintang., Op. Cit.,  hal. 193.

[87] Ibid., hal. 194.

[88] Ibid., hal. 195.

[89] Ibid., hal 212.

[90] Mohindra, Terrorism: A Historical Heritage, Terrorist Games Nation Play, (New Delhi: Lancer Publisher, 1993), hal. 16.

[91] Adjie S., Terorisme, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2005), hal. 1.

[92] Goenawan Permadi, Fantasi Terorisme, (Semarang: Masscom Media, 2003), hal. 4.

[93] Adjie, Op.cit., hal. 2.

[94] Moch. Faisal Salam, Motivasi Tindakan Terorisme, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 4

[95] Wahid, Op.cit., hal. 22.

[96] Mohammad Mova Al’Afghani, Kampanye Melawan Terorisme telah Merusak Tatanan Hukum, http://www.theceli.com, diakses Oktober 2008

[97] Wahid., Op.cit, hal. 23.

[98] Ibid., hal. 24.

[99] Ibid.

[100] Ibid., hal. 28-29.

[101] Muladi, Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi  Hukum di Indonesia, (Jakarta: Habibie Centre, 2002), hal. 174.

[102] Loudewijk F. Paulus, Terorisme, http://buletinlitbang.dephan.go.id. Diakses Oktober 2008.

[103]  Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 939.

[104] Wahid, Op Cit., hal. 24-25.

[105] Ibid., hal. 29.

[106] Hermawan Sulistiyo, Beyond Terrorism, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002),     hal. 3.

[108] Muhammad Mustofa, Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, Volume 2 No. III (Desember 2002), hal. 33.

[109] Muladi, Op Cit., hal. 6.

[110]  Indriyanto Seno Adji, Terorisme, Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia, (Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001), hal. 35.

[111] Mustofa, Op Cit., hal. 35.

[112] Adjie, Terorisme, hal 12.

[113] Ibid.

[114] Adjie, Op Cit., hal. 16.

[115] Ibid., hal. 18.

[116] Wahid, Op Cit., hal. 38.

[117] Muladi, Op Cit., hal. 170.

[118] Paulus, Loc.cit.

[119] Muchammad Ali Syafa’at, Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru bagi Kebebasan dalam F. Budi Hardiman, Op Cit., hal. 63.

[120] YLBHI, Position Paper No. 1, Desember 2002.

[121] Andi Widjadjanto, Op Cit., hal. 16.

[122] Yesmil Anwar, Terorisme dan Delik Politik dalam Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 4, Nomor 1, February 2003, hal. 21.

[123] Loebby Loqman, Delik Politik di Indonesia, (Jakarta: Penerbit IND-HILL-CO, 1993), hal. 7-8.

[124] Nasir Abas, 92

[125] Ibid. 93

[126] 113 nasir abas

[127] Nasir Abas, Op. Cit., hal. 108.

[128] Nasir Abas, Op. Cit., hal. 101.

[129] Ibid., hal. 113.

[130] M. Yahya Harahap, ”Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, Sinar Grafika, edisi kedua cet k-5, Jakarta: 2003, hlm. 273.

[131] Sofjan Sastrawidjaja, ”Hukum Pidana I”, CV. Armico, Bandung, 1990,  hal. 26 – 27.

[132] Mardjono Op. Cit., hal. 579.

[133] A. Soetomo, Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan, Penerbit: Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hal. 4.

[134] Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, hal. 390.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: