GUGATAN NICOLAUS DI PTUN

Jakarta, 6 Agustus 2009

Hal:   Gugatan Tata Usaha Negara atas Keputusan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 92-KEP Tahun 2009 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua

 

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Jl. Sentra Primer Baru Timur , Pulo Gebang

Jakarta Timur – 13950

 

G U G A T A N

 

Dengan hormat,

Nama              : Nicolaus R. Ansanay ;

Warga Negara            : Indonesia ;

Pekerjaan        : Ketua Panwaslu Provinsi Papua ;

Alamat                        : Komplek Pemda 1 No. 22 Entrop Rt. 01/Rw.III Entrop Jayapura, Papua ;

dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasa hukumnya tersebut di bawah ini:

Taufik Basari, S.H, S.Hum, L.LM                                            Virza Roy Hizzal, S.H., M.H.

Ricky Gunawan, S.H. Dhoho Ali Sastro, S.H.

Warga Negara Indonesia, Advokat dan Penasihat Hukum pada Taufik Basari & Associates Law Offices, beralamat di Menara Standard Chartered Lt. 30, Jl Prof. Dr. Satrio, Casablanca, Jakarta – 12930, untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Juli 2009 (terlampir), yang selanjutnya disebut …..……………………………..…… PENGGUGAT ;

dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) melawan:

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, yang berkedudukan di Kantor Badan Pengawas Pemilu, Jl. MH Thamrin 14, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai …………………………………………..……………………………………………………………………………. TERGUGAT.

 

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

 

I. OBJEK SENGKETA

 

Bahwa yang menjadi obJek sengketa adalah “Keputusan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 92-KEP Tahun 2009 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua” (Bukti P-1), ditetapkan di Jakarta, tanpa tanggal dan ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Objek Sengketa), yang memutuskan :

 

PERTAMA   : Mengangkat Saudara Wiranto, S.E., sebagai Pengganti Antar waktu Anggota Panwaslu Provinsi Papua.

KEDUA        : Memberhentikan dengan hormat Saudara Nicolaus  R. Ansanay sebagai Anggota Panwaslu Provinsi Papua.

KETIGA       : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT   : Keputusan  ini  berlaku  sejak  tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat   kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya      .

 

II. DASAR GUGATAN

A. Objek Sengketa merupakan Objek Sengketa TUN

1.      Bahwa Keputusan yang menjadi Objek Sengketa merupakan keputusan TUN yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

 

2.      Pasal 1 ayat (2) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

 

3.      Pasal 1 ayat (3) UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

 

4.      Bahwa Keputusan  a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (2) dan angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu:

(1)   Tergugat adalah pejabat administrasi Negara yang melaksanakan fungsi mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ditetapkan berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007  tentang Pemilihan Umum. Anggota Bawaslu disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI sesuai Pasal 91 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum.

(2)   Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara  yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,

-          Kongkret, karena surat keputusan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu, dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yakni Penggugat telah diberhentikan dari jabatannya melalui penggantian antar waktu sebagai Anggota Panwaslu Provinsi Papua oleh Tergugat.

-          Individual, karena surat tersebut tidak ditujukan untuk orang lain secara umum, tetapi tertentu, yakni ditujukan kepada Sdr. Nicolaus R. Ansanay (Penggugat) yang diberhentikan dari jabatannya dan digantikan oleh Sdr. Wiranto, S.E.

-          Final, karena surat tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana status Penggugat telah diberhentikan dari jabatannya sejak tanggal penetapannya tanpa perlu ada persetujuan dari instansi/pejabat lainnya.

 

B.      Kepentingan Penggugat dirugikan oleh Objek Sengketa

 

5.      Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal I angka (35) UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi atau Rehabilitasi.”

6.      Bahwa Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa, karena objek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat. Akibat dikeluarkannya objek sengketa, Penggugat tidak tidak lagi menjadi Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Papua karena telah diberhentikan melalui objek sengketa. Hak-hak Penggugat telah terlanggar atas dikeluarkannya keputusan tersebut karena objek sengketa dikeluarkan tanpa ada alasan dan dasar hukum.

 

C. Gugatan Masih dalam Tenggang Waktu

7.      Bahwa surat keputusan Tergugat a quo yang diterima oleh Penggugat ditetapkan tanpa tanggal (Vide Halaman 2 Keputusan a quo – Bukti P-1).

 

8.      Bahwa Penggugat hingga saat gugatan ini didaftarkan tidak pernah menerima secara resmi salinan surat Keputusan a quo dari Tergugat. Penggugat mengetahui Keputusan a quo pada tanggal 2 Juni 2009 pukul 12.40 WIT melalui faksimili tempat bekerja Penggugat di Kantor Pengawas Pemilu Provinsi Papua. Dua hal tersebut di atas juga akan menjadi pertimbangan alasan cacat formil surat Keputusan a quo.

 

9.      Bahwa Pasal 55 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

 

10.  Bahwa Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2009. Dengan demikian gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90  (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diketahuinya Keputusan tersebut pada tanggal 2 Juni 2009 sesuai sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

 

11.  Bahwa oleh karena itu, Objek Sengketa merupakan objek gugatan TUN dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

 

III. ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN

 

12.  Bahwa Penggugat adalah anggota Panitia Pengawas Pemilu Provinsi (Panwaslu) Papua dengan jabatan ketua yang diangkat melalui Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu RI) Nomor 84 Kep Tahun 2008 tanggal 18 September 2008 (Bukti P-2).

 

13.  Bahwa sebagai putra daerah Papua yang menjadi harapan rakyat Papua, Penggugat selalu berusaha menjalankan tugas sebagai Ketua Panwaslu Provinsi Papua dengan baik, penuh dedikasi, tanpa memihak dan menjauhkan diri dari kepentingan-kepentingan tertentu yang dapat melanggar sumpahnya sebagai anggota Panwaslu.

 

14.  Bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Panwaslu Provinsi Papua, Penggugat telah melaksanakan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, mulai dari pembentukan Panwaslu tingkat Kabupaten, Distrik, pengawas lapangan dan semua berjalan dengan baik walaupun anggaran yang tersedia sangat minim dan terbatas.

 

15.  Bahwa dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 yang dilaksanakan tanggal 9 April 2009, Panwaslu Provinsi Papua melakukan fungsi pengawasan sebagaimana yang ditentukan baik di tingkat TPS, PPD, KPU Kabupaten se-provinsi Papua, dan begitu banyak persoalan sengketa pemilu yang dilaporkan baik kepada pengawas lapangan panitia pengawas distrik, Panitia Pengawas Kabupaten, maupun ke tingkat Provinsi baik itu berupa sengketa administrasi pemilu maupun pidana pemilu dan semuanya ditangani dengan baik.

 

16.  Bahwa kemudian, secara tiba-tiba pada tanggal 2 Juni 2009, Pengugat menerima seberkas surat melalui faksimili di kantor Penggugat, kantor Panwaslu Provinsi Papua di Jayapura, yakni Surat Keputusan Nomor 92-KEP Tahun 2009 tanpa tanggal yang menetapkan Penggantian Antarwaktu Ketua Panwaslu Provinsi Papua atas nama Penggugat (Objek Sengketa).

 

17.  Bahwa dalam salah satu pertimbangannya, surat tersebut menyebutkan : a. Bahwa Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Papua atas nama Nicolaus R. Ansanay tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Panwaslu Provinsi Papua. Sementara tidak ada penjelasan lain yang menjelaskan syarat apa yang tidak lagi dipenuhi oleh Penggugat sehingga harus menerima pemberhentian seperti itu.

 

18.  Bahwa sebelum Pengugat menerima Objek Sengketa melalui faksimili, belum pernah ada teguran, peringatan lisan maupun tertulis atas kerja dan kinerja Penggugat. Bahkan beberapa hari sebelumnya, Penggugat masih menerima undangan dari Ketua Bawaslu melalui pesan layanan singkat (sms) untuk hadir dalam acara kegiatan Panwaslu se-Indonesia bersama Panwaslu lainnya di Medan, Sumatera Utara dalam kapasitas sebagai Ketua Panwaslu Provinsi Papua.

 

19.  Bahwa sebelum diterimanya Objek Sengketa, tidak sekalipun pernah ada panggilan kepada Penggugat untuk diminta keterangan secara resmi ataupun diperiksa atas suatu laporan pelanggaran kode etik. Pada intinya, Objek Sengketa dikeluarkan tanpa pernah melakukan klarifikasi, verifikasi ataupun pemeriksaan terhadap Penggugat, apalagi memberikan kesempatan pembelaan diri kepada Penggugat. Objek Sengketa keluar tiba-tiba tanpa ada latar belakang apapun.

 

20.  Bahwa Penggugat sangat terkejut dan terpukul atas keputusan Tergugat yang sangat secara mendadak dan tiba-tiba tersebut. Penggugat tidak pernah tahu mengapa Penggugat harus dijatuhi sanksi begitu beratnya dan tidak pernah diberitahukan apa yang menjadi alasan keluarnya Objek Sengketa. Hak Penggugat untuk mengetahui alasan dan latar belakang suatu pemberian sanksi jelas-jelas telah dilanggar.

 

21.  Bahwa Objek Sengketa juga menyebutkan dasar memperhatikan hasil rapat pleno yang dilaksanakan Bawaslu pada tanggal 1 Juni 2009 sehingga Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi menjadi Anggota Panwaslu. Hingga gugatan ini diajukan, Penggugat sama sekali tidak mengetahui apa yang menjadi substansi rapat pleno Bawaslu tanggal 1 Juni 2009 tersebut, apa materi laporan yang disampaikan kepada Tergugat, siapa dan apa yang menjadi dasar laporan, serta hal apa yang perlu diverifikasi oleh Penggugat terhadap laporan yang masuk. Rapat pleno yang menjadi acuan Objek Sengketa dilakukan secara sepihak tanpa mendengarkan keterangan dari pihak yang akan diberikan sanksi. Padahal keputusan rapat pleno tersebut menyangkut hak asasi seseorang, yakni hak untuk menjalani kehidupan, hak atas pekerjaan, hak untuk diakui sebagai subjek hukum serta hak untuk mendapatkan proses hukum yang fair. Rapat pleno yang memutuskan dikeluarkannya Objek Sengketa tersebut jelas melanggar prinsip hukum terutama prinsip keadilan, due process of law dan keseimbangan (audi et alteram partem).

 

22.  Dengan demikian telah jelas dan nyata, Objek Sengketa dikeluarkan tanpa pernah ada peringatan ataupun pemberitahuan resmi kepada Penggugat, dilakukan secara sepihak, tidak pernah ada verifikasi kepada Pengugat, tidak pernah mendengarkan keterangan Penggugat apalagi memberikan kesempatan membela diri serta telah melanggar hak-hak fundamental Penggugat yang merupakan hak asasi manusia.

 

23.  Bahwa setelah mengetahui adanya Objek Sengketa, Penggugat menyampaikan surat keberatan kepada Ketua Bawaslu RI melalui surat tertanggal 4 Juni 2009 perihal Penyampaian Keberatan dan Penolakan atas Diterbitkannya Surat Keputusan Bawaslu RI No 92 KEP Tahun 2009 Sekaligus Permohonan dilakukan Rapat Pleno Terbuka yang Menghadirkan Pihak Terkait, Turut Terkait dengan Pemberhentian Kami dengan Tidak Terhormat, yang diterima Tergugat di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2009 (Bukti P-3).

 

24.  Melalui suratnya tersebut, Penggugat menyatakan keberatan dan menolak Objek Sengketa. Penggugat juga meminta agar Tergugat melakukan peninjauan ulang dalam rapat pleno terbuka yang menghadirkan semua pihak terkait. Maksud dari permohonan Penggugat tersebut adalah agar Tergugat melakukan peninjauan kembali karena kesempatan mendengarkan keterangan dari Penggugat tidak pernah ada dan Penggugat sama sekali tidak diberi ruang untuk melakukan pembelaan diri secara adil. Penggugat yakin apabila hal yang dituduhkan kepadanya diverifikasi langsung dan Tergugat mendengarkan keterangan langsung dari Penggugat, tentunya Tergugat tidak akan sampai pada keputusannya seperti ini. Dalam suratnya, Penggugat menyatakan bahwa pemberhentiannya dengan tidak terhormat. Maksud Penggugat adalah, meskipun Objek Sengketa menyatakan diberhentikan dengan hormat, namun karena sama sekali tidak pernah diberitahukan, diminta keterangannya dan diberi kesempatan membela diri maka Penggugat merasa telah diperlakukan dengan tidak terhormat oleh Tergugat.

 

25.  Bahwa terhadap surat Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban melalui surat No 461/Bawaslu/VI/2009 tertanggal 18 Juni 2009 perihal Jawaban Surat (Bukti P-4). Namun sayangnya, surat tersebut tidak memberikan penjelasan apapun terhadap apa yang menjadi alasan diambilnya Keputusan a quo. Surat tersebut hanya menyatakan dua hal, yakni pemberhentian Penggugat adalah “dengan hormat” dan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana Pasal 35 ayat (5) Peraturan Bawaslu No 11 Tahun 2008.

 

26.  Bahwa selain keberatan dan permohonan peninjauan kembali yang menghadirkan para pihak yang diajukan Penggugat, sebelumnya kelompok masyarakat yang tergabung ke dalam Forum Independen Peduli Papua-pun berulangkali meminta agar Tergugat memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan pembelaan diri dan dikonfrontir dengan pihak-pihak terkait. Berkali-kali Forum Peduli Papua menyampaikan surat dan datang ke kantor Tergugat, namun Tergugat justru bersikap tidak simpatik dan bersikukuh pada keputusannya.

 

27.  Bahwa akhirnya, setelah berkali-kali ditemui dan dimohonkan agar dibuka kesempatan untuk mengklarifikasi semua hal dengan menghadirkan para pihak tidak juga ditanggapi dengan baik oleh Tergugat dan Tergugat dengan tidak simpatik bersikukuh tetap pada putusannya dan tidak mau melakukan peninjauan kembali, maka Penggugat mengajukan somasi kepada Tergugat melalui Surat Somasi No 56/SOMASI-I/VII/XL/2009 tertanggal 15 Juli 2009 (Bukti P-6). Somasi ini dijawab oleh Tergugat dengan surat No 563/Bawaslu/VII/2009, perihal Jawaban Somasi tertanggal 23 Juli 2009 melalui faksimili (Bukti P-7). Sekali lagi sangat disayangkan jawaban somasi ini juga tidak memberikan alasan substansial terkait keputusan a quo.

 

28.  Bahwa Penguggat sama sekali tidak pernah melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang membuat dirinya tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Panwaslu. Jikapun ada pengaduan, Penggugat siap untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar syaratnya sebagai anggota Panwaslu. Oleh karena itu Penggugat meminta agar Tergugat memberitahukan dan menggelar suatu sidang sehingga Penggugat dapat memverifikasi tuduhan yang ditujukan pada Penggugat. Penggugat yakin apabila kesempatan melakukan verifikasi ini diberikan kepada Penggugat maka Tergugat tidak akan sampai pada keputusannya mengeluarkan Objek Sengketa karena tidak ada satupun alasan yang dapat dipergunakan.

 

29.  Bahwa dengan fakta-fakta di atas jelas menunjukkan Objek Sengketa memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) UU No 5 Tahun 1986 jo Pasal I angka (35) UU No 9 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

(a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

 

30.  Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:

a.      Bahwa rujukan pemberhentian anggota Panwaslu Provinsi dalam perkara a quo seharusnya mengacu pada pasal 35 ayat (1) huruf (c) jo Pasal 35 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (5) Peraturan Bawaslu RI No 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan, Pemilihan dan Penetapan, serta Pemberhentian, Penonaktifan Sementara, dan Pengenaan Sanksi Administratif kepada Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (Bukti P-8) jo. Pasal 16 jo Pasal 17 Peraturan Bawaslu No 13 Tahun 2008 Tentang Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Bagi Anggota Dan Jajaran Sekretariat Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (Bukti P-9).

b.      Selanjutnya, dalam bagian menimbang Objek Sengketa pada point (a) menyatakan “Bahwa Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Papua atas nama Nicolaus R. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Panwaslu Provinsi Papua.” Dengan demikian, maksud dari Surat Keputusan a quo adalah, dasar keputusan tersebut merujuk pada Pasal 35 ayat (1) huruf (c) jo. Pasal 35 ayat (2) huruf (a) Peraturan Bawaslu RI No 11 Tahun 2008, yakni “tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Panwaslu.”

c.       Adapun syarat sebagai anggota Panwaslu mengacu pada Pasal 86 UU No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Bukti P-10) yang berbunyi:

Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah:

a. warga negara Indonesia;

b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

e. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yang berkaitan dengan pengawasan;

f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dan berpendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;

g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;

h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumah sakit;

i. tidak pernah menjadi anggota partai politik yang dinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

k. tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri;

l. bersedia bekerja penuh waktu; dan

m. bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN)/badan usaha milik daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.

d.      Berarti, untuk dapat memberhentikan seorang anggota Panwalu Provinsi, Tergugat harus membuktikan suatu laporan terlebih dahulu melalui prosedur yang fair, bahwa anggota Panwaslu yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat-syarat atau salah satu syarat Pasal 86 UU No 22 Tahun 2007 di atas.

e.      Bahwa dalam melakukan proses pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas, Tergugat juga terikat pada prosedur yang telah diatur oleh aturan perundang-undangan. Aturan ini tidak terbatas pada aturan teknis semata tetapi juga aturan-aturan perundang-undangan umum yang mengatur mengenai hal-hal prinsipil dan norma-norma yang mengikat aturan teknis di bawahnya yang saling terkait satu sama lain. Aturan-aturan tersebut antara lain:

-          Pasal 35 ayat (5) Peraturan Bawaslu No 11 Tahun 2008 yang berbunyi: Pemberhentian anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam berita acara rapat pleno Bawaslu atas pengaduan dari ketua/anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, masyarakat, dan/atau lembaga/instansi lain.” Kemudian Pasal 35 ayat (6) menyatakan: “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Bawaslu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.” (catatan: Pasal 31 dan 32 Peraturan Bawaslu No 11 Tahun 2008 mengatur tentang waktu dan tempat pengambilan sumpah dan janji Panwas lapangan oleh Panwas Kecamatan dan mengenai pengaturan lebih lanjut soal sumpah Panwaslu luar negeri yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan ayat dimaksud, sehingga kami melihat terdapat kesalahan pada pengaturan Pasal 36 ayat (6) dalam Peraturan Bawaslu No 11 Tahun 2008)

-          Pemberhentian untuk jajaran Bawaslu (termasuk Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri) dalam UU No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, diatur dalam paragraph 8 tentang Pemberhentian, dari Pasal 99 sampai dengan 102. Ketentuan-ketentuan ini memiliki keterkaitan satu sama lain dan harus dilihat secara utuh. Untuk lebih jelasnya, berikut ini aturan yang dimaksud (huruf tebal diberikan untuk memberi penegasan dan untuk menunjukkan keterkaitannya):

 

Paragraf 8

Pemberhentian

Pasal 99

(1) Anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antarwaktu karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan.

(2)     Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:

a.    tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan;

b.    melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;

c.     tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;

d.    dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

e.    dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu; atau

f.      tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

(3)     Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

a. anggota Bawaslu oleh Presiden;

b. anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri oleh Bawaslu.

(4)     Penggantian anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a.   anggota Bawaslu, digantikan oleh calon anggota Bawaslu urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

b.   anggota Panwaslu Provinsi, digantikan oleh calon anggota Panwaslu Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh Bawaslu;

c.     anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil  pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslu Provinsi;

d.    anggota Panwaslu Kecamatan digantikan oleh calon anggota Panwaslu Kecamatan yang telah diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan ditetapkan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

e.    anggota Pengawas Pemilu Lapangan dipilih dan ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan; dan

f.     anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri dipilih dan ditetapkan oleh Bawaslu atas usul kepala perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 100

(1)     Pemberhentian anggota Bawaslu, yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas.

(2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Bawaslu, harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Kehormatan.

(3)     Dalam hal rapat Bawaslu memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.

(4)     Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan keputusan dalam pembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Dewan Kehormatan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bawaslu paling lambat  6 (enam) bulan terhitung sejak Bawaslu mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 101

(1) Pemberhentian, penonaktifan sementara, dan pengenaan sanksi administratif kepada anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dilakukan  oleh Bawaslu.

(2) Tata cara pemberhentian, penonaktifan sementara, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bawaslu.

Pasal 102

(1)     Anggota Bawaslu diberhentikan sementara karena:

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu; atau

c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (3).

(2) Dalam hal anggota Bawaslu dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Bawaslu.

(3) Dalam hal anggota Bawaslu dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali.

(4) Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, dengan sendirinya anggota Bawaslu dinyatakan aktif kembali.

(5) Dalam hal anggota Bawaslu yang dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi nama anggota Bawaslu yang bersangkutan.

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(7)         Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan dengan Undang-Undang ini aktif kembali.

-          Bahwa penting untuk melihat aturan perundang-undangan yang dimaksud secara menyeluruh untuk dapat memahami maksud, tujuan, tafsir dan makna dari aturan perundang-undangan tersebut. Aturan mengenai pemberhentian anggota Panwaslu Provinsi tidak dapat hanya mengacu pada Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) UU No 22 Tahun 2007 semata, namun juga harus berpedoman pada norma yang diatur dalam pasal-pasal dalam paragraf 8 UU tersebut yang mengatur mengenai pemberhentian.

-          Pasal 99 ayat (3) UU No 22 Tahun 2007 menyebutkan:

Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

(1) anggota Bawaslu oleh Presiden;

(2) anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri oleh Bawaslu.

Sementara itu, Pasal 101 UU No 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

(3) Pemberhentian, penonaktifan sementara, dan pengenaan sanksi administratif kepada anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dilakukan  oleh Bawaslu.

(4) Tata cara pemberhentian, penonaktifan sementara, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bawaslu.

Ketentuan-ketentuan di atas mengandung arti bahwa, jika untuk anggota Bawaslu, pemberhentian dilakukan oleh Presiden; sementara untuk anggota Panwaslu Provinsi dan di bawahnya, oleh Bawaslu (vide Pasal 99 ayat (3) UU No 22 Tahun 2007). Sehingga masalahnya adalah sekedar masalah tingkat atau level siapa yang berwenang mengambil kebijakan.

Sementara itu, Pasal 101 ayat (2) menyatakan tata cara pemberhentian dan sebagainya diatur dalam peraturan Bawaslu. Jika dibaca secara utuh, maka peraturan Bawaslu yang dimaksud tentunya berpedoman pada UU termasuk dalam hal prinsip dan norma yang didorong oleh UU tersebut. Oleh karenanya, Peraturan Bawaslu yang dimaksud haruslah berpedoman pada ketentuan yang memuat prinsip bagaimana suatu proses pemberhentian itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) UU No 22 Tahun 2007.

-           Dalam Pasal 100 ayat (1) UU No 22 Tahun 2007 disebutkan bahwa “pemberhentian anggota Bawaslu … didahului dengan verifikasi” kemudian ayat (2)-nya menyatakan: “Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Bawaslu, harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Kehormatan. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa setiap proses pemberhentian harus dilakukan verifikasi dan yang dimaksud verifikasi tersebut didalamnya termuat prinsip kesempatan membela diri dan hal tersebut dilakukan langsung di hadapan yang memeriksa. Artinya, apabila dalam peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pemberhentian anggota Panwaslu tidak diatur secara khusus mengenai kesempatan membela diri, sebagai pedoman prinsip UU maka prinsip tersebut seharusnya dianggap termaktub dalam Peraturan Bawaslu yang dimaksud.

-          Oleh karena itu, Pasal 35 ayat (5) Peraturan Bawaslu No 11 Tahun 2008  sebagaimana disebut di atas, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, tentunya juga mensyaratkan kesempatan membela diri di depan rapat pleno sebagai bagian dari penyelidikan dan verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud oleh UU.

-          Sementar itu dalam perkara a quo, tidak pernah ada kesempatan pembelaan diri yang diberikan kepada Penggugat, termasuk juga tidak ada verifikasi kepada pihak yang akan dikenai sanksi. Dengan demikian, Surat Keputusan a quo yang dikeluarkan tanpa melakukan verifikasi kepada yang bersangkutan dan tidak memberikan kesempatan membela diri telah melanggar Pasal 35 ayat (5) Peraturan Bawaslu No 11 Tahun 2008 jo Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) UU No 22 Tahun 2007.

f.        Selain itu, Objek Sengketa juga telah melanggar UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 3 ayat [2]), hak untuk diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum (Pasal 5 ayat [1]), hak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 15), hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17), hak atas kehormatan dan martabat (Pasal 29 [1]), hak atas pekerjaan yang layak (Pasal 38 ayat [1]). Surat Keputusan a quo dikeluarkan secara sewenang-wenang tanpa mempertimbangkan hak-hak Penggugat yang dilindungi oleh UU tersebut.

g.      Bahkan, Objek Sengketa juga melanggar konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), yakni: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; dan (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

h.      Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Objek Sengketa telah melanggar aturan perundang-undangan dan memenuhi alasan batal dan tidak sahnya suatu keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) UU No 5 Tahun 1986 jo Pasal I angka (35) UU 22 Tahun 2007.

 

31.  Bahwa selain melanggar aturan perundang-undangan, dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU No 5 Tahun 1986 jo. Pasal I angka (35) UU No 22 Tahun 2007, diantaranya adalah:

 

a.     Kepastian Hukum: asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap Penyelenggaran Negara. Keputusan a quo tidak memberikan kepastian hukum karena dibuat dengan prosedur yang cacat dan status Penggugat menjadi tidak jelas dan terkatung-katung.

b.     Tertib Penyelenggaraan Negara : asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian  penyelenggaraan negara. Keputusan a quo tidak diambil berdasarkan asas ini. Hal ini jelas terlihat dari fakta-fakta dikeluarkannya Keputusan tersebut dan penyampaiannya yang tidak cermat dan tidak tertib.

c.      Keterbukaan: asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Keputusan a quo jelas melanggar asas keterbukaan. Penggugat tidak mendapatkan informasi resmi mengenai alasan pemberhentiannya. Bahkan setelah Keputusana quo keluar dan Penggugat meminta diadakan verifikasi antara para pihak dalam rapat pleno yang fair untuk mendapatkan kebenaran, Tergugat tidak mau memenuhinya.

d.     Proposionalitas: asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Keputusan a quo jelas melanggar asas proporsionalitas. Penggugat sama sekali tidak pernah dimintakan keterangannya dan diberi kesempatan membela diri.

e.     Profesionalitas: asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Tergugat dikeluarkan secara tidak professional. Selain cacat formil, Keputusan a quo juga cacat substantive sebagaimana alasan yang diuraikan di atas.

Selain melanggar asas-asas tersebut di atas, Objek Sengketa juga bertentangan dengan asas kecermatan formal, asas fair play, asas Pertimbangan, asas keseimbangan, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas larangan mengenai detournement de pouvoir (penggunaan kekuasaan sewenang-wenang), asas keadilan dan kewajaran yang seharusnya dijalankan oleh Tergugat.

 

32.  Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

a.      Objek Sengketa dikeluarkan tanpa sama sekali sebelumnya memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan diri.

b.      Objek Sengketa dikeluarkan tanpa memperhatikan hak Penggugat yang dilindungi oleh prinsip-prinsip dasar HAM.

c.       Objek Sengketa juga dikeluarkan atas dasar laporan yang tidak benar yang tidak pernah diverifikasi secara langsung dan resmi kepada Penggugat yang mendapat akibat hukum dari surat keputusan a quo.

d.      Objek Sengketa juga diberitahukan secara tidak layak tanpa pemberitahuan resmi kepada yang bersangkutan dan mengandung cacat formil karena tidak mencantumkan tanggal surat keputusan.

 

33.  Bahwa dengan mengeluarkan Objek Sengketa yang cacat hukum tersebut, Tergugat telah melanggar aturan perundang-undangan, baik aturan prosedural maupun aturan-aturan umum yang menjadi pedoman dilaksanakannya prosedur tersebut, baik secara formil maupun subtansi.

 

34.  Bahwa dengan mengeluarkan Objek Sengketa yang cacat hukum tersebut, Tergugat telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik dan melanggar prosedur administrasi hukum (due process of law), melanggar prinsip keadilan (fairness), prinsip keseimbangan (audi et alteram partem), prinsip kehati-hatian dan kecermatan serta melanggar hak asasi manusia yang dimiliki Penggugat. Oleh karenanya perbuatan Tergugat merupakan bentuk kesewenang-wenangan (de tournement de pouvoir).

 

35.  Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan tertulisnya melalui surat tertanggal 4 Juni 2009 dan juga secara lisan berkali-kali meminta Surat Keputusan a quo ditinjau kembali didahului dengan diberikannya suatu kesempatan untuk melakukan verifikasi secara langsung dengan memanggil dan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat sehingga Tergugat mendapat masukan utuh, seimbang dan komprehensif. Namun tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat untuk mencoba memenuhi prinsip keseimbangan, audi et alteram partem.

 

V. PERMOHONAN PENUNDAAN

 

36.  Menimbang bahwa:

a.      Keputusan Tergugat dikeluarkan secara mendadak tanpa adanya pemberitahuan dan persiapan pengalihan tugas dan tanggung jawab. Akibatnya proses pengawasan Pemilu di Papua menjadi tidak jelas.

b.      Adanya alasan mendesak dalam hal Penggugat masih memiliki sisa tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bakti terhadap negara untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu di Papua; dan terdapat keadaan ketidakjelasan Penggugat akan status jabatan dan pekerjaannya yang sangat penting demi menjaga martabat, kehidupan dan status sosial di masyarakat;

 

c.       Panwaslu Provinsi Papua membutuhkan keberadaan Penggugat sebagai orang Papua yang amat mengetahui keadaan dan kondisi Papua sehingga dapat melaksanakan tugas pemantauan Pemilu dengan baik.

 

37.  Dengan demikian, sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas Keputusan Tergugat Nomor 92-KEP Tahun 2009 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua berikut petikan keputusannya hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum mengikat.

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

 

1.       Mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat;

 

2.       Mewajibkan agar Tergugat dan/atau pihak lain yang mendapat perintah dari Tergugat, untuk melaksanakan perintah penangguhan pelaksanaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor 92-KEP Tahun 2009 berikut petikan keputusannya;

 

 

DALAM POKOK PERKARA

 

1.       Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2.       Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat Nomor 92-KEP Tahun 2009 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua berikut petikan keputusannya ;

3.       Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 92-KEP Tahun 2009 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua berikut petikan keputusannya ;

4.       Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan nama baik serta mengembalikan hak dan kedudukan Penggugat seperti sediakala melalui pernyataan yang dicantumkan dalam Surat Keputusan yang mencabut Keputusan Tergugat Nomor 92-KEP Tahun 2009 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua ;

5.       Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Hormat kami,

Kuasa Hukum Penggugat

TAUFIK BASARI & ASSOCIATES

Taufik Basari, S.H, S.Hum, LL.M

Virza Roy Hizzal, S.H., M.H.

Ricky Gunawan, S.H.

Dhoho Ali Sastro, S.H.

Satu Tanggapan to “GUGATAN NICOLAUS DI PTUN”

  1. mlht akal yg sht knp tidk………..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: